Jakarta, elaeis.co - Awal tahun ini pemerintah telah melakukan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dengan mengutamakan pasar domestik. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurut Sekretaris Jenderal APKASINDO Perjuangan, Sulaiman H Andi Loeloe, kebijakan itu dilakukan lantaran pemerintah sudah memperhitungkan kebutuhan dalam negeri.
Apalagi penutupan ekspor CPO 2022 lalu, membuat pemerintah siap dari segala goncangan meski sempat membuat geger petani seantero negeri.
"Kemungkinan pemerintah sudah melakukan kajian dan perhitungan hingga berani mengambil langkah itu," kata Sulaiman yang juga Ketua Komite Tetap Perkebunan KADIN Sulawesi Selatan (Sulsel) kepada elaeis.co, Sabtu (7/1).
Sulaiman menyebut, salah satu alasan yang membuat pemerintah berani membuat kebijakan itu demi mengembangkan bahan bakar biodiesel. Dimana tahun ini pemerintah menargetkan B35 usai berhasil memproduksi B30.
Bahkan bukan hanya B35, pemerintah juga akan mengembangkan sampai ke B40 yang memang masih dalam tahap uji coba.
"Artinya ada kebutuhan yang cukup besar untuk produksi bahan bakar biodiesel. Jika kebutuhan besar, dengan kata lain penyerapan CPO juga akan semakin besar pula," tuturnya.
Menurut Sulaiman pengembangan bahan bakar dengan bahan baku kelapa sawit sangat tepat dilakukan pemerintah, agar tidak lagi bergantung pada negara-negara konsumen CPO.
Malah bisa jadi harga CPO di pasar Internasional juga akan lebih mencer. Lantaran hukum ekonomi berjalan yakni semakin banyak kebutuhan, maka akan semakin tinggi pula harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di lini petani.
"Kita berharap pemerintah selalu waspada dan hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu justru membuat petani rugi," pungkasnya.
Kebutuhan Domestik Besar, Pengurangan Jatah Ekspor CPO Aman
Diskusi pembaca untuk berita ini