Kaltim, elaeis.co – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyambangi peserta International Oil Palm Smallholders (IOPS) Forum 2026 di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (27/8/) sore.

Kehadiran Basuki di tengah rangkaian forum internasional tersebut menjadi kejutan bagi para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara penghasil kelapa sawit.

Berita Terkait: Gulat Manurung Jadi Presiden WCOPS, Bawa Mandat 12 Asosiasi Petani Sawit Dunia

Dalam kesempatan itu, Basuki menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang mempertemukan petani sawit dari berbagai negara di Nusantara. 

Menurutnya, sektor kelapa sawit punya kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, baik saat ini maupun pada masa mendatang.

Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, Basuki menilai masih ada pekerjaan penting yang harus dikerjakan bersama, yakni meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.

"Saya sangat bersyukur, saya senang hari ini berada di depan Anda, yang merupakan petani kelapa sawit di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia," ujar Basuki.

Basuki mengatakan Indonesia telah menjadi salah satu negara besar dalam industri kelapa sawit dunia. Posisi tersebut, kata dia, perlu diperkuat dengan peningkatan produktivitas.

Ia menilai produktivitas menjadi salah satu tantangan utama yang harus menjadi perhatian petani, organisasi petani, maupun seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

Menurut Basuki, IOPS Forum 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai ajang pertemuan dan pertukaran pengalaman antarpetani dari berbagai negara. 

Forum tersebut juga diharapkan mampu melahirkan gagasan konkret untuk mendorong kemajuan perkebunan sawit rakyat.

"Dalam konferensi ini, saya hanya ingin melihat pada masa depan, bagaimana produktivitas pembangunan sawit di Indonesia dapat meningkat," katanya.

Basuki juga menyebut sawit sebagai salah satu bagian dari transformasi pembangunan ekonomi di Kalimantan. 

Pemikiran tersebut turut menjadi bagian dari pembahasan dalam buku yang ditulisnya mengenai transformasi pembangunan ekonomi Kalimantan dan efisiensi perkebunan kelapa sawit.

IOPS Forum 2026 mempertemukan petani sawit Indonesia dengan pelaku dan organisasi petani dari sejumlah negara penghasil kelapa sawit.

Forum yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama dan aliansi petani sawit internasional.

Sejumlah isu penting menjadi perhatian dalam forum tersebut. Mulai dari produktivitas, ketelusuran, keberlanjutan, harga sawit, teknologi, hingga sertifikasi.

Isu-isu tersebut dinilai penting karena menjadi tantangan yang dihadapi petani sawit di berbagai negara.

Basuki berharap forum internasional tersebut dapat membantu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi petani, terutama terkait peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Selain berbicara mengenai sawit, Basuki juga mengajak peserta IOPS Forum 2026 menikmati pengalaman selama berada di IKN.

Ia berharap para delegasi mendapatkan kesan positif selama berada di Nusantara. Para peserta juga diharapkan bisa menceritakan perkembangan IKN kepada masyarakat di negara masing-masing.

"Semoga Anda memiliki memori yang baik untuk mengambil alih dan memberitahu teman-teman Anda hal yang benar tentang Nusantara," tutur Basuki.

Kehadiran Basuki di tengah peserta IOPS Forum 2026 pun menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Pertemuan petani sawit dunia di IKN diharapkan tak sekadar menjadi ajang bertukar pengalaman, tetapi juga memperkuat kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan industri sawit ke depan.

Jakarta, elaeis.co – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pekebun mitra plasma di Sumatera Utara (Sumut) kembali menguat. Pada periode 26 Agustus hingga 2 September 2026, harga TBS ditetapkan menembus Rp4.000 per kilogram.

Kenaikan harga tersebut tak lepas dari penguatan harga crude palm oil (CPO) lokal dan ekspor serta harga kernel. Kondisi ini turut mengerek nilai TBS yang diterima pekebun.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga TBS Pekebun Mitra Plasma Provinsi Sumatera Utara, harga TBS tanaman umur 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp4.073,80 per kilogram.

Angka tersebut naik Rp156,30 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya yang berada di level Rp3.917,50 per kilogram.

Penetapan harga dilakukan Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Mitra Plasma Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (26/8).

Penguatan harga terjadi pada seluruh kelompok umur tanaman. Salah satu pemicunya adalah harga rata-rata CPO yang digunakan dalam perhitungan harga TBS.

Harga CPO tercatat mencapai Rp16.072,74 per kilogram, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Di saat yang sama, harga rata-rata kernel lokal juga naik menjadi Rp14.156,88 per kilogram.

Sementara itu, faktor K yang menjadi salah satu komponen dalam perhitungan harga TBS tetap berada di level 94,15%.

Harga TBS Sawit Sumut Berdasarkan Umur Tanaman

Kenaikan paling tinggi secara nominal terjadi pada tanaman kelapa sawit umur 21 tahun. Harga TBS kelompok tersebut ditetapkan sebesar Rp4.078,30 per kilogram, naik Rp157,18 per kilogram dari periode sebelumnya.

Selanjutnya, harga TBS tanaman umur 9 tahun mencapai Rp4.040,69 per kilogram, meningkat Rp155,16 per kilogram.

Untuk tanaman umur 8 tahun, harga TBS ditetapkan sebesar Rp4.003,18 per kilogram, naik Rp154,58 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS tanaman umur 6 tahun berada di level Rp3.896,74 per kilogram. Tanaman umur 7 tahun sebesar Rp3.869,05 per kilogram, sedangkan umur 5 tahun mencapai Rp3.784,76 per kilogram.

Untuk tanaman yang lebih tua, harga TBS bergerak turun secara bertahap. TBS umur 22 tahun ditetapkan Rp4.040,00 per kilogram, umur 23 tahun Rp3.983,44 per kilogram, dan umur 24 tahun Rp3.860,50 per kilogram.

Adapun harga TBS untuk tanaman umur 30 tahun ditetapkan sebesar Rp3.484,53 per kilogram.

Penetapan tersebut berlaku untuk seluruh pekebun mitra plasma Sumut selama periode 26 Agustus–2 September 2026.

Harga TBS tersebut menjadi acuan transaksi pekebun mitra plasma. Perhitungannya mempertimbangkan sejumlah komponen, mulai dari harga CPO, harga kernel, rendemen hingga faktor K.

Kenaikan harga TBS kali ini menjadi sinyal positif bagi pekebun sawit Sumut. Menguatnya harga CPO menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan nilai jual TBS di tingkat pekebun.

Dengan harga TBS tanaman produktif yang sudah menembus Rp4.000 per kilogram, pergerakan harga CPO dan kernel pada periode berikutnya bakal menjadi perhatian penting bagi pekebun sawit di Sumatera Utara.

Jakarta, elaeis.co – Industri kelapa sawit Indonesia mendapat peluang baru untuk memperbesar ekspor ke pasar Uni Eropa (UE). 

Berlakunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 2027 diproyeksikan membuka akses perdagangan yang lebih kompetitif bagi sejumlah komoditas, termasuk minyak sawit.

IEU-CEPA ditargetkan ditandatangani pada Oktober 2026 dan mulai berlaku pada Januari 2027. 

Salah satu keuntungan yang bisa dirasakan industri sawit adalah pemberian tarif 0% untuk ekspor minyak sawit Indonesia dengan volume hingga 1 juta ton.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai fasilitas tersebut semestinya bisa mendorong peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa.

“Seharusnya ini bisa meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia ke EU,” ujar Eddy, Kamis (27/8).

Namun, ada catatan penting yang tak boleh dilewatkan. Penghapusan tarif bukan berarti ekspor sawit RI otomatis bebas hambatan.

Eddy menjelaskan IEU-CEPA memang memberikan keuntungan dengan menghilangkan hambatan perdagangan dari sisi tarif. 

Namun, pelaku usaha masih harus menghadapi hambatan non-tarif yang diterapkan Uni Eropa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Regulasi tersebut berkaitan dengan persyaratan komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, khususnya terkait isu deforestasi dan keberlanjutan. 

Bagi industri sawit Indonesia, pemenuhan ketentuan tersebut menjadi faktor penting dalam memanfaatkan akses pasar Eropa.

“IEU-CEPA ini adalah hilangnya hambatan tarif, tetapi masih ada hambatan non-tarif yaitu EUDR,” kata Eddy.

Menurutnya, peluang peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia akan semakin besar apabila hambatan tarif dan non-tarif dapat diselesaikan.

Dengan demikian, fasilitas tarif 0% bisa menjadi angin segar, tetapi industri tetap perlu memastikan produk sawit memenuhi berbagai persyaratan yang diberlakukan negara tujuan.

Pemerintah sendiri memasang target cukup besar dari implementasi IEU-CEPA. 

Nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa diharapkan dapat meningkat hingga dua kali lipat setelah perjanjian dagang tersebut berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sekitar 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke UE akan langsung menjadi 0% ketika IEU-CEPA mulai berlaku.

Sementara itu, sebanyak 8,37% pos tarif lainnya akan diturunkan secara bertahap. Minyak sawit menjadi salah satu komoditas yang disebut berpeluang mendapatkan akses lebih kompetitif ke pasar Eropa. 

Selain sawit, peluang serupa terbuka untuk alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian dan perikanan. Bagi industri sawit, kondisi ini tentu menjadi peluang untuk memperluas penetrasi pasar Eropa.

Meski peluang terbuka, tantangan tetap ada. Sebab EUDR masih menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan pelaku usaha sawit Indonesia.

Regulasi antideforestasi tersebut membuat aspek keberlanjutan, ketertelusuran dan asal-usul komoditas menjadi semakin penting dalam perdagangan dengan pasar Eropa.

Karena itu, tarif 0% saja belum menjadi jaminan ekspor sawit Indonesia akan langsung melonjak.

Industri harus mampu memanfaatkan keuntungan tarif sekaligus memenuhi persyaratan non-tarif yang berlaku.

Jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, IEU-CEPA berpotensi menjadi pintu baru bagi peningkatan ekspor sawit Indonesia ke Eropa.

Sebaliknya, jika hambatan non-tarif masih menjadi ganjalan, manfaat tarif 0% berisiko belum bisa dimaksimalkan.

Dengan IEU-CEPA yang ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027, industri sawit nasional kini punya waktu untuk memperkuat kesiapan.

Peluangnya sudah terbuka ,tinggal bagaimana Indonesia memastikan sawitnya mampu melewati seluruh “pintu” yang dipasang pasar Eropa.

Jakarta, elaeis.co – Sawit Indonesia sedang menghadapi babak baru di pasar global. Persaingan makin ketat, sementara pembeli dunia kini tak lagi cuma bertanya soal harga. 

Ada standar lain yang mulai menjadi penentu apakah produk sawit bisa masuk dan bertahan di pasar bernilai tinggi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pun mengingatkan industri sawit nasional agar tak terlena hanya dengan keunggulan produksi. 

Menurutnya, daya saing komoditas Indonesia harus terus diperkuat agar mampu menjawab tuntutan pasar internasional.

Hal itu disampaikan Budi saat menjadi pembicara kunci dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Kamis (27/8).

Forum tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan kakao dan kelapa sawit, mulai dari pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, eksportir hingga akademisi.

“Persaingan pasar global saat ini makin kompetitif. Pembeli tidak hanya melihat harga, tetapi juga menuntut keberlanjutan, keamanan pangan, dan keandalan rantai pasok,” ujar Budi.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa industri sawit nasional perlu bersiap menghadapi perubahan selera pasar global. Harga kompetitif tetap penting, tetapi bukan lagi satu-satunya tiket untuk memenangkan persaingan.

Budi mengatakan strategi ekspor Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, pemenuhan standar internasional, diversifikasi pasar ekspor, serta optimalisasi berbagai perjanjian perdagangan internasional.

Untuk komoditas kelapa sawit, arah tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan pasar terhadap produk yang memiliki proses produksi dan rantai pasok yang jelas.

Pemerintah pun terus mendorong penerapan prinsip traceability atau ketertelusuran serta sustainability atau keberlanjutan pada komoditas Indonesia.

Dua hal tersebut kini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat posisi produk nasional di pasar global.

Artinya, sawit Indonesia tak cukup hanya diproduksi dalam jumlah besar. Industri juga dituntut mampu menunjukkan asal-usul produk serta memastikan proses dalam rantai pasok memenuhi prinsip keberlanjutan.

Di sinilah tantangan sebenarnya, Budi menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah dan pemenuhan standar internasional. 

Pemerintah ingin komoditas Indonesia tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi ketika masuk ke pasar dunia.

Bagi industri sawit, langkah ini membuka peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan produsen minyak nabati global.

Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan tuntutan pasar yang semakin ketat. Pembeli internasional kini memperhatikan lebih banyak aspek, mulai dari keberlanjutan hingga keandalan rantai pasok. 

Karena itu, kemampuan industri dalam memenuhi standar tersebut akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pasar.

Tak hanya dari sisi produksi, pemerintah juga menyiapkan strategi melalui perluasan akses pasar. Saat ini, sebanyak 25 perjanjian perdagangan internasional telah diimplementasikan. 

Dua perjanjian lainnya masih dalam proses ratifikasi, sedangkan 13 perjanjian berada dalam tahap perundingan.

Kemendag juga terus mendorong percepatan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Akses pasar tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk kakao dan sawit Indonesia.

“Untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan, pelaku usaha Indonesia dapat memanfaatkan fasilitasi perdagangan yang disediakan Kemendag melalui jaringan 46 perwakilan perdagangan RI yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor,” kata Budi.

