'Menelanjangi' Kementan

Jakarta, elaeis.co - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI benar-benar 'menelanjangi' Kementerian Pertanian (Kementan) kemarin. 

Nyaris semua persoalan di lembaga yang dikomandani oleh Syahrul Yasin Limpo itu, dibuka. Kebetulan kemarin, Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I di Kementan itu. Semuanya dihampar dalam siaran langsung di youtube yang diikuti oleh elaeis.co. 

RDP ini adalah tindak lanjut dari Rapat kerja (Raker) Komisi IV-Kementan yang tak jadi pada 22 Maret lalu lantaran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak datang.  

Adalah Ketua Komisi IV, Sudin, yang paling berperan melakukan pembombardiran itu. Tak hanya keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) yang kini dijabat oleh Ali Jamil yang dipersoalkan, tapi pengaruh seorang Profesor di Kementan yang menurut Sudin sangat dominan.

Padahal Profesor hanya seorang staf khusus. "Urusan-urusan jangan sama Sekjen (Kementan), tapi dengan Prof xxx saja. Betulkan Bambang? Kamu takut sama Prof xxx kan? tulis saja, saya punya buktinya semua," ujar Sudin. 

Terkait keberadaan Plt Dirjenbun, "Sekjen, itu sudah berapa lama itu Plt Dirjenbun?" Sudin bertanya kepada Sekretris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono.

"Siap, Pak. Sudah 10 bulan Bapak," Kasdi menjawab.

"Melanggar UU ASN enggak?" Sudin balik bertanya.

"Siap Bapak, melanggar Bapak," kata Kasdi.

"Kalau melanggar kok dilakukan terus? ujar Sudin kesal. 

Pertanyaan Sudin ini sebetulnya menjadi jauh setelah sebelumnya, seorang kolega Sudin mempertanyakan komitmen Kasdi yang mantan Dirjenbun itu. 

"Anda Dirjen terakhir kan? Mestinya Anda punya tanggungjawab lebih untuk proses akselerasi agar proses seleksi untuk Dirjen ini ada. Kalau rekrutmen dilakukan berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, ini prosesnya akan cepat. Tapi kalau prosesnya politis, akan berlarut kayak begini. Apa di Indonesia ini enggak ada yang mampu jadi Dirjenbun?" kolegi Sudin yang dipanggil Hansi ini, mencecar. 

Yang paling membikin ketar-ketir itu adalah ketika Sudin menyebut bahwa tahun lalu, Kementan masih punya kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp380 miliar terkait Pembukaan Areal Tanam Baru (PATB). Belum lagi Food Estate Rp300 miliar. 

"Kemarin kan kalian sudah dipanggil BPK, betul nggak Pak Sekjen?"

"Betul Pak," Sekjen Kasdi menjawab. 

Sudin membuka persoalan ini setelah Kasdi cerita soal perluasan area tanam baru Jagung untuk ekspor dan juga Food Estate. "Enggak usah muluk-muluk lah, Indonesia saja masih kekurangan kok," sergahnya.