Dummy P17

Pekanbaru, elaeis.co - Gubernur Riau (Gubri) Drs. H. Syamsuar M.Si. meminta tiga daerah di Riau untuk melakukan gebrakan, dimaksudkan untuk menekan angka inflasi yang cukup tinggi.

"Sebab tiga daerah itu menjadi indikator penilaian inflasi di Riau," kata Gubri di Pekanbaru, Rabu (15/2) malam. Ketiga daerah dimaksud adalah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Untuk Kota Pekanbaru, angka inflasinya tercatat 6,95 persen, disusul kemudian Kota Dumai 6,63 persen, dan Inhil sebesar 3,95 persen.

Dummy P20

"Kota Pekanbaru ini paling tinggi inflasinya 6,95 persen, hampir 7 persen, sama dengan Sumbar. Kota Dumai juga 6,63 persen, dan Inhil 3,95 persen. Tolong ini menjadi perhatian serius," ungkapnya, melalui keterangan resmi Humas Pemprov Riau. 

Lebih lanjut Gubri menyampaikan, beberapa komoditi yang memberi andil naiknya inflasi di Riau diantaranya, beras  0,58 persen, cabai merah 0,41 persen, rokok keretek 0,36 persen dan bawang merah 0,16 persen. 

Sementara untuk tingkat Riau, menurut Gubri, mencapai 6,72 persen atau tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

Dummy P21

"Saat ini inflasi Riau sudah 6,72 persen. Inflasi tertinggi adalah Sumbar 6,9 persen atau hampir 7 persen. Sementara inflasi nasional hanya 5,28 persen," katanya.

Dalam pengendalian infalasi, Gubri mengaku telah membuat beberapa trobosan agar inflasi dapat diteken, diantaranya melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 42 titik di 11 kabupaten kota pada tahun 2022. 

"Sedangkan tahun 2023, pada Januari kemarin sudah lima titik pasar murah yang kita laksanakan di Pekanbaru. Harapan kami pemerintah daerah yang memiliki wilayah juga dapat melakukan operasi pasar murah. Jadi tidak hanya provinsi saja, tapi harus ada sinergi dan kolaborasi. Jika ini kita laksanakan, maka inflasi dapat dikendalikan," tukasnya.

Pemprov Riau bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga telah melakukan kegiatan bazar dan pasar murah, memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi. Kemudian, merealisasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam. 

Dummy P18