GAPKI Buka-Bukaan: 48 Bulan Tanpa Penghasilan, PSR Jadi Ujian Petani

Selain itu, proses administrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak data kepemilikan lahan yang tidak lagi sesuai kondisi aktual, seperti pemilik yang sudah meninggal dunia atau data kependudukan yang belum diperbarui. 

Hal ini membuat proses verifikasi menjadi lebih panjang sebelum dana peremajaan bisa dicairkan.

Di sisi lain, petani justru menjadi pihak yang paling terdampak dari proses panjang tersebut. Saat kebun sawit masuk tahap peremajaan, tanaman harus ditebang dan diganti dengan bibit baru, yang artinya petani tidak memiliki sumber pendapatan dari lahan tersebut selama kurang lebih empat tahun.

“Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM,” ujar Iqbal.

TBM atau tanaman belum menghasilkan biasanya berlangsung sekitar 48 bulan sebelum sawit mulai bisa dipanen. Dalam periode ini, petani harus tetap bertahan tanpa pemasukan dari kebun yang menjadi sumber ekonomi utama mereka.

Untuk mengurangi tekanan tersebut, dalam skema kemitraan, perusahaan biasanya ikut membantu petani dengan menyediakan jaminan hidup sementara. Bantuan ini umumnya difasilitasi melalui dukungan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan.

Namun demikian, akses terhadap dukungan tersebut tidak selalu merata. Banyak petani kecil yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan, sehingga beban ekonomi selama masa peremajaan tetap menjadi tantangan serius.

Iqbal menegaskan bahwa program PSR pada dasarnya sangat penting untuk menjaga produktivitas sawit nasional di tengah terbatasnya ruang ekspansi lahan baru. Tanpa percepatan peremajaan, produktivitas kebun rakyat dikhawatirkan terus menurun dan berdampak pada produksi nasional secara keseluruhan.

Karena itu, ia menilai PSR bukan hanya soal teknis peremajaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi jutaan petani sawit di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini berpotensi menjadi beban, bukan solusi bagi petani.

Dengan berbagai tantangan tersebut, percepatan PSR dinilai masih membutuhkan penyempurnaan sistem, mulai dari data, pembiayaan, hingga skema pendampingan petani agar program ini benar-benar bisa berjalan efektif di lapangan.