Jaringan tersebut dapat membantu pelaku usaha mempromosikan produk, mencari peluang pasar dan mempertemukan mereka dengan calon mitra melalui kegiatan business matching.

Langkah membuka pasar ekspor tersebut juga terus digenjot pemerintah. Sepanjang Januari–Juli 2026, Kemendag telah memfasilitasi business matching yang melibatkan 1.021 pelaku usaha. Potensi transaksi yang dihasilkan mencapai USD 275,61 juta.

Promosi produk Indonesia ke pasar global juga dilakukan melalui Trade Expo Indonesia (TEI).

Pada TEI 2025, total transaksi yang berhasil dibukukan mencapai USD 22,8 miliar. Produk UMKM menyumbang USD 474,7 juta dari nilai transaksi tersebut.

Budi mengajak para pemangku kepentingan sektor kakao dan kelapa sawit untuk ikut memanfaatkan TEI ke-41 yang akan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026.

“Nilai transaksi tersebut membuktikan besarnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk Indonesia,” ujarnya.

Pesan Mendag Budi Santoso cukup jelas. Pasar premium masih terbuka untuk sawit Indonesia, tetapi persaingannya tak bisa lagi dihadapi dengan cara lama.

Industri sawit harus semakin serius meningkatkan nilai tambah sekaligus menjawab tuntutan pasar global terkait standar internasional, ketertelusuran, keberlanjutan dan keandalan rantai pasok.

Jika mampu memenuhi tuntutan tersebut, sawit Indonesia punya peluang lebih besar untuk tidak sekadar menjadi pemain besar dari sisi volume, tetapi juga semakin kuat dari sisi nilai dan posisi di pasar global.

Jakarta, elaeis.co – Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Medali Emas Manurung terpilih sebagai Presiden World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS).

Ia mendapat mandat dari 12 asosiasi petani sawit yang berasal dari tujuh negara.

Gulat terpilih dalam International Oil Palm Smallholders (IOPS) Forum 2026 yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (27/8). 

Pemilihan tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan WCOPS sebagai wadah untuk memperkuat suara petani sawit di tingkat global.

Mandat kepada Gulat diberikan oleh asosiasi petani sawit dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, Ghana, Honduras, dan Pantai Gading.

Dengan posisi tersebut, Gulat akan membawa kepentingan petani sawit dari berbagai negara dalam menghadapi sejumlah persoalan yang berkembang di industri sawit dunia.

Gulat mengatakan, jabatan sebagai Presiden WCOPS bukan sekadar posisi organisasi. Menurutnya, mandat tersebut merupakan tanggung jawab untuk menyatukan petani sawit dari berbagai negara.

“Penugasan saya sebagai President WCOPS ini menjadi monumen untuk mempersatukan petani sawit dunia, untuk saling mendukung dengan korporasi sawit,” kata Gulat.

Ia berharap terbentuknya koalisi tersebut bisa mendorong industri sawit yang lebih inklusif. 

Menurut Gulat, manfaat industri sawit harus dapat dirasakan secara lebih luas, mulai dari petani dan keluarganya hingga perusahaan serta negara-negara penghasil sawit.

Terpilihnya Gulat mendapat sambutan dari perwakilan negara yang hadir dalam IOPS Forum 2026. 

Salah satunya National President of the Oil Palm Development Association of Ghana (OPDAG) Paul Kwabena Amaning. Amaning secara khusus menitipkan persoalan harga kepada Gulat. 

Ia berharap Indonesia sebagai salah satu negara produsen sawit terbesar dapat ikut memperjuangkan kesetaraan harga bagi petani sawit di berbagai negara.

“Kami sangat berharap kepada Indonesia sebagai negara sawit terbesar untuk dapat saling menolong petani sawit di seluruh dunia,” ujar Amaning.

Persoalan harga menjadi salah satu isu penting bagi petani sawit karena berkaitan langsung dengan pendapatan dan kesejahteraan pekebun.

Selain harga, pembentukan WCOPS juga diarahkan untuk memperkuat posisi petani dalam berbagai isu strategis industri sawit global.

Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain keberlanjutan, ketelusuran, perdagangan yang adil, harga tandan buah segar (TBS), peningkatan produktivitas, serta hubungan antara petani dan korporasi.

Dukungan terhadap terpilihnya Gulat sebagai Presiden WCOPS juga datang dari berbagai pihak yang mengikuti forum tersebut.

Di antaranya perwakilan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Solidaridad, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), akademisi, Dewan Pembina APKASINDO, hingga peserta IOPS Forum 2026 dari 25 provinsi sentra sawit di Indonesia.

Gulat pun menyampaikan apresiasi kepada tujuh negara dan 12 asosiasi petani sawit yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada tujuh negara yang hadir dan 12 asosiasi petani sawit dunia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Amanah ini akan saya emban untuk ke depan,” ujar Gulat.

Menurut Gulat, kepemimpinan di WCOPS bukan semata-mata capaian bagi Indonesia. Ia melihat mandat tersebut sebagai momentum bagi petani sawit dunia untuk memperkuat persatuan dan memperjuangkan kepentingan mereka secara bersama-sama.

“Ini merupakan monumen penting untuk semua,” kata Gulat.

Pembentukan WCOPS diharapkan menjadi langkah baru bagi petani sawit untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam pembahasan industri di tingkat internasional. 

Dengan dukungan 12 asosiasi dari tujuh negara, koalisi ini membawa agenda untuk memperkuat posisi petani sekaligus mendorong hubungan yang lebih seimbang antara pekebun, korporasi, dan negara.

Yogyakarta, elaeis.co -- Rasa gembira dan bangga masih benar-benar dirasakan Miftahudin Nur Ihsan. Tengok saja, meski beberapa hari telah berlalu sejak berhasil meraih Juara 3 Championship Inovasi Wastra Nusantara (Citra Nusa) 2026, kebahagiaan atas pencapaian tersebut masih terpancar di wajah CEO Smart Batik Indonesia itu. Senyumnya sumringah. 

Maklumlah, prestasi tersebut bukan sekadar tambahan penghargaan bagi Smart Batik, melainkan juga menjadi pengakuan atas inovasi yang selama ini dikembangkannya dengan mempertemukan batik, sains, bahan turunan kelapa sawit dan pewarna alami. 

“Saya sangat senang karena kompetisi ini sangat kompetitif dan diikuti ratusan pelaku industri wastra di Indonesia, bukan hanya batik, melainkan juga tenun. Selain itu, banyak maestro yang juga ikut serta, jadi tidak menyangka menjadi salah satu juara,” kata Miftahudin dengan nada riang dalam perbincangan dengan elaeis.co,  Jumat, 28 Agustus 2026. 

Penghargaan cukup bergengsi tersebut diumumkan pada closing ceremony Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026. Smart Batik Indonesia, UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw BI DIY), tampil sebagai salah satu dari lima pemenang utama Citra Nusa 2026. 

Ada pun Posisi pertama diraih Tinung Rambu dari KPw BI Nusa Tenggara Timur, sedangkan BOOLAO dari KPw BI Jawa Barat menempati posisi kedua. Sedangkan posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati Tenun Kornelis Ndapakamang dari KPw BI NTT, dan Canting Wira Batik dari KPw BI Jawa Timur. 

Citra Nusa merupakan ajang yang dirancang Bank Indonesia untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM wastra melalui penguatan kapasitas, inovasi desain, pengembangan produk dan perluasan akses pasar. Prosesnya dimulai dari seleksi regional yang diikuti ratusan peserta, kemudian disaring menjadi 50 peserta, 20 terbaik, hingga akhirnya lima pemenang utama dan tiga pemenang favorit. 

Dari Batik Tematik ke Batik Sawit 

Prestasi Smart Batik di Citra Nusa tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari perjalanan Smart Batik Indonesia yang sejak awal menempatkan inovasi sebagai salah satu fondasi usahanya. CV Smart Batik Indonesia berdiri pada 11 Juni 2018. Perusahaan asal Yogyakarta ini mengembangkan batik handmade non-printing dengan karakter yang berbeda, terutama melalui konsep batik tematik. 

Tema yang diangkat beragam, mulai pendidikan, kesehatan, musik, sains, teknologi informasi, sejarah, budaya, ekonomi, geografi hingga olahraga. Konsep tersebut membuat batik tidak hanya ditempatkan sebagai kain bermotif, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan, pengetahuan dan nilai tertentu. 

Latar belakang Miftahudin turut memberi warna pada pendekatan tersebut. Ia merupakan lulusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta dan kemudian menyelesaikan Magister Manajemen konsentrasi Entrepreneurship di Universitas Gadjah Mada. Dalam perjalanan profesionalnya, ia aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan UMKM dan inovasi daerah. 

Sebelum dikenal melalui Batik Sawit, Miftahudin telah mengembangkan lebih dari 200 motif batik. Pengalaman tersebut kemudian membawanya semakin serius mengembangkan Smart Batik sebagai usaha yang menggabungkan kreativitas, pendidikan dan inovasi. 

Titik penting dalam perjalanan tersebut terjadi pada 2023, ketika Miftahudin bertemu dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam sebuah kegiatan APEKSI di Makassar. Dari pertemuan itu, ia mulai melihat bahwa kelapa sawit memiliki potensi lebih luas untuk dikembangkan, termasuk masuk ke industri kreatif dan batik. Smart Batik kemudian bereksperimen menggunakan malam berbasis sawit. Dari sinilah konsep Batik Sawit mulai dikembangkan secara lebih serius. 

Sawit Masuk ke Rantai Produksi Batik 

Bagi Smart Batik, sawit tidak berhenti sebagai inspirasi motif. Produk turunan kelapa sawit justru dicoba masuk ke dalam proses produksi batik. Salah satu inovasinya adalah penggunaan malam berbasis sawit sebagai alternatif malam konvensional. Pengembangan tersebut kemudian diperluas dengan eksplorasi pemanfaatan bagian tanaman sawit, termasuk cangkang, sebagai sumber pewarna alami. 

Dengan pendekatan tersebut, Batik Sawit tidak sekadar menggambarkan kelapa sawit pada permukaan kain, tetapi berusaha menghadirkan komoditas tersebut dalam rantai nilai produksi batik. Inovasi itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain BPDPKS, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Smart Batik bahkan membawa inovasi batik berbasis malam sawit dan pewarna alami ke Innovation Festival Suzhou 2024 di China. 

Kesempatan tampil di Suzhou menjadi salah satu tonggak penting. Smart Batik memperkenalkan inovasi batik ramah lingkungan sekaligus konsep bisnis yang mengedepankan keseimbangan antara manusia, keuntungan dan lingkungan. Dengan demikian, perjalanan Smart Batik mulai bergerak dari produsen batik tematik menjadi usaha yang mencoba membangun model bisnis berbasis inovasi dan keberlanjutan. 

Di balik pengembangan produk, terdapat aspek pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian penting perjalanan Smart Batik. Pada 2024, Smart Batik tercatat telah melibatkan 56 pembatik, sebagian besar merupakan perempuan di pedesaan. Jumlah tersebut kemudian berkembang menjadi lebih dari 60 pembatik. 

Bagi Miftahudin, keberadaan Smart Batik bukan semata-mata soal menghasilkan produk dan memasarkannya. Ada upaya untuk membangun ekosistem yang mempertemukan pembatik dengan desain, pasar, komunitas serta berbagai lembaga pendukung. 

Perjalanan tersebut membuat Smart Batik memperoleh sejumlah apresiasi. Miftahudin juga tercatat menerima penghargaan Pemuda Berprestasi dari Gubernur DIY pada 2024. Sementara inovasi Batik Sawit beberapa kali mendapat perhatian pejabat pemerintah dan lembaga yang bergerak di sektor perkebunan serta UMKM. 

MIPA Bertemu Sawit 

Di Citra Nusa 2026, Smart Batik membawa karya yang semakin mencerminkan karakter inovasinya, yakni Batik Sawit Motif MIPA. Motif tersebut memadukan unsur Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi ke dalam komposisi ornamen batik. Simbol-simbol ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi elemen dekoratif, tetapi juga bagian dari narasi edukasi yang menjadikan batik sebagai media untuk memperkenalkan sains melalui budaya. 

Di sinilah berbagai perjalanan Smart Batik seolah bertemu. Batik tematik yang sejak awal dikembangkan Miftahudin bertemu dengan inovasi Batik Sawit. Latar belakang pendidikan kimianya menemukan ruang melalui motif MIPA, sementara gagasan keberlanjutan hadir melalui pemanfaatan bahan turunan kelapa sawit dan pewarna alami. 

Tidak mengherankan jika karya tersebut akhirnya mampu menembus podium Citra Nusa 2026. Namun bagi Miftahudin, penghargaan itu justru menjadi pemacu untuk melangkah lebih jauh.  “Ini akan sangat berdampak positif, khususnya yang berkaitan dengan semangat inovasi ke depannya. Capaian ini juga menambah kuat branding dari Smart Batik, sehingga diharapkan pemasaran ke depan akan lebih luas dan lebih banyak mitra yang tertarik untuk bekerja sama,” ujarnya. 

Harapan tersebut sejalan dengan tujuan Citra Nusa yang tidak hanya menempatkan kompetisi sebagai ajang penghargaan, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kapasitas, inovasi produk, branding dan akses pasar UMKM wastra. 

Dan bagi Miftahudin dengan Smart Batik-nya, Juara 3 Citra Nusa 2026 menjadi penanda bahwa perjalanan dari sebuah usaha batik tematik di Yogyakarta menuju inovasi batik berbasis sawit dan sains semakin mendapatkan pengakuan yang lebih luas.-

Siak, elaeis.co - Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak, Riau, diperkuat melalui kolaborasi dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. 

