Resmi Dikukuhkan, Berikut Program yang Akan Diperjuangkan Aspekpir Banten

Editor : Redaksi

994

Wartawan : Syahrul

Resmi Dikukuhkan, Berikut Program yang Akan Diperjuangkan Aspekpir Banten — Ketua Umum Aspekpir, Setiyono, memimpin pengukuhan DPD I Aspekpir Provinsi Banten. Foto: Syahrul/Elaeis

Banten, elaeis.co - Rabu (10/5) lalu DPD I Aspekpir Provinsi Banten resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Aspekpir, Setiyono.

Usai dikukuhkan, tentu DPD I Aspekpir Banten memiliki program guna menunjang sektor perkebunan kelapa sawit di Banten dan di Indonesia secara umum.

"Kita akan gelar rapat perdana untuk menyusun program kita. Baik itu untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Namun memang sudah ada beberapa catatan yang akan menjadi program kita nanti, " ujar Ketua DPP I Aspekpir Banten, M Nur kepada elaeis.co, Minggu (14/5).

Program tersebut antara lain adalah memperjuangkan bea siswa untuk para anak petani. Bea siswa yang digelontorkan dari BPDPKS ini, menurut M Nur, dapat menjadi langkah untuk pengembangan generasi muda di perkebunan kelapa sawit.

"Harapan kita muncul generasi yang memiliki wawasan dan karakter di perkebunan kelapa sawit. Tentu diharapkan juga memajukan wilayah Banten lewat sektor perkebunan kelapa sawit," paparnya.

Program selanjutnya yakni mengenai kondisi tingginya harga dan langkanya pupuk untuk kelapa sawit. Dimana saat ini petani khususnya di Banten masih megap-megap untuk mendapatkan pupuk guna merawat kebunnya. Selain harganya yang menjulang tinggi, ketersediannya juga kurang.

Sementara rendahnya harga TBS kelapa sawit juga menjadi sorotan Aspekpir DPD I Banten. Pasalnya hingga kini harga TBS hanya ditentukan oleh perusahaan kelapa sawit, bukan dari pemerintah.

"Belum ada penetapan, karena belum ada pergubnya. Inilah faktor yang membuat harga sawit di Banten rendah," ujarnya.

Kini harganya hanya Rp1.800-1.900/kg. Ini berlaku untuk semua petani yang ada di Banten, baik itu petani swadaya maupun petani plasma.

"Kalau dari sisi kualitas, hasil kebun kita tidak berbeda dengan kebun perusahaan, baik itu mandiri maupun plasma. Namun karena tidak ada pergub maka tidak ada pula uji rendemen untuk menetapkan harga tadi," cetusnya.

Ia berharap pemerintah melihat kondisi ini. Padahal menurut dia, sangat sedikit kebun yang tergolong tidak produktif lantaran menggunakan bibit tidak bersertifikat.