Lutra, elaeis.co - Para petani sawit swadaya di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan terjadinya gejolak harga pembelian tandan buah segar (TBS) di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS).
Gejolak itu bahan terjadi seminggu sebelum kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi diberlakukan.
"Senin besok (9/5/2022) rencananya saya akan menemui Pak Ir H Armiadi M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan (DTPH Bun) Lutra," kata Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Lutra, H Rafiuddin, kepada elaeis.co, Sabtu (7/5/2022) malam.
Ia sengaja datang guna mempertanyakan sikap datang ke dinas itu terhadap beban berat yang dialami para petani sawit swadaya di Lutra.
Kata dia, sudah seharusnya DTPH Bun bersikap proaktif dan mendatangi para petani sawit.
"Kan sudah tak zamannya lagi pejabat yang terus-menerus didatangi warga. Sebaiknya pejabat dinaslah yang datang dan tanya ke kami para petani ini guna mencari solusi atas persoalan penurunan harga TBS ini," kata Rafiuddin.
Selain itu, dalam pertemuan besok pun ia berencana mendesak pihak DTPH Bun agar memfasilitasi pertemuan antara para petani sawit swadaya dengan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Pihaknya ingin persoalan tekanan harga pembelian TBS produksi petani sawit swadaya memiliki solusi final, baik setelah kebijakan larangan ekspor migor dan bahan baku migor diterapkan atau setelah dicabut oleh Presiden Jokowi.
Petani Sawit ini Minta DTPH Bun Bersikap Proaktif
Diskusi pembaca untuk berita ini