PT Kimia Tirta Utama (KTU) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau menggelar Apel Siaga Karhutla 2026 di Lapangan PT KTU, Kamis (27/8).

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, yang bertindak sebagai Inspektur apel sekaligus membacakan amanat Kapolres Siak, mengapresiasi keterlibatan PT KTU dan GAPKI Riau dalam memperkuat pencegahan karhutla, termasuk kepedulian terhadap wilayah di sekitar areal operasional.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih atas luar biasanya kerja sama ini,” ujar Syamsurizal.

Ia mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Siak masih dalam kondisi siaga dan pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. 

Menurutnya, kesiapan menjadi penting karena begitu terdeteksi adanya titik panas, seluruh unsur harus dapat bergerak cepat dengan dukungan personel maupun peralatan yang tersedia, termasuk alat berat apabila diperlukan.

“Astra memang luar biasa dalam menjaga kebun dan sekitar. Sekali lagi terima kasih, apresiasi kepada Astra,” kata Wabup Siak mengapresiasi inisiatif PT KTU yang merupakan anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha bersama pemerintah, aparat dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga Kabupaten Siak dari ancaman karhutla.

Apel Siaga karhutla yang diinisiasi PT KTU bersama GAPKI Riau tersebut diikuti unsur Pemerintah Kabupaten Siak, Polres Siak, Korem 031/Wira Bima, BPBD Kabupaten Siak, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) binaan PT KTU, serta jajaran manajemen dan staf perusahaan.

Sementara Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut, menitipkan amanat Kapolres kepada Wakil Bupati Siak selaku Pimpinan Apel, dengan di dampingi oleh Kabag Ops Polres Siak, Ermanto.

Dari unsur TNI, hadir Danramil 04/Perawang, Kapten Inf. Ayub Edi Harahap, Kalaksa BPBD Siak Novendra Kasmara, Camat Koto Gasib Wendy, Kapolsek Kerinci Kanan AKP Albert Sitompul, para penghulu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Manggala Agni, MPA binaan PT KTU, serta jajaran manajemen dan staf PT KTU.

Dalam amanatnya, Kapolres Siak menekankan bahwa apel kesiapsiagaan merupakan penanda kesungguhan seluruh unsur, TNI/Polri, pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.

“Kita juga harus meningkatkan koordinasi antara jajaran pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, agar langkah kita untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” demikian amanat Kapolres yang dibacakan Wakil Bupati Siak.

Data yang disampaikan dalam amanat tersebut menunjukkan bahwa sepanjang Agustus 2026, karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Siak. Kebakaran di Kampung Bunsur seluas sekitar 7 hektare, Kampung Mengkapan sekitar 0,5 hektare, dan Kampung Penyengat sekitar 6 hektare telah berhasil dipadamkan. Sementara penanganan masih dilakukan di wilayah Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Dayun.

Karena itu, apel kali ini tidak berhenti pada seremoni. Setelah pemeriksaan pasukan dan pembacaan ikrar kesiapsiagaan pencegahan karhutla, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan sarana dan prasarana, serta simulasi pemadaman kebakaran.

Administratur PT KTU, Teddy Yohendra Siregar, mengatakan kesiapsiagaan harus dibangun sebelum api muncul. 

Menurutnya, perusahaan terus memastikan personel, sarana dan prasarana, sistem pemantauan, serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam kondisi siap untuk digunakan sewaktu-waktu.

“Bagi kami, kesiapsiagaan bukan hanya tentang bagaimana memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegahnya sejak awal, mendeteksi lebih cepat, dan memastikan ketika ada indikasi kebakaran, seluruh unsur bisa bergerak bersama. Karena itu kami terus memperkuat personel, sarana-prasarana, masyarakat dan koordinasi dengan para stakeholder,” ujar Teddy.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak dibatasi hanya pada areal perusahaan. Ketika terjadi indikasi kebakaran di luar wilayah operasional, perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membantu sesuai kapasitas dan kebutuhan di lapangan.

Salah satu upaya yang terus dilakukan PT KTU adalah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat deteksi dini. Perusahaan turut memantau titik hotspot melalui Dashboard Lancang Kuning Polda Riau.

Ketika terdapat indikasi hotspot yang perlu diverifikasi, tim Fire PT KTU segera bergerak untuk melakukan penyisiran lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi, sekaligus memungkinkan respons lebih cepat apabila ditemukan api.

Pendekatan deteksi dini tersebut menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan yang dibangun perusahaan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan. Di tingkat tapak, keberadaan MPA binaan PT KTU juga menjadi bagian penting dalam pemantauan dan respons awal.

Bagi perusahaan, kecepatan menjadi penting karena titik panas tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dengan pemantauan berbasis data, patroli lapangan dan komunikasi dengan masyarakat, potensi kejadian dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti secara cepat.

Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan karhutla ini juga sejalan dengan pengembangan Green Policing Polda Riau yang saat ini semakin diarahkan pada pendekatan berbasis data. Polda Riau menyebut sistem tersebut digunakan untuk membantu membaca persoalan lingkungan lebih awal sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

Persiapan Dibangun Sebelum Musim Kemarau

Kesiapsiagaan PT KTU bukan sesuatu yang baru dilakukan. Berbagai langkah telah disiapkan perusahaan sebelum memasuki periode siaga saat ini. 

Mulai dari memastikan kesiapan Regu Pemadam Kebakaran, pemeriksaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, penguatan sistem komunikasi, patroli wilayah, pemantauan titik panas, hingga penguatan kapasitas masyarakat melalui MPA menjadi bagian dari upaya yang dilakukan secara berkelanjutan.

PT KTU juga membangun kolaborasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Patroli bersama MPA, LPMD dan Bhabinkamtibmas menjadi salah satu bentuk penguatan deteksi dini dan pencegahan di tingkat tapak.

Pendekatan berbasis masyarakat tersebut diperkuat melalui program lingkungan seperti Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Kuala Gasib. Program ini melibatkan pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, MPA dan tim Sustainability PT KTU dalam mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

Upaya tersebut penting karena risiko karhutla tidak berdiri sendiri. Perubahan kondisi cuaca dan potensi musim kering dapat meningkatkan kerentanan lahan, sehingga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola lingkungan dan kemampuan masyarakat untuk merespons sejak dini harus dibangun secara bersamaan.

GAPKI Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Ketua GAPKI Cabang Riau, Lichwan Hartono, mengatakan kolaborasi menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi karhutla. Dunia usaha, menurutnya, memiliki peran untuk memastikan kesiapan internal sekaligus menjadi bagian dari kekuatan bersama dengan pemerintah dan masyarakat.

“Karhutla tidak dapat dihadapi oleh satu pihak saja. GAPKI terus mendorong perusahaan - perusahaan anggota untuk memperkuat pencegahan, kesiapan personel dan sarana-prasarana, sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat. Ketika seluruh unsur memiliki kesiapan dan bergerak dalam satu koordinasi, respons di lapangan akan menjadi lebih cepat dan efektif,” ujar Lichwan.

Ia menambahkan, perusahaan anggota GAPKI Riau terus berupaya memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing, sekaligus terbuka untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah sekitar ketika dibutuhkan.

Menurut Lichwan, semangat tersebut sejalan dengan kebutuhan penanganan karhutla di Riau yang membutuhkan kerja bersama, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman hingga memastikan tidak terjadi kebakaran ulang.

Menyatukan Kekuatan di Tingkat Tapak

Bagi PT KTU, apel siaga menjadi momentum untuk memperkuat langkah dan kolaborasi seluruh pihak yang berada di sekitar wilayah operasional.

Kehadiran MPA binaan PT KTU, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Manggala Agni, BPBD, pemerintah kecamatan dan penghulu, serta unsur perusahaan dalam satu kegiatan menjadi gambaran bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kekuatan yang saling melengkapi.

Pemerintah memiliki kewenangan dan koordinasi wilayah. Aparat memiliki kekuatan personel dan dukungan pengamanan. Manggala Agni dan BPBD memiliki kapasitas teknis penanganan bencana. Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah. Sementara perusahaan memiliki personel, sarana dan prasarana yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat respons.

“Yang ingin kami bangun adalah kesiapan bersama. Kami tidak ingin menunggu api membesar baru bergerak. Kalau ada indikasi, kami ingin bisa segera mengetahui, segera mengecek, dan segera berkoordinasi. Ketika memang membutuhkan penanganan, seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak bersama,” kata Administratur PT KTU, Teddy.

Langkah tersebut sejalan dengan arah penanganan karhutla yang dikembangkan Polda Riau pada 2026, yang menempatkan pencegahan, respons, penegakan hukum dan restorasi lingkungan dalam satu rangkaian. Polda Riau juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla.

Melalui penguatan sarana dan prasarana, pemantauan berbasis teknologi, patroli dan deteksi dini, pemberdayaan MPA, simulasi pemadaman, serta kolaborasi dengan pemerintah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Siak terus diperkuat.

Semangat tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga lingkungan sekaligus memastikan masyarakat tetap aman dari dampak karhutla. 

Sejalan dengan semangat “Sinergi Bumi dan Manusia untuk Satu Indonesia”, PT KTU bersama GAPKI Riau dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat gerak bersama untuk mencegah karhutla, menjaga lingkungan, dan melindungi masyarakat di Kabupaten Siak.

Bengkulu, elaeis.co - Penguasaan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan pekebun dalam melakukan pendataan dan pemetaan perkebunan. 

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan melalui Pelatihan Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit bagi pekebun Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) serta dilaksanakan oleh PT Daya Guna Lestari (DGL Learning Institute) ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pemetaan, tetapi juga mendorong peserta untuk terlibat langsung dalam praktik penggunaan teknologi pemetaan.

Salah satu praktik yang dilakukan peserta adalah pemanfaatan Avenza Maps untuk membantu proses pemetaan berbasis perangkat seluler. Melalui aplikasi tersebut, peserta belajar menggunakan peta digital dan menentukan posisi di lapangan sehingga proses identifikasi lokasi perkebunan dapat dilakukan dengan lebih praktis.

Praktik tersebut memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam menghubungkan informasi yang terdapat pada peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Peserta tidak hanya melihat peta sebagai sebuah gambar, tetapi mulai memahami bagaimana informasi lokasi dapat digunakan untuk membantu proses pendataan kebun.

Selain Avenza Maps, peserta juga mendapatkan pengalaman praktik menggunakan drone sebagai salah satu teknologi untuk memperoleh gambaran kondisi perkebunan dari udara. 

Penggunaan drone memberikan perspektif yang berbeda dalam proses pemetaan karena peserta dapat melihat kondisi dan cakupan wilayah perkebunan secara lebih luas.

Dalam praktiknya, peserta diperkenalkan pada proses pengambilan data menggunakan drone hingga memahami bagaimana hasil dokumentasi udara dapat menjadi bagian dari informasi spasial. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu menghasilkan data yang lebih lengkap sebagai pendukung proses pemetaan perkebunan.

Kombinasi penggunaan perangkat digital seperti Avenza Maps dengan teknologi drone menjadi pengalaman penting bagi peserta. Keduanya memberikan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi, yakni membantu peserta memahami posisi dan informasi lokasi dari tingkat lapangan sekaligus memperoleh gambaran wilayah dari udara.

Kegiatan praktik juga menjadi ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Berbagai kondisi yang ditemukan selama proses pemetaan dapat dibahas bersama sehingga peserta memiliki kesempatan untuk memahami langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi kondisi berbeda di lapangan.

Pendekatan praktik tersebut sejalan dengan tujuan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekebun. Peserta tidak hanya diarahkan untuk memahami konsep pemetaan, tetapi juga mendapatkan pengalaman menggunakan perangkat dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pendataan perkebunan.

Salah satu target dalam pelatihan ini adalah peserta mampu menghasilkan peta berdasarkan proses pembelajaran yang mereka lakukan selama kegiatan. 

Dengan demikian, hasil pelatihan tidak berhenti pada materi yang diterima di dalam kelas, tetapi menghasilkan keluaran yang dapat menjadi bekal bagi peserta ketika kembali ke daerah masing-masing.

Melalui praktik Avenza Maps dan drone, peserta belajar bagaimana proses pengumpulan informasi lokasi dapat dilakukan secara lebih sistematis. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu peserta ketika melakukan pendataan kebun rakyat di wilayah masing-masing.

Kemampuan tersebut juga memiliki relevansi dengan kebutuhan pendataan perkebunan rakyat. Data spasial yang akurat dapat mendukung berbagai kebutuhan, termasuk proses penerbitan e-STDB, verifikasi program pemerintah, serta penguatan ketertelusuran perkebunan.

Pelatihan ini diikuti oleh 28 peserta dari Kabupaten Mukomuko. Melalui pembelajaran berbasis praktik, peserta diharapkan semakin percaya diri dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan pemetaan dan pendataan perkebunan.

Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit melalui pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pekebun agar mampu mengikuti perkembangan teknologi di sektor perkebunan. Penguasaan teknologi pemetaan diharapkan dapat menjadi keterampilan tambahan yang memberikan manfaat langsung dalam pengelolaan kebun.

Kolaborasi BPDP, Ditjenbun, pemerintah daerah, dan DGL Learning Institute diharapkan terus memberikan ruang bagi pekebun untuk meningkatkan kompetensi, tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui pengalaman praktik yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan.

Siak, elaeis.co - Bupati Siak Afni Zulkifli meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) di daerahnya menghentikan sementara aktivitas pembakaran janjang kosong (Jangkos). 

