Jakarta, elaeis.co - Petani mendukung kebijakan pemerintah yang telah meniadakan Pungutan Ekspor (PE) CPO untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani.
Menurut PLT Ketua DPW APKASINDO Kaltim Bekman Siahaan seharusnya PKS sudah bisa menaikan harga TBS usia terbitnya surat dari Kemenkeu terkait penghapusan PE tersebut.
"Sebelumnya Kemendag juga telah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) Rp1600/kg. Namun PKS juga tidak melakukan hal itu. Nah, saat ini apakah berani pemerintah daerah (Pemda) berani memberikan sanksi terhadap perusahaan/PKS yang tidak mengikuti aturan sesuai harga penetapan di Kalimantan Timur (Kaltim)," ujarnya, Selasa (19/7).
Dari kaca matanya, PKS sudah terlalu jauh membuat kebijakan sepihak yakni dengan menetapkan potongan hingga 16%. Hal ini yang membuat petani tidak bersemangat untuk memanen kebun kelapa sawitnya. Sebab biaya produksi tidak sesuai dengan hasil kebun tersebut.
"Saran kita dari Apkasindo pemerintah kabupaten harus bisa mengadakan pertemuan dengan semua PKS dan organisasi petani untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari PKS," tuturnya.
Sementara jika Pemda atau Pemkab berdiam diri tanpa memperdulikan PKS yang melanggar aturan maka kondisi petani kelapa sawit akan lebih memprihatinkan.
"Pertemuan harus segera karena aturan yang dikeluarkan Menkeu sifatnya temporer yakni selama 2 bulan," tandasnya.
Pemda Harus Duduk Bersama PKS
Diskusi pembaca untuk berita ini