Intervensi dari Regulator untuk Aturan Bursa Sawit Harus Diminimalisir

Editor : Redaksi

1,249

Wartawan : Syahrul

Intervensi dari Regulator untuk Aturan Bursa Sawit Harus Diminimalisir — Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat Sinaga. Foto: gimni.org

Jakarta, elaeis.co - Bursa CPO atau Bursa Sawit rencananya akan dihadirkan pemerintah. Namun hingga kini kebijakan yang ditargetkan akhir Juni lalu itu belum juga diluncurkan.

Kendati begitu, ada bocoran pemerintah bakal mengatur agar ekspor CPO dilakukan melalui Bursa tersebut.

Menanggapi perihal itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat Sinaga, mengatakan jika Bursa itu ingin berkembang dengan baik, maka seharusnya intervensi dari regulator untuk pengaturan bursa diminimalisir.

"Harus diminimalisir supaya bursa itu leluasa geraknya. Sehingga dapat menyesuaikan dengan mekanisme pasar," terangnya kepada elaeis.co, Sabtu (7/10).

Menurutnya, adanya Bursa Sawit atau Bursa CPO tersebut diharapkan membuat harga CPO ekspor ke pasar global ditentukan sesuai gejolak pasar (supply vs demand sawit). Sehingga harga tadi tidak merugikan pasar TBS yang berasal dari petani dan perusahaan kelapa sawit.

"Kami juga berpendapat agar bursa CPO dapat secara aktif dan bisa turut melakukan trading physik dari CPO. Jadi tidak hanya sekadar tempat transaksi "paper"," ujarnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) itu, dengan posisi tadi posisi Bursa CPO Indonesia akan lebih kuat. Dampaknya tentu ekonomi petani semakin baik lantaran harga TBS kebunnya semakin bagus.

Sahat menambahkan Bursa CPO juga perlu didukung institusi yang independen. Artinya tidak terlibat dalam dunia atau aktivitas usaha di sektor kelapa sawit.

"Sedapat mungkin institusi penetap harga CPO ini juga punya sawit secara fisik dan tidak hanya sebagai 'macan-kertas' saja," katanya .

Sebetulnya, kata Sahat, dalam sektor perkebunan kelapa sawit dewasa ini, Kemendag telah menjalankan peran "price-setter" secara bulanan. Ia adalah Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO.

"Atas basis HPE inilah sebagai pedoman bagi para eksportir untuk membayar besaran Bea Keluar ( BK) yang disetorkan ke kas negara dan Pajak Ekspor (PE) yang disetorkan ke kas BPDPKS," tutupnya.