Langkah itu dinilai perlu untuk mencegah bertambahnya asap di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Sebab menurut Afni asap dari pembakaran Jangkos berpotensi memperburuk kondisi udara yang saat ini terdampak kabut asap.

“Saya minta seluruh PKS di Siak untuk stop dulu membakar janjang kosong karena asapnya menambah asap yang ada. Apalagi kita sedang siaga karhutla,” kata Afni, Kamis (27/8). 

Afni mengaku menerima laporan dari masyarakat dan anggota DPRD mengenai aktivitas pembakaran Jangkos yang dinilai turut menghasilkan asap. Karena itu, dia meminta penghentian pembakaran dilakukan sampai kondisi kabut asap benar-benar membaik.

Untuk memastikan imbauan tersebut segera diterapkan, Afni meminta Dinas Perizinan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak menyiapkan surat imbauan yang akan ditujukan kepada seluruh PKS di Siak

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat dan anggota dewan, asap yang dihasilkan dari pembakaran Jangkos ini termasuk penyumbang kabut asap. Jadi PKS jangan melakukan aktivitas bakar tandan kosong dulu sampai kabut asap ini benar-benar hilang,” ujarnya.

Lebih jauh Afni juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka kebun atau lahan dengan cara membakar. Sebab, menurut Afni, praktik tersebut sangat berisiko memicu kebakaran yang dapat berkembang menjadi karhutla.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi membahayakan lingkungan. Pemilik lahan juga diminta bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran di arealnya dan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya kewaspadaan terhadap karhutla di Riau.

Jakarta, elaeis.co - International Palm Oil Smallholder Forum (IOPS) 2026 dihadiri ratusan petani dari negara produsen sawit utama dunia yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Ghana, Nigeria, Pantai Gading, dan Honduras. 

Forum yang baru pertama kali diadakan ini diinisiasi oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Forum ini dibuka oleh Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI, Iim Mucharam yang didampingi Deputi Lingkungan dan SDA Otorita IKN, Dr. Myrna Safitri, Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, dan Dewan Pembina DPP APKASINDO Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, dan Direktur Sustainability and Smallholder CPOPC Antonius Yudi Triantoro.

Kementerian Pertanian menapresiasi APKASINDO yang telah menginisiasi forum internasional tersebut. 

"Forum ini memiliki arti yang sangat penting karena menempatkan pekebun kelapa sawit sebagai bagian utama dalam pembicaraan mengenai masa depan industri sawit global," ujar Iim Mucharam saat membacakan pidato yang mewakili Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto. 

Sebab, kata Lim, kelapa sawit bukan hanya berbicara mengenai komoditas dan perdagangan. Namun berbicara mengenai petani, keluarga, lapangan kerja, ekonomi daerah, devisa negara, ketahanan energi, dan masa depan pembangunan berkelanjutan.

Sementara Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung menegaskan, persatuan petani kelapa sawit dunia sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan industri sawit global.

“Kehadiran delegasi dari sejumlah negara menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap posisi dan masa depan petani sawit. Sebagai penghormatan kami kepada para petani sawit dunia, pada hari ini petani sawit dari 25 provinsi hadir semua di IKN,” ujarnya.

Menurut Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, kehadiran petani sawit lintas negara, lintas benua dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, membawa satu semangat yang sama. 

"Bahwa kedatangan petani sawit ini bukan sekadar berkumpul untuk berdiskusi, melainkan untuk merajut kekuatan," kata Moeldoko dalam pidato yang dibacakan oleh Dewan Pembina DPP APKASINDO, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara.

Selama ini, lanjutnya, petani sawit sering kali berada pada posisi yang rentan di tengah pusaran regulasi global, fluktuasi harga, dan standar keberlanjutan yang kadang tidak sepenuhnya berpihak pada realitas di lapangan. 

“Namun, hari ini kita membuktikan bahwa petani sawit bukanlah objek. Kita adalah bagian utama. Kita adalah tulang punggung rantai pasok minyak sawit dunia. Dengan bersatunya perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Nigeria, Ghana, Honduras, Pantai Gading, dan Thailand, kita mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa petani sawit global kini telah bangkit dan Bersatu,” ujarnya. 

Ketua Panitia Pelaksana IOPS Forum 2026, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL, juga menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum untuk memperkuat kerja sama dan aliansi petani sawit dunia.

Sebab, kata dia, IOPS Forum 2026 dihadiri petani sawit dari Aceh hingga Papua, termasuk ketua dan perwakilan DPW APKASINDO dari 25 provinsi. Delegasi mancanegara berasal dari Malaysia, Ghana, Nigeria, Honduras, Thailand, dan Pantai Gading.

Salah satu agenda penting forum ini, kata Djono penyusunan dan penandatanganan Joint Statement petani sawit internasional. 

Pernyataan bersama tersebut diharapkan memperkuat posisi petani dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari harga, infrastruktur hingga regulasi internasional.

Rangkaian IOPS Forum 2026 yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada hari kedua dan agenda rekapitulasi pada hari ketiga. 

Djono berharap seluruh rangkaian forum menjadi langkah awal untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi petani sawit dunia.

Pekanbaru, elaeis.co - Pengamat Ekonomi Universitas Riau (Unri) Dahlan Tampubolon mengatakan penyelesaian permasalahan di Koperasi Sentra Madani (KSM) di Kabupaten Siak perlu dilakukan dengan bijak dan sungguh- sungguh. Menurutnya ada beberapa tahapan agar kasus di KSM Siak tersebut terurai.

Pertama, harus dilakukan audit mengenai status hukum lahan oleh ATR/BPN bersama pemerintah kabupaten Siak. Ini perlu dilakukan untuk memastikan dasar kepemilikan koperasi.

"Sebaiknya pengurus menunda proses penyerahan aset kepada individu, sampai seluruh persoalan hukum selesai," sambungnya saat berbincang dengan elaeis.co, Kamis (27/8).

Kemudian, perlu juga dilakukan audit independen atas laporan keuangan koperasi selama masa kerja sama. Dimana KSM diketahui bekerjasama dengan PT KTU dalam pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut.

"Penting juga meminta transparansi PT KTU terkait sejarah lahan dan dasar kerja sama itu," tuturnya.

Lalu langkah selanjutnya yakni membentuk mekanisme pengamanan aset. Ini dapat dilakukan melalui badan hukum dan kontrak profesional.

Menurut Dahlan, kasus Koperasi Sentra Madani tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan sederhana  boleh atau tidak pejabat menjadi anggota koperasi. Ada dua pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab lebih dulu yakni, Apakah koperasi memiliki dasar kepemilikan yang sah atas aset yang dikelolanya?

Kemudian, apakah perubahan aset, dari yang disebut dikelola untuk pendidikan, menjadi kepemilikan pribadi 23 individu, telah sesuai dengan prinsip kepatutan tata kelola?

"Semangat pengabdian, pendidikan, dan gotong royong adalah nilai yang penting, dan tidak perlu diragukan begitu saja. Tetapi niat baik tetap harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam tata kelola aset bernilai besar, yang dinilai publik bukan hanya tujuan, tetapi juga proses, dan hasil akhirnya," pungkasnya.

Pekanbaru, elaeis.co - Senada dengan harga kelapa sawit kemitraan plasma, harga sawit kemitraan swadaya di Riau juga mengalami kenaikan tipis pekan ini. Dimana periode ini harga TBS kelapa sawit swadaya dibandrol Rp3.878,72/kg.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, harga itu naik sebesar Rp44,33/kg atau mencapai 1,16% dari harga periode lalu. Dimana kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok usia tanam 9 tahun.

Kenaikan harga ini diceritakan Kabid Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau Dr. Defris Hatmaja dampak dari naiknya harga cpo dan kernel. 

"Harga CPO dan kernel mengalami kenaikan. Dampaknya harga TBS dalam negeri ikut terdongkrak," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (26/8) kemarin.

Dirincinya, harga jual CPO Minggu ini naik sebesar Rp 178,48/kg. Sementara kernel minggu ini naik sebesar Rp 168,18/kg dari minggu lalu.

Dengan kenaikan itu, maka harga CPO dibeli Rp15.837,47/kg. Sedangkan harga kernel Rp13.313,30/kg.

Kemudian harga cangkang sebesar Rp 24,76/Kg. Sementara indeks K yang dipakai adalah 93.34%.

Berikut harga TBS kelapa sawit kemitraan swadaya Provinsi Riau hingga awal September 2026 mendatang ;

Umur 3 Th (Rp 2.998,31 ); 
Umur 4 Th (Rp 3.347,20 ); 
Umur 5 Th (Rp 3.595,38 ); 
Umur 6 Th (Rp 3.734,94 ); 
Umur 7 Th (Rp 3.818,86 ); 
Umur 8 Th (Rp 3.865,46 ); 
Umur 9 Th (Rp 3.878,72 ); 
Umur 10-20 Th (Rp 3.836,93 ); 
Umur 21 Th (Rp 3.770,94 ); 
Umur 22 Th (Rp 3.695,31 ); 
Umur 23 Th (Rp 3.609,33 ); 
Umur 24 Th (Rp 3.544,29 ); 
Umur 25 Th (Rp 3.490,84 ); 
Umur 26 Th (Rp 3.471,62 ); 
Umur 27 Th (Rp 3.441,82 ); 
Umur 28 Th (Rp 3.385,41 ); 
Umur 29 Th (Rp 3.344,02 ); 
Umur 30 Th (Rp 3.249,41 ); 
Indeks K : 93,34 % 
BOTL : 0,93 % 

Siak, elaeis.co - Koperasi Sentra Madani di Kabupaten Siak, Riau, akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. 

Selain karena hasil kerja sama dengan PT Kimia Tirta Utama (KTU) yang dianggap terlalu kecil, ternyata anggota dan pengurus koperasi juga rata-rata di isi oleh pejabat eselon II di Pemkab Siak. 

Berita Terkait: Ketika Koperasi Sentra Madani Siak 'Memborgol Orang Ketiga'

Menurut Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Lancang Kuning, M. Rawa El Amady, pejabat yang masuk menjadi anggota koperasi ini, baik tidaknya dapat dilihat dari prosedur. 

"Nah, apakah para pejabat ini masuk menjadi anggota koperasi dengan prosedur yang wajar sesuai ketentuan atau tidak," kata Rawa saat berbincang dengan elaeis.co pada Selasa (25/8). 

Berita Terkait: PT KTU Kelebihan Tanam Sawit 298.10 Hektar di Siak, Koperasi Sentra Madani 'Cegukan' Rp150 Juta

Misalnya, kata Rawa, koperasi terbuka terhadap semua orang yang ingin menjadi anggota dengan memenuhi dan menjalankan sarat sebagaimana mestinya. 

"Nah, kalau itu bisa jadi tidak masalah. Termasuk juga (pejabat) jadi pengurus. Namun jika jalannya tidak benar, maka penjabat tersebut menjadi contoh buruk bagi koperasi lainnya di Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Koperasi Sentra Madani, Rizannaky Kadri mengatakan, total anggota koperasi di bawah payung Yayasan Islamic Center Siak tersebut berjumlah 23 orang. Rata-rata anggotanya merupakan pegawai yayasan. 

"Sebagaian besar pegawai Islamic. Kalau pejabat eselon II, sekitar 4 atau 5 orang," kata pria yang juga menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak tersebut. 

Namun, kata Zaky, semua anggota koperasi tidak pernah mendapatkan hasil dari kebun kelapa sawit seluas 298.10 hektare yang berlokasi di wilayah Kecamatan Koto Gasib tersebut. 

"Ibaratnya para anggota dan pengurus koperasi melepaskan haknya. Ini untuk kemajuan pendidikan. Saya saja sebagai sekretaris koperasi, kerja sukarela. Tak dapat apa-apa. Tak digaji," kata Zaky.

Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan bahwa produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) pada Juni 2026 meningkat. 

Namun kenaikan konsumsi dan ekspor yang lebih besar membuat stok CPO nasional justru mengalami penurunan. 

Produksi CPO pada Juni 2026 mencapai 4.823 ribu ton atau naik 8,59% dibandingkan Mei 2026 sebesar 4.165 ribu ton. Begitu juga dengan produksi PKO yang naik menjadi 449 ribu ton dari 387 ribu ton pada Mei 2026.

"Dengan demikian, total produksi 
CPO dan PKO pada Juni 2026 mencapai 5.277 ribu ton, atau naik 8,59% jika dibandingkan bulan Mei sebesar 4.552 ribu ton," kata Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, Rabu (26/8). 

Mukti mengatakan, secara kumulatif Januari–Juni 2026, total produksi mencapai 30.284 ribu ton atau lebih tinggi 15,82% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 27.889 ribu ton. 

Begitu juga dengan total konsumsi dalam negeri pada Juni 2026 mencapai 2.201 ribu ton atau naik 5,92% dibandingkan Mei 2.078 ribu ton.

Peningkatan konsumsi terjadi pada sektor biodiesel yang mencapai 1.131 ribu ton, naik dari 1.035 ribu ton pada Mei. Konsumsi pangan juga naik menjadi 878 ribu ton dari 856 ribu ton di bulan Mei, demikian juga dengan konsumsi oleokimia yang naik menjadi 192 ribu ton dari 187 ribu ton pada bulan Mei.

"Secara kumulatif Januari–Juni 2026, total konsumsi dalam negeri mencapai 12.994 ribu ton, atau lebih tinggi 5,48% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 12.272 ribu ton," kata Mukti.

Sementara total ekspor produk sawit pada Juni 2026 yang mencapai 3.275 ribu ton, juga naik 64,08% dibandingkan Mei sebesar 1.996 ribu ton. 

Peningkatan terjadi pada ekspor olahan minyak sawit mencapai  2.357 ribu ton dari 1.423 ribu ton (+66%), ekspor CPO menjadi 335 ribu ton dari 31 ribu ton (+980%), ekspor olahan minyak inti sawit menjadi 116 ribu ton dari 55 ribu ton (+110%).

Meskipun demikian, secara kumulatif Januari-Juni 2026, total ekspor mencapai 16.595 ribu ton atah lebih tinggi 5,79% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 15.686 ribu ton.

"Nilai ekspor produk sawit pada Juni 2026 mencapai US$3,92 miliar, naik dari US$2,49 miliar pada Mei atau sebesar 57,45%. Kenaikan nilai ekspor didukung oleh kenaikan volume yang besar meskipun rata- rata harga ekspor CPO pada bulan Juni US$ 1.174 per ton lebih rendah dari harga rata-rata bulan Mei sebesar US$ 1.227 (-4,32%)," terangnya. 

Penurunan harga itu, lanjut Mukti, sejalan dengan penurunan harga di MDEX dari USD 1134/ton pada bulan Mei menjadi US$1.107 di bulan Juni. 

Secara kumulatif Januari-Juni 2026, nilai ekspor mencapai US$19,45 miliar, atau lebih tinggi 12,57% dari tahun 2025 sebesar $ 17,277 milliar. 

"Rata-rata harga ekspor CPO selama Januari-Juni 2026 tercatat US$1.132 per ton, atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2025 sebesar US$1.088 per ton," ujarnya.

Menurut negara tujuannya, kata Mukti, peningkatan ekspor pada bulan Juni 2026 dibandingkan Mei 2026 terjadi untuk tujuan India sebesar 328 ribu ton (+396%), China sebesar 256 ribu ton (+67%), Pakistan sebesar 132 ribu ton (+88%), Malaysia sebesar 129 ribu ton (+149%), Afrika sebesar 114 ribu ton (+45%), Bangladesh sebesar 98 ribu ton (+133%), USA sebesar 85 ribu ton (+64%). 

Sementara penurunan ekspor terjadi untuk tujuan Russia sebesar 25 ribu ton (-20%) dan EU 27 sebesar 4 ribu ton (-2%).

Namun apabila dihitung secara kumulatif selama periode Januari-Juni, ekspor ke China 31% lebih tinggi dari tahun 2025, ke Malaysia 13% lebih tinggi, Russia 7% lebih tinggi, Afrika 4% lebih tinggi dan Bangladesh 4% lebih tinggi.

"Sebaliknya USA 8% lebih rendah dari tahun 2025, India 7% lebih rendah Pakistan 7% lebih rendah dan EU 27 1% lebih rendah," pangkasnya. 

Siak, elaeis.co - Koperasi Sentra Madani menunjuk pihak ketiga untuk mengelola kebun kelapa sawit seluas 298.10 hektare (ha) di wilayah Kecamatan Koto Gasib, Siak, Riau. 

Namun pihak ketiga yang ditunjuk koperasi di bawah payung Yayasan Islamic Center Siak ini bukan lembaga. Melainkan individu atas nama Ariadi Tarigan. 

Berita Terkait: Kontrak Berakhir, Polemik 298 Hektare Lahan Koperasi Sentra Madani Siak Mencuat

Penunjukan individu ini pun ditanggapi oleh Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (UNRI), Dr. Dahlan Tampubolon. 

Menurutnya, penunjukan individu sebagai pihak pengamanan lahan koperasi perlu dilihat dari prinsip delegation of authority (pendelegasian wewenang). 

Berita Terkait: Antara Politik dan Keraguan Koperasi Sentra Madani di Siak

"Mengamankan aset seluas hampir 300 hektare membutuhkan struktur pertanggungjawaban yang jelas," kata Dahlan kepada elaeis.co, Selasa (25/8). 

Sebab, lanjutnya, penunjukan individu tanpa badan hukum, kontrak profesional, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang memadai berpotensi menimbulkan risiko baru. 

Berita Terkait: Pejabat Siak Masuk Koperasi Sentra Madani, Pengurus: Tak Dapat Apa-apa, Mereka Wakafkan Diri Untuk Pendidikan

"Batas antara fungsi pengamanan dan penguasaan de facto atas aset harus diperjelas, agar tidak menjadi persoalan hukum," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Koperasi Sentra Madani, Rizannaky Kadri, mengatakan, sejak Agustus 2026 pihaknya menunjuk Ariadi Tarigan sebagai pengelola kebun. 

Berita Terkait: PT KTU Kelebihan Tanam Sawit 298.10 Hektar di Siak, Koperasi Sentra Madani 'Cegukan' Rp150 Juta

Pria yang akrab disapa Zaky ini juga mengatakan bahwa penunjukan Ariadi bukan antar lembaga. Malainkan per orang.

"Lahan koperasi saat ini dikelola oleh pihak ketiga atas nama Ariadi Tarigan," katanya kepada elaeis.co dan awak media lainnya di Kota Siak Sri Indrapura pada Rabu (12/8) malam. 

Jakarta, elaeis.co - Ketua Panitia Pelaksana International Oil Palm Smallholder (IOPS) Forum 2026, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL, mengatakan persiapan pelaksanaan forum internasional petani sawit di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dimatangkan.

Djono mengatakan panitia telah berada di IKN untuk menyiapkan seluruh kebutuhan kegiatan, termasuk ruangan dan penyambutan peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

“Alhamdulillah kita sudah tiba di IKN dua hari yang lalu, jadi kita sudah persiapan segala sesuatunya. Ruangan kita sedang dalam persiapan, terus juga untuk menyambut tamu-tamu undangan, sahabat-sahabat petani sawit Indonesia dari seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua,” kata Djono, Selasa (25/8).

IOPS Forum 2026 yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan berlangsung pada 27–29 Agustus 2026. Selain petani sawit dari Aceh hingga Papua, sejumlah petani dan pemangku kepentingan dari berbagai negara dijadwalkan hadir langsung di IKN.

Djono mengatakan forum tersebut akan membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan petani sawit dunia.

Salah satu agenda utama adalah Joint Statement Petani Sawit Internasional. Pernyataan bersama tersebut akan menegaskan komitmen petani terhadap keberlanjutan sekaligus mendorong regulasi internasional yang lebih memperhatikan posisi petani.

“Yang pertama tentunya kita akan Joint Statement, Joint Statement petani sawit internasional. Bagaimana kita setuju dengan sustainability, kita ingin yang namanya petani kelapa sawit adalah salah satu contoh bagaimana keberlanjutan itu dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Djono, keberlanjutan tidak hanya berbicara mengenai aspek lingkungan, tetapi juga harus menempatkan petani sebagai bagian penting dalam sistem regulasi dan pembangunan industri sawit.

“Kami menganggap Joint Statement ini diperlukan,” katanya.

Bahas Harga TBS Antarnegara

Selain keberlanjutan, forum akan membahas mekanisme penetapan harga TBS di sejumlah negara penghasil sawit.

Pembahasan akan mencakup sistem harga TBS di Indonesia, Malaysia, Nigeria, hingga Honduras. Pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan masing-masing negara dalam menentukan harga yang diterima petani.

“Kita akan berdiskusi terkait dengan harga TBS mancanegara, jadi dari Indonesia, penetapan harga TBS di Malaysia, lalu juga di Nigeria, di Honduras,” kata Djono.

Forum juga akan membahas teknologi serta pendekatan evidence based dalam pengembangan perkebunan sawit rakyat.

“Dan juga kita berbicara teknologi dan juga kita berbicara terkait dengan evidence base, bagaimana kita mengembangkan petani kelapa sawit berdasarkan fakta,” ujarnya.

Delegasi Mancanegara Hadir di IKN

Djono menyebut sejumlah narasumber dan delegasi dari luar negeri akan hadir langsung dalam forum. Mereka berasal dari Malaysia, baik Semenanjung maupun Borneo, Nigeria, Ghana, Honduras, serta sejumlah negara lainnya.

“Jadi dari Malaysia Semenanjung, Malaysia Borneo, lalu juga dari Nigeria, dari Ghana, dari Honduras, dan banyak lagi stakeholder yang akan hadir langsung di IKN,” katanya.

Menurut Djono, kehadiran petani dan pemangku kepentingan dari berbagai negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi petani sawit Indonesia.

Ia menilai IOPS Forum 2026 menjadi momentum bagi petani sawit Indonesia untuk menunjukkan bahwa petani juga mampu mengambil peran dalam membangun dialog internasional mengenai masa depan industri sawit.

“Jadi kita petani sawit merasa bangga menunjukkan masa depan Indonesia, melaksanakan kegiatan internasional pertama kali, petani kelapa sawit Indonesia, dan juga dunia yang ditaja oleh APKASINDO,” tuturnya.

IOPS Forum 2026 akan berlangsung di IKN pada 27–29 Agustus 2026 dengan membawa semangat menyatukan petani sawit Indonesia dan dunia melalui pertukaran pengalaman, pembahasan harga TBS, keberlanjutan, teknologi, serta penguatan posisi petani dalam kebijakan internasional.

Pekanbaru, elaeis.co - Harga kelapa sawit kemitraan plasma Minggu ini mulai bergerak naik. Berdasarkan hasil rapat penetapan, harganya naik sebesar Rp61,52/Kg.

Harga sawit plasma itu naik sebesar 1,58% dari harga periode lalu. Dimana harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 3.945,62/Kg.

"Naiknya harga sawit plasma ini dampak dari naiknya harga CPO dan kernel. Harga CPO naik sebesar Rp 230,21 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 283,76 dari minggu lalu," ujat Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau  Dr. Defris Hatmaja, kepada elaeis.co, Rabu (26/8).

Dengan penurunan itu, maka harga CPO Minggu ini dibeli seharga  Rp15,838.53. Kemudian untuk harga kernel Minggu ini dibeli Rp13,085.86/kg. 

Kemudian untuk harga cangkang sepekan kedepan di bandrol  Rp17,98/Kg. Sementara untuk indeks K 93,51%.

Berikut penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan plasma Provinsi Riau sepekan mendatang ;

Umur 3 Th (Rp 3,036.62 );
Umur 4 Th (Rp 3,446.30 );
Umur 5 Th (Rp 3,653.78 );
Umur 6 Th (Rp 3,813.61 );
Umur 7 Th (Rp 3,895.39 );
Umur 8 Th (Rp 3,941.50 );
Umur 9 Th (Rp 3,945.62 );
Umur 10-20 Th (Rp 3,924.11 );
Umur 21 Th (Rp 3,861.91 );
Umur 22 Th (Rp 3,802.15 );
Umur 23 Th (Rp 3,738.46 );
Umur 24 Th (Rp 3,668.59 );
Umur 25 Th (Rp 3,590.10 );
Umur 26 Th (Rp 3,542.45 );
Umur 27 Th (Rp 3,494.54 );
Umur 28 Th (Rp 3,447.85 );
Umur 29 Th (Rp 3,430.08 );
Umur 30 Th (Rp 3,415.27 );
Indeks K : 93.51 % 
BOTL : 1.23 % 

Oleh: Dimas H. Pamungkas
(Pengamat Kebijakan Publik Nasional) 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ujian serius bagi Indonesia pada 2026. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Juli 2026, luas karhutla nasional telah mencapai sekitar 202.004 hektare. Sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di Areal Penggunaan Lain (APL).

Angka tersebut jauh lebih besar daripada potret kejadian di beberapa provinsi prioritas yang sebelumnya banyak muncul dalam pemberitaan. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang kita hadapi sudah berskala nasional dan terjadi ketika periode risiko iklim belum berakhir.

Pemerintah merespons dengan serius. BNPB dan BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai unsur dunia usaha terus bekerja melakukan pemadaman darat, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, patroli, dan penguatan kesiapsiagaan.

Keseriusan itu terlihat pula ketika Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026 turun langsung ke Kalimantan. Presiden memimpin rapat penanganan karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebelum melanjutkan koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Langkah tersebut patut diapresiasi. Terlebih, Presiden menyampaikan pesan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini: pemerintah perlu menghentikan perluasan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

Dan upaya menghentikan perluasan kebakaran serta mencegah munculnya titik api baru itulah tantangan yang sesungguhnya.

Karhutla 2026 tidak boleh hanya dibaca sebagai kebakaran yang sedang dipadamkan. Ia harus menjadi alarm bahwa selama kondisi iklim masih meningkatkan kerentanan lanskap, pekerjaan besar berikutnya adalah mencegah api yang belum menyala.

Peringatan mengenai risiko iklim sebenarnya bukan datang setelah kebakaran terjadi. Sejak Maret 2026 BMKG telah mengingatkan. Persoalannya adalah sejauh mana informasi dan peringatan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi keputusan operasional. Dengan kata lain, kita harus bergerak dari sekadar climate awareness menuju climate governance.

Karhutla yang dihadapi sekarang membuat pergeseran itu semakin mendesak.

Risiko Belum Berakhir

Per 24 Agustus 2026, monitoring BMKG menunjukkan anomali suhu muka laut di wilayah Niño3.4 telah mencapai +2,99°C, yang menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat. Pada saat yang sama, indeks IOD tercatat positif +0,394. BMKG juga masih mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk berbagai wilayah Indonesia.

BMKG sebelumnya memperkirakan El Niño bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027, sedangkan IOD positif berpotensi aktif pada September–Desember 2026. Agustus dan September sendiri menjadi periode puncak musim kemarau bagi sebagian besar wilayah Indonesia.

Prediksi dari BoM, JAMSTEC, dan berbagai model lainnya memberikan horizon yang lebih panjang. El Niño diperkirakan masih bertahan hingga memasuki 2027, meskipun intensitasnya secara bertahap akan melemah setelah mencapai puncaknya.

Ini tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau tanpa henti sampai pertengahan tahun depan. Tingkat risiko akan berfluktuasi menurut musim dan wilayah. Karena itu, kewaspadaan juga tidak boleh semata-mata mengikuti kalender. Hujan yang kembali turun di suatu tempat belum tentu berarti seluruh risiko telah berakhir.

Dari perspektif pembangunan, kondisi kekeringan tersebut setidaknya membawa dua jalur risiko.

Pertama, risiko terhadap produksi pertanian dan perkebunan. Hari tanpa hujan yang panjang dapat meningkatkan risiko defisit air. Akibatnya, pertumbuhan tanaman dapat terganggu, baik pada perkembangan vegetatif maupun generatif. Pada perkebunan kelapa sawit, misalnya, stres air dapat mengganggu proses fisiologis tanaman dalam pembentukan bunga betina, menurunkan laju fotosintesis, meningkatkan gugur bunga dan buah, menekan bobot tandan, menurunkan rendemen, dan pada akhirnya menurunkan produksi CPO. Dampaknya juga dapat muncul dengan jeda waktu karena proses pembentukan tandan berlangsung panjang. Dalam tulisan sebelumnya, saya telah menekankan bahwa persoalan kemarau bagi perkebunan bukan hanya bagaimana tanaman bertahan hari ini, tetapi juga bagaimana produktivitas tetap terjaga beberapa bulan ke depan.

Kedua, meningkatnya risiko karhutla. Hari tanpa hujan yang semakin panjang membuat rumput, semak, serasah, sisa biomassa, dan material organik lainnya kehilangan kelembapan. Dalam kondisi tertentu, terutama pada gambut, kekeringan juga membuat kebakaran semakin sulit dikendalikan karena api dapat bertahan dan merambat di bawah permukaan.

Dengan demikian, El Niño 2026 berpotensi meninggalkan jejak bukan hanya dalam bentuk asap hari ini, tetapi juga penurunan produksi dan meningkatnya kerentanan lingkungan pada bulan-bulan berikutnya.

Namun untuk saat ini, masalah penting yang perlu diperhatikan adalah dampak kedua, yakni karhutla. Sebab, dampak kebakaran dapat bertahan jauh lebih lama daripada apinya sendiri. Karhutla menimbulkan emisi, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, perubahan tutupan lahan, bahkan dapat menjadi persoalan hukum. Pada tahapan berikutnya, kondisi ini juga dapat berkembang menjadi sentimen negatif mengenai penggunaan lahan yang semakin menyudutkan sawit. Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat menimbulkan risiko pasar terhadap komoditas yang kelak diproduksi dari lokasi terbakar.

Ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: bagaimana api bisa menyala di lahan tersebut dan kemudian berubah menjadi kebakaran yang begitu luas?

Mengapa Api Bisa Membesar

Kebakaran secara sederhana dapat dipahami melalui tiga unsur: sumber penyalaan (ignition), bahan bakar (fuel), dan kondisi cuaca yang mendukung kebakaran (fire weather).

Ignition adalah sumber api pertama. Fuel adalah material yang tersedia untuk terbakar, seperti rumput, semak, serasah, biomassa, dan bahan organik lainnya. Sementara itu, fire weather mencakup kekeringan, suhu, kelembapan, dan angin yang menentukan apakah nyala api akan segera padam atau justru berkembang dan menyebar.

Pembedaan tersebut penting karena El Niño kerap disebut seolah-olah sebagai penyebab langsung kebakaran. Padahal El Niño tidak menyalakan api. IOD juga tidak. Hari tanpa hujan juga tidak dengan sendirinya menciptakan nyala api. Tetapi kondisi tersebut mengeringkan material sehingga mudah terbakar dan menciptakan lingkungan yang membuat api jauh lebih mudah menyebar. Sumber api yang pada musim basah mungkin segera padam dapat menimbulkan akibat yang sama sekali berbeda setelah lanskap mengalami puluhan hari tanpa hujan.

Itulah sebabnya peta Hari Tanpa Hujan penting dibaca bersama data hotspot dan kejadian kebakaran. Peta HTH tidak menjelaskan siapa atau apa yang menyalakan api pertama, tetapi membantu menjelaskan mengapa api yang sudah muncul kemudian dapat berkembang dengan cepat.

Dalam konteks itu, perkembangan penegakan hukum beberapa hari terakhir juga perlu dicermati. Hingga 21 Agustus 2026, Polri mencatat 89 laporan polisi dan 72 tersangka perorangan dalam perkara karhutla di sembilan Polda. Luas lahan dalam perkara yang sedang ditangani sekitar 1.006 hektare. Menurut Polri, sebagian besar tersangka yang telah ditetapkan mengaku melakukan pembakaran untuk membuka lahannya sendiri, dan sejumlah tindakan dilakukan karena pembakaran dianggap lebih murah daripada metode lain.

Temuan tersebut tentu tidak boleh diekstrapolasi ke seluruh lahan yang terbakar secara nasional. Kesimpulan yang membabi buta seperti itu justru dapat memperkeruh suasana ketika perhatian saat ini seharusnya difokuskan pada upaya menghentikan penyebaran api. Artinya, penyidikan terhadap penyebab munculnya api penting dilakukan, tetapi hasilnya tidak boleh digunakan untuk menggeneralisasi bahwa seluruh kebakaran disebabkan oleh pola yang sama. Pembuktian penyebab harus dilakukan kasus per kasus.

Namun temuan tersebut menunjukkan satu hal penting: sumber penyalaan yang berasal dari aktivitas manusia merupakan risiko nyata, bukan sekadar persoalan teoritis.

Dalam situasi ini, pemerintah ataupun siapa pun tidak mungkin dapat mengendalikan El Niño. Kita juga tidak dapat mengatur angin. Bahkan kita tidak dapat memerintahkan hujan turun, kecuali melakukan intervensi tertentu melalui Operasi Modifikasi Cuaca.

Tetapi yang dapat dikendalikan adalah sumber penyalaan baru dari aktivitas manusia.

Konsensus pengelolaan kebakaran global juga semakin bergerak ke arah tersebut. Pedoman Integrated Fire Management FAO menempatkan pengurangan risiko, pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan sebagai satu kesatuan. FAO bahkan mendorong pergeseran dari pendekatan yang dominan reaktif menuju pengelolaan yang lebih preventif dan berbasis risiko.

Di ASEAN, kebijakan zero burning telah diadopsi sejak 1999. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution kemudian semakin menegaskan pentingnya tindakan pencegahan dan prinsip kehati-hatian terhadap kebakaran yang dapat menimbulkan pencemaran asap lintas batas.

Jika demikian, timbul pertanyaan penting: jika sumber api baru dari aktivitas manusia sebenarnya masih dapat dikendalikan, mengapa hukum Indonesia masih menyediakan ruang untuk membolehkan pembakaran dalam pembukaan lahan?

Larangan Membakar Setengah Hati

Indonesia sebenarnya telah mempunyai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang praktik tersebut.

Namun larangan itu belum sepenuhnya tertutup. Ternyata masih ada pengecualian yang membolehkan pembakaran.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) masih mengakomodasi kearifan lokal berupa pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal dan dengan kewajiban menyediakan sekat bakar. UU 32/2009 sendiri masih berlaku dengan sejumlah perubahan terakhir melalui UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

Norma tersebut kemudian hadir kembali dalam Pasal 273 PP Nomor 22 Tahun 2021. Ketentuan itu memungkinkan masyarakat membuka lahan miliknya sendiri dengan pembakaran berdasarkan kearifan lokal, maksimal dua hektare per kepala keluarga, menggunakan sekat bakar dan untuk varietas lokal, disertai fasilitasi serta pendampingan pemerintah.

Di sejumlah daerah terdapat regulasi turunannya. Kalimantan Barat, misalnya, memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Perda tersebut menggantikan Pergub Nomor 103 Tahun 2020 dan sampai sekarang masih berlaku.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Perda tersebut lebih ketat daripada norma nasional, antara lain dengan tidak memperbolehkan pembakaran di lahan gambut serta membatasinya pada praktik pertanian yang dilakukan secara turun-temurun. Safeguard seperti ini tentu penting untuk dicatat.

Tetapi persoalannya ternyata tidak selesai. Kebakaran masih terus terjadi pada periode musim kemarau, apalagi dengan panjangnya durasi El Niño dan IOD yang terjadi bersamaan seperti saat ini. Artinya, kebijakan pengecualian dua hektare tersebut wajib dipertanyakan kembali: apakah negara masih perlu mempertahankan pengecualian pembakaran itu?

Perdebatan mengenai dua hektare tersebut sekarang mulai menguat di ruang publik dan semakin membutuhkan respons nyata dari pemerintah.

Api tidak mengenal batas wilayah.

Ketika biomassa sudah sangat kering dan cuaca mendukung penjalaran api, risiko tidak berhenti pada garis batas bidang. Lahan konsesi perusahaan, baik HTI maupun HGU, yang tadinya aman-aman saja dapat menjadi korban kebakaran apabila api menjalar dari luar batas konsesi. Sebab, bisa jadi sumber api pertama justru berasal dari luar konsesi, baik secara disengaja maupun tidak.

Pada praktiknya, ketika pembakaran dibolehkan berdasarkan peraturan yang ada, proses pembakaran belum tentu benar-benar dilakukan sesuai seluruh ketentuan yang berlaku: dilakukan oleh pihak yang berhak, pada lahan yang tepat, tidak melebihi luasan dua hektare, memiliki sekat bakar yang efektif, dilakukan ketika kondisi cuaca aman, diawasi dengan baik, dan dipastikan benar-benar padam setelah selesai.

Secara normatif, seluruh persyaratan itu ada dalam peraturan. Namun dalam bentang wilayah yang sangat luas, ketika ribuan lokasi berpotensi melakukan aktivitas pada periode yang berdekatan, pertanyaannya adalah seberapa realistis seluruh safeguard tersebut dapat diverifikasi dan diawasi secara efektif. Kenyataannya, kebakaran saat ini terjadi begitu luas dan menimbulkan dampak asap yang luar biasa.

Karena itu, pengaturannya sudah harus dipertegas. Indonesia tidak lagi membutuhkan regulasi setengah hati seperti yang ada saat ini.

Hal yang perlu dilakukan adalah menghapus pengecualian tersebut.

Pencegahan karhutla menjadi tidak konsisten ketika negara meminta seluruh pihak mencegah munculnya titik api baru, sementara hukum pada saat yang sama masih menyediakan ruang bagi munculnya api baru untuk pembukaan lahan.

Kejadian karhutla 2026 yang belum selesai ini dapat menjadi momentum perubahan kebijakan untuk melakukan koreksi tersebut.

Dalam hal ini, perlu diusulkan perubahan norma di tingkat nasional. Pemerintah perlu mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai jalur tercepat untuk menutup pengecualian pembakaran apabila kondisi saat ini dinilai memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Karhutla telah terjadi lintas provinsi, El Niño berada pada intensitas sangat kuat, dan risiko belum berakhir bahkan berpotensi semakin menguat. Dampaknya juga semakin meluas, menyentuh aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Padahal sumber risiko utama justru terletak pada kebijakan pengecualian boleh membakar dua hektare.

Perubahan di tingkat undang-undang kemudian harus diikuti revisi PP Nomor 22 Tahun 2021 serta harmonisasi, perubahan, atau pencabutan Perda, Pergub, dan aturan lain yang masih menyediakan pengecualian serupa.

Arah regulasinya harus sederhana dan tidak ambigu: pembukaan lahan dan peremajaan tanaman wajib dilakukan tanpa bakar.

Ini tidak berarti menghapus kearifan lokal. Pengetahuan lokal, kelembagaan adat, varietas lokal, dan penghidupan masyarakat tetap harus dilindungi. Namun perlindungan terhadap kearifan lokal tidak berarti bahwa setiap metode teknis yang digunakan di masa lalu tidak dapat berubah.

Negara harus mampu membedakan antara nilai budaya yang perlu dipertahankan dan cara kerja yang dapat disesuaikan ketika tingkat risikonya berubah.

Transisi ke Tanpa Bakar

Tentunya, penghapusan pengecualian hanya akan menjadi kebijakan yang baik apabila pemerintah sekaligus menyediakan jalan transisinya. Pengaturan ini tidak cukup sekadar mengatakan kepada masyarakat: jangan membakar.

Bagi perusahaan perkebunan, pembukaan lahan maupun replanting tanpa bakar sudah lama dipraktikkan dan bukan sesuatu yang asing. Dalam peremajaan kelapa sawit, misalnya, tanaman lama dapat ditumbangkan secara mekanis, batang dan pelepah dicacah atau ditata, kemudian biomassa dimanfaatkan kembali sebagai bahan organik. Pada pembukaan lahan non-hutan, vegetasi dapat ditangani secara mekanis dan biomassa ditata tanpa harus dibakar.

Tetapi metode yang mudah dilakukan perusahaan belum tentu mudah diakses rumah tangga petani, peladang, atau masyarakat adat. Persoalannya bukan hanya pengetahuan, tetapi juga ketersediaan alat, tenaga kerja, biaya jasa mekanisasi, jarak, dan kondisi lapangan.

Karena itu, perubahan regulasi harus mempunyai dua pasangan kebijakan: pendampingan dan pembiayaan.

Kementerian terkait bersama pemerintah daerah perlu membuka layanan pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat adat yang membutuhkan bantuan. Penyuluh, pemerintah desa, lembaga adat, koperasi, kelompok tani, unit jasa alat, dan perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem tersebut.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan.

Jika pembakaran selama ini dipilih antara lain karena dianggap murah, maka kebijakan harus mengubah struktur insentif tersebut. Di sinilah green finance dapat menjadi salah satu instrumen transisi.

Indonesia sekarang telah memiliki Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3. Cakupannya telah diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, perhutanan sosial, dan berbagai sektor terkait. TKBI tentu belum otomatis menjadi program pembiayaan zero burning, tetapi menyediakan arsitektur institusional yang dapat digunakan untuk mengarahkan modal kepada aktivitas yang mendukung keberlanjutan.

Pemerintah, OJK, dan industri jasa keuangan dapat membangun skema khusus: pembiayaan murah untuk penyiapan lahan tanpa bakar, subsidi sewa alat, kepemilikan alat bersama melalui koperasi, penjaminan kredit, blended finance, insentif berbasis kinerja, ataupun skema pendanaan yang melibatkan perusahaan di sekitar masyarakat.

Sawit Harus Dibuktikan dengan Data

Terkait isu yang santer beredar, sawit kembali menjadi pesakitan dalam kasus karhutla 2026. Berbagai media sosial kembali memberitakan adanya motif pembakaran untuk pembukaan lahan sawit. Padahal, karhutla belum selesai dituntaskan, tetapi sebagian masyarakat sudah disibukkan untuk menyalahkan sawit.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sekitar 57 persen kebakaran terjadi di kawasan hutan dan 43 persen areal berada di APL. Artinya, kawasan hutan menjadi areal karhutla terbesar. Sementara itu, APL bukan sinonim perkebunan sawit. Di dalamnya terdapat beragam tutupan dan penggunaan lahan, termasuk praktik perladangan berdasarkan kearifan lokal.

Secara historis, sistem perladangan berpindah ditujukan untuk tanaman pangan atau varietas lokal dengan siklus penggunaan dan perpindahan lahan tertentu. Sedangkan kelapa sawit mempunyai karakter yang berbeda. Ia merupakan tanaman tahunan dengan umur ekonomi panjang; sekali dibangun, kebun tidak berpindah mengikuti siklus perladangan tahunan.

Karena itu, fakta adanya kebakaran atau praktik pembukaan lahan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tujuan akhirnya adalah perkebunan sawit.

Temuan bibit sawit di areal terbakar justru menimbulkan paradoks. Secara agronomis, orang yang memahami budidaya sawit tentu tahu bahwa bibit sawit membutuhkan air dan kondisi tanah yang cukup lembap untuk dapat tumbuh dengan baik setelah ditanam. Menanam bibit pada saat kekeringan ekstrem, apalagi pada lahan yang baru saja terbakar dan masih menghadapi risiko kebakaran, jelas tidak masuk akal secara teknis.

Karena itu, keberadaan bibit sawit jangan kemudian dijadikan jalan pintas untuk membangun narasi bahwa kebakaran dilakukan untuk membuka kebun sawit. Bibit sawit bukan bukti sumber api. Ia juga bukan bukti siapa yang membakar, kapan pembakaran dilakukan, ataupun apa tujuan pembakaran tersebut. Kalau hanya karena ditemukan bibit sawit lalu kesimpulannya adalah pembakaran untuk ekspansi sawit, cara berpikir seperti ini terlalu gegabah dan semakin memperkuat pencitraan negatif terhadap sawit tanpa pembuktian yang memadai.

Namun proses penyidikan sedang berlangsung dan semua pihak harus menghormati proses tersebut serta memberikan kepercayaan kepada kepolisian untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Seluruh pembuktian harus dilakukan dengan data. Jangan berhenti pada foto bibit.

Lebih lanjut, perlu ditelusuri sumber apinya, pelakunya, status lahannya, dan riwayat tutupan lahannya. Bahkan penggunaan lahan setelah kebakaran juga perlu terus dipantau untuk melihat apa yang benar-benar ditanam di lokasi tersebut. Di situlah pembuktian seharusnya dilakukan.

Sebab, terkait motif pembakaran untuk pembukaan lahan bagi komoditas tertentu, pada saat kebakaran masih berlangsung kita belum dapat mengetahui dengan pasti lokasi tersebut nantinya akan berubah menjadi tutupan atau penggunaan lahan apa. Jawabannya membutuhkan waktu dan pemantauan. Karena itu, mengaitkan seluruh kejadian karhutla saat ini dengan kelapa sawit merupakan kesimpulan yang terlalu dini.

Hal yang penting dilakukan sekarang adalah pemerintah mengunci peta spasial seluruh areal karhutla 2026. Data spasial tersebut harus menjadi baseline yang mencatat batas lokasi, waktu kejadian, tutupan awal, status lahan berdasarkan kawasan dan pola ruang, serta informasi relevan lainnya.

Setelah itu, perubahan tutupan dan penggunaan lahan pada plot yang sama dapat dimonitor dari tahun ke tahun.

Jika lahan yang terbakar kemudian berubah menjadi perkebunan sawit, data akan menunjukkannya. Jika berubah menjadi lahan pangan, kebun komoditas lain, permukiman, lahan terbuka, atau kembali bervegetasi, data yang sama juga akan membuktikannya.

Dengan demikian, baik tuduhan maupun pembelaan harus tunduk pada bukti spasial.

Karena itu, penyiapan dan penguncian data spasial karhutla 2026 merupakan tindakan penting yang perlu dilakukan pemerintah sejak sekarang.

Mengelola Risiko Sebelum Api Menyala

Karhutla 2026 menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengerahkan sumber daya yang besar setelah api terjadi. Presiden telah turun langsung. Manggala Agni, BNPB, BPBD, Damkar, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus bekerja di lapangan.

Kerja tersebut patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Namun keberhasilan pengendalian karhutla ke depan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api setelah ia membesar. Ukuran keberhasilan harus bergeser kepada seberapa efektif kebijakan pemerintah dapat mencegah munculnya api baru.

Peringatan iklim harus diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan harus diterjemahkan menjadi pencegahan. Dan ketika regulasi masih menyediakan ruang bagi sumber api baru yang sebenarnya dapat dihindari, maka pencegahan harus berani diterjemahkan menjadi perubahan regulasi.

Prinsipnya adalah: padamkan api yang sedang menyala. Cegah api berikutnya melalui penghapusan pengecualian boleh membakar dua hektare. Dan upayakan masyarakat memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk beralih menuju pembukaan lahan tanpa bakar.

Kita tidak dapat menghentikan El Niño. Kita tidak dapat mengatur angin atau memerintahkan hujan turun. Tetapi kita dapat mengurangi sumber api yang dibuat manusia.

Artinya, mengelola karhutla tidak dimulai ketika asap sudah terlihat. Pekerjaan terpenting justru berada pada tahap paling awal, yakni mitigasi melalui perubahan regulasi yang harus dilakukan sebelum api menyala kembali.

-Disclaimer: Tulisan ini merupakan pandangan dan analisis pribadi penulis berdasarkan data dan informasi yang tersedia, serta tidak mewakili pandangan atau sikap resmi institusi tempat penulis berafiliasi.

Siak, elaeis.co - Berakhirnya kerja sama pengelolaan lahan sawit antara Koperasi Sentra Madani dan PT Kimia Tirta Utama (KTU) pada 23 Juni 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan baru terkait status dan kepemilikan lahan seluas 298,10 hektare. Lahan itu selama ini menjadi objek kerja sama kedua pihak.

Selama ini, persoalan tersebut lebih banyak dikaitkan dengan dugaan kelebihan tanam yang dilakukan PT KTU, anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk, di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sejak sekitar tahun 1996. Namun, setelah kontrak kerja sama selama 10 tahun berakhir, perhatian publik mulai bergeser pada status aset tersebut dan pihak yang berhak mengelolanya ke depan.

Kerja sama yang berlangsung sejak 2016 itu disebut bernilai Rp150 juta/bulan atau sekitar Rp1,8 miliar setiap tahun sebelum pajak. Dengan berakhirnya kontrak, muncul informasi bahwa lahan tersebut akan diserahkan kepada 23 nama yang tercatat sebagai anggota koperasi. Rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dan dasar hukum peralihan aset yang selama ini dikelola oleh badan hukum koperasi menjadi hak individu tertentu.

Pengamat Ekonomi Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon menilai, sebelum membahas distribusi atau pengalihan aset, yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah legal standing atau dasar hukum kepemilikan lahan tersebut. Persoalan semakin kompleks karena sejak 2023 sebagian lahan yang sama juga diklaim oleh warga asli Melayu Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib. Sekitar 117 kepala keluarga disebut telah mengajukan tuntutan atas areal tersebut.

"Jika klaim masyarakat tersebut memiliki dasar yang kuat, maka status kepemilikan lahan menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Kabupaten Siak," terangnya kepada elaeis.co, Selasa (26/8) kemarin.

Diceritakannya, menurut perspektif ekonomi kelembagaan yang dikembangkan Douglass North, kepastian hak atas aset merupakan fondasi penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi. Ketidakjelasan status kepemilikan berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan memicu konflik berkepanjangan.

Sebagai bagian dari grup PT Astra Agro Lestari Tbk yang merupakan perusahaan terbuka, PT KTU dinilai memiliki standar tata kelola yang tinggi, termasuk dalam aspek dokumentasi aset dan keterbukaan informasi. Publik menilai perlu adanya penjelasan yang transparan mengenai sejarah pengelolaan lahan tersebut, termasuk proses penanaman di luar batas HGU yang disebut telah berlangsung sejak 1996.

"Nilai kerja sama sebesar Rp150 juta/bulan yang berjalan selama satu dekade juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi kontrak. Pasalnya, harga komoditas sawit selama periode tersebut mengalami fluktuasi yang cukup signifikan," bebernya.

Disisi lain, data yang beredar menyebutkan anggota Koperasi Sentra Madani berjumlah 23 orang dan sebagian di antaranya merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Bahkan sebelumnya muncul pernyataan bahwa anggota koperasi telah melepaskan hak ekonomi mereka dan hasil pengelolaan kebun digunakan untuk mendukung sektor pendidikan.

Pernyataan tersebut memunculkan diskusi mengenai fungsi dan karakter kelembagaan koperasi. Dalam prinsip koperasi internasional yang dirumuskan International Cooperative Alliance (ICA), koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama.

"Jika seluruh hasil usaha benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak dibagikan kepada anggota, model tersebut lebih mendekati lembaga pengelola dana sosial dibanding koperasi dalam pengertian ekonomi konvensional.
Karena itu, perlu adanya transparansi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana agar tujuan sosial yang diklaim dapat diverifikasi secara terbuka," tutur Dahlan 

Lain lagi, perdebatan mengenai status lahan 298,10 hektare juga terus berkembang. Bahkan kini tidak lagi sebatas persoalan kelebihan tanam di luar HGU. Fokus utama bergeser pada kepastian hak atas lahan, legalitas pengelolaan koperasi, serta mekanisme pengalihan aset apabila memang akan diserahkan kepada individu-individu tertentu.

Hingga saat ini, berbagai pihak masih menunggu kejelasan dari instansi terkait mengenai status hukum lahan tersebut. "Kepastian tersebut menjadi kunci untuk mencegah munculnya sengketa baru sekaligus memastikan tata kelola aset berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Medan, elaeis.co -  Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada Rabu (26/08) menunjukkan pergerakan yang cukup beragam. Berdasarkan laporan harga harian yang dihimpun Dinas Perkebunan Sumut, harga TBS petani swadaya berada pada kisaran Rp2.880 hingga Rp3.500/kg.

Dari data yang dilihat elaeis,com, Minggu ini Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi daerah dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp3.500/kg. Sementara itu, harga terendah tercatat di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.880/kg 

Sejumlah daerah lainnya juga mencatat harga yang relatif stabil. Kabupaten Langkat berada pada level Rp3.165/kg, Serdang Bedagai Rp3.210/kg, Paluta Rp3.260/kg, serta Padang Lawas (Palas) Rp3.150/kg. 

Di kawasan pantai timur Sumatera Utara, harga TBS di Kabupaten Batu Bara tercatat Rp3.050/kg. Sedangkan Kabupaten Asahan Rp3.010/kg.

Sementara itu, wilayah Labuhan Batu Raya menunjukkan variasi harga yang cukup tipis. Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) berada pada angka Rp2.900/kg, Kabupaten Labuhan Batu Rp2.960/kg, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) Rp3.000/kg.

Di wilayah lainnya, harga TBS di Kabupaten Deli Serdang tercatat Rp2.950/kg, Simalungun Rp3.000/kg, Tapanuli Tengah Rp2.900/kg, serta Pakpak Bharat Rp2.950/kg.

Secara umum, harga TBS petani di Sumatera Utara pada hari ini masih bergerak dalam rentang Rp2.900 hingga Rp3.500/kg.

Pekanbaru, elaeis.co - PTPN IV PalmCo memberikan kado istimewa kepada 1.239 "Nusantara Planters" yang mengabdikan diri di PTPN IV Regional III Provinsi Riau berupa penghargaan masa pengabdian (PMP).

Kado itu merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas para pegawai PTPN IV PalmCo yang telah mengabdikan diri selama lebih dari seperempat abad lamanya.

Apresiasi tersebut diserahkan langsung Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandiyudha kepada para Nusantara Planters, sebutan bagi karyawan PTPN IV PalmCo yang telah bekerja selama 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun periode 2025/2026.

"Terima kasih atas dedikasi bapak ibu semua di PTPN IV Regional III. Dedikasi, komitmen, dan persistensi bapak ibu semua adalah warna tersendiri bagi entitas ini, untuk tidak hanya tumbuh, namun terus memberikan manfaat kepada bangsa dan negara," kata Arya saat memberikan sambutannya pada kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Serba Guna Region Office Pekanbaru, Sabtu (22/8/2026).

Sebagai Direktur Pembina PTPN IV Regional III, Arya mengaku bangga dengan budaya dan semangat kerja para insan "Nusantara Planters" di wilayah operasional yang membentang di enam kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning tersebut.

Ia menyebut, semangat kerja positif tersebut telah membawa PTPN IV Regional III terus menjadi barometer, tidak hanya bagi regional lainnya, namun juga bagi industri perkebunan sawit di Nusantara.

Untuk itu, ia meyakini berbagai tantangan dan target yang telah ditetapkan pemegang saham, termasuk agar PTPN IV Regional III turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah, dapat diwujudkan dengan baik.

"Salam hormat dari Pak Dirut, dan tentunya beliau sangat bangga dengan bapak ibu semua atas dedikasi dan integritas hingga membawa PTPN IV Regional III menjadi entitas yang unggul," ujarnya.

Penyerahan penghargaan dilangsungkan di Gedung Serba Guna PTPN IV Regional III dan diwakili oleh 229 pegawai. Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso, Operation Head Sori Ritonga, Business Support Head Argo serta Ketua I Serikat Pekerja Rivana turut mendampingi Arya dalam menyerahkan penghargaan tersebut.

Dalam kegiatan tahun ini, tampak satu hal yang berbeda. Region Head Bambang Budi Santoso dan Operation Head Sori Ritonga, yang merupakan hasil regenerasi internal PTPN IV Regional III, turut menerima penghargaan masa pengabdian tersebut. Sejumlah Kepala Bagian, Group Manager, dan Manajer juga menerima penghargaan serupa.

Bambang Budi Santoso dalam sambutannya mewakili seluruh penerima penghargaan menyampaikan apresiasi kepada Arya Shandiyudha yang telah hadir dan menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada ratusan karyawan.

"Kami berdiri di sini mewakili seluruh penerima masa pengabdian. Suatu kehormatan bagi kami, karena ada 229 penerima penghargaan yang hadir mewakili seluruh 1.239 karyawan dan diserahkan langsung oleh Pak Arya," kata Bambang yang memulai karir di PTPN IV sejak 2001 silam itu.

Menurutnya, penghargaan masa pengabdian memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pengakuan atas lamanya seseorang bekerja. Perjalanan panjang para karyawan telah melewati berbagai tantangan, perubahan, hingga pergantian musim, namun semangat untuk menjaga keberlanjutan perusahaan tetap dipertahankan.

"Kita telah melalui berbagai ujian dan rintangan, musim hujan, musim kemarau, namun tetap melanjutkan kejayaan PTPN IV Regional III. Kita tidak pernah berhenti bangga menjadi bagian dari PTPN IV Regional III yang terdepan dan menjadi role model," ujarnya.

Bambang menilai penghargaan tersebut juga menjadi simbol kuat dari rasa memiliki atau sense of belonging terhadap perusahaan yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup para karyawan dan keluarganya.

"Bagi kami, penghargaan ini bukan sebatas plakat dan sertifikat, namun simbol *sense of belonging* terhadap PTPN IV Regional III. Perusahaan ini telah memberikan kehidupan kepada kita, membangun masa depan bagi keluarga kita, hingga memastikan masa depan anak-anak kita melalui pendidikan," katanya.

Karena itu, Bambang mengajak seluruh insan PTPN IV Regional III untuk terus menjaga rasa syukur sekaligus kecintaan terhadap perusahaan. Menurut dia, besarnya manfaat yang telah diberikan perusahaan juga membawa tanggung jawab bagi setiap insan untuk memberikan kontribusi terbaik.

"Jasa perusahaan yang diberikan kepada kita begitu besar. Jadi kewajiban kita semua untuk bersyukur dan mencintai perusahaan ini secara berkelanjutan," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga para karyawan yang selama ini turut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdian mereka.

"Terima kasih juga kepada seluruh keluarga kita. Khusus kepada insan-insan yang masih muda, kami berpesan, peliharalah integritas dan kerja keras," demikian pria berkacamata itu.

Kendari, elaeis.co – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Tengah saat ini berada di kisaran Rp3.400 per kilogram. Namun, harga tersebut belum sepenuhnya dinikmati petani karena masih ditemukan perusahaan yang membeli TBS di bawah harga penetapan pemerintah daerah.

Kondisi ini menjadi sorotan petani sawit di Sulawesi. Mereka meminta perusahaan lebih patuh terhadap harga yang telah ditetapkan dinas perkebunan agar petani memperoleh kepastian pendapatan dan posisi tawar yang lebih baik.

Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tengah, Siswanto, S.IP., mengatakan harga TBS di wilayahnya relatif baik. Meski begitu, persoalan penerapan harga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.

“Intinya bagaimana perusahaan bisa berkomitmen menggunakan harga penetapan dinas perkebunan sebagai acuan pembelian. Kadang harga sudah ditetapkan sekitar Rp3.400, tetapi kenyataannya masih ada perusahaan yang membeli di bawah harga tersebut,” ujar Siswanto, Senin (24/8).

Menurut Siswanto, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nominal harga yang diterima petani. Ketimpangan harga TBS antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur juga dinilai bisa memengaruhi perkembangan perkebunan sawit di kawasan timur.

Dia menilai sawit yang dihasilkan petani pada dasarnya memiliki nilai komoditas yang sama. Namun, harga yang diterima petani di sejumlah daerah masih berbeda cukup jauh.

“Nilai komoditasnya sama, tetapi harganya berbeda-beda. Ini bisa memperlambat percepatan pengembangan sawit, khususnya di Indonesia Timur yang harga TBS-nya jauh lebih rendah dibandingkan wilayah barat,” katanya.

Karena itu, Siswanto berharap harga TBS yang ditetapkan pemerintah daerah tidak berhenti sebagai angka administratif. Harga tersebut, kata dia, perlu benar-benar menjadi acuan perusahaan ketika melakukan pembelian TBS dari petani.

Dia juga mendorong pemerintah memperkuat regulasi sehingga harga penetapan TBS mempunyai daya ikat yang lebih kuat. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan kepastian harga sekaligus memperkuat posisi tawar ketika menjual hasil panen.

Masuk Agenda IOPS Forum 2026

Persoalan harga TBS tersebut diharapkan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam International Oil Palm Smallholder (IOPS) Forum 2026.

Menurut Siswanto, forum yang mempertemukan petani sawit dari berbagai negara itu bisa menjadi ruang untuk bertukar pengalaman terkait mekanisme penetapan hingga penerapan harga TBS.

Apalagi, persoalan ketimpangan harga tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga dapat memengaruhi minat pengembangan perkebunan sawit di wilayah Indonesia Timur.

Selain harga TBS, Siswanto berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi petani dalam mengusulkan program ekstensifikasi dan pengembangan perkebunan.

Dia menilai persyaratan untuk petani, kelompok tani, maupun koperasi perlu dibuat lebih sederhana. Penyederhanaan tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga aspek tata kelola dan pengawasan.

“Untuk pengusulan ekstensifikasi, diharapkan regulasinya dapat dipermudah. Persyaratan bagi petani, kelompok tani maupun koperasi kiranya bisa disederhanakan sehingga lebih mudah diakses,” ujarnya.

PSR Sulawesi Tengah Capai 6.000 Hektare

Sementara itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sulawesi Tengah pada 2026 telah mencakup sekitar 6.000 hektare.

Program tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Morowali, Morowali Utara, Buol, Banggai dan wilayah sekitarnya.

Siswanto berharap berbagai aspirasi petani tersebut bisa dibawa ke IOPS Forum 2026. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27–29 Agustus 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Bagi petani sawit Sulawesi, forum tersebut diharapkan bukan sekadar ajang pertemuan. 

Lebih jauh, IOPS 2026 diharapkan dapat mendorong solusi konkret terkait harga TBS, pengembangan perkebunan, hingga penguatan posisi petani dalam rantai industri sawit.

Jakarta, elaeis.co – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis kelapa sawit punya peluang besar untuk naik kelas. 

Tak cuma menjual tandan buah segar (TBS) sebagai bahan baku, UMKM kini bisa mengembangkan berbagai produk turunan sawit dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, hilirisasi kelapa sawit membuka peluang bagi UMKM untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus menembus pasar ekspor.

“Potensi UMKM berbasis kelapa sawit sangat besar. Ke depan perlu ditingkatkan UMKM yang mampu memberikan nilai tambah dari produk atau komoditas kelapa sawit,” kata Eisha.

Menurut Eisha, produk turunan sawit yang dapat dikembangkan UMKM cukup beragam. 

Mulai dari produk pangan atau oleofood, bahan kimia atau oleochemical, hingga produk bioenergi.

Perkembangan hilirisasi sawit di Indonesia juga terus meluas. Saat ini, program hilirisasi kelapa sawit disebut telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan.

Kondisi tersebut dinilai memberikan efek ekonomi berantai, termasuk terhadap harga TBS di tingkat petani, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Yang bikin menarik, hilirisasi tak hanya membuat produk sawit lebih beragam, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonominya secara signifikan.

Secara umum, hilirisasi sawit dapat meningkatkan nilai ekonomi produk sekitar 3 hingga 10 kali lipat.

Bahkan untuk produk bernilai tinggi seperti vitamin E dan sejumlah produk oleokimia, peningkatan nilai tambahnya bisa mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Artinya, peluang ekonomi sawit tidak berhenti ketika TBS dipanen dan dijual. Masih ada rantai nilai panjang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengolah bahan baku menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Eisha menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi UMKM sawit untuk tidak hanya bertindak sebagai pemasok bahan mentah.

Pelaku UMKM didorong masuk lebih jauh ke rantai nilai produk hilir sehingga bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Selain meningkatkan nilai tambah, hilirisasi juga dinilai membuka pintu bagi UMKM sawit untuk masuk ke pasar internasional.

Namun, Eisha mengingatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 15%. Angka tersebut dinilai masih stagnan dan perlu ditingkatkan.

Sawit dianggap menjadi salah satu sektor yang berpotensi mendorong kenaikan kontribusi UMKM terhadap ekspor karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan komoditas sawit unggulan.

Masuk ke pasar global juga bisa memaksa UMKM melakukan transformasi usaha. Sebab, produk yang akan diekspor harus memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan pasar internasional.

“Ketika UMKM masuk pasar global baik menjadi eksportir atau pemasok rantai nilai global maka akan berproduksi dengan standar dan kualifikasi pasar global. Hal itu akan mendorong UMKM untuk lebih efisien dalam produksi dan mendorong mereka naik kelas,” jelas Eisha.

Meski peluangnya besar, perjalanan UMKM sawit menuju pasar ekspor bukan tanpa hambatan. Keterbatasan modal, kapasitas produksi, hingga standar pasar global masih menjadi tantangan.

Karena itu, dukungan pemerintah dinilai tetap penting. Bentuknya bisa berupa penguatan kapasitas keuangan, insentif, bantuan teknis, hingga pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi.

“ Tantangan menjadi eksportir cukup besar bagi UMKM. Terlebih, untuk menembus pasar global yang mana memiliki barrier cukup besar di tengah keterbatasan kapasitas finansial dan produksi dari UMKM,” ujar Eisha.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama ini juga mendorong pengembangan UMKM berbasis sawit yang berorientasi ekspor.

Ke depan, dukungan tersebut dinilai perlu diperkuat melalui pemetaan pasar potensial, pencarian calon pembeli atau potential buyer, serta fasilitasi business matching antara UMKM dan mitra usaha di luar negeri.

Perwakilan Indonesia di luar negeri, atase perdagangan, hingga Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) juga dinilai perlu lebih aktif membantu memetakan peluang pasar bagi produk UMKM sawit.

Dengan begitu, hilirisasi tak cuma bicara soal industri besar. Bagi UMKM, peluangnya juga terbuka lebar: dari sekadar menjual bahan baku, naik menjadi pengolah produk, pemasok rantai global, bahkan eksportir. Dan di titik inilah nilai tambah sawit bisa melonjak berkali-kali lipat.

Jakarta, elaeis.co – Petani kelapa sawit kini punya cara alami untuk menghadapi serangan tikus yang bisa mengganggu produktivitas kebun. Bukan selalu mengandalkan racun, pengendalian hama bisa dilakukan dengan memanfaatkan burung hantu sebagai predator alami.

Burung hantu jenis Tyto Alba atau serak jawa bahkan bisa menjadi “satpam” kebun yang aktif berburu ketika petani sedang terlelap. Dalam praktik di perkebunan kelapa sawit, satu ekor Tyto alba disebut mampu memangsa sekitar tiga hingga lima ekor tikus dalam satu malam.

Cara ini dilakukan dengan menyediakan rumah burung hantu atau nest box di area perkebunan. Setelah beradaptasi, burung hantu dapat membantu memangsa tikus yang berkeliaran di sekitar tanaman sawit.

Tikus sendiri bukan hama yang bisa dianggap sepele. Hewan pengerat ini dapat menyerang tanaman sejak fase awal hingga produksi. Pada tanaman kelapa sawit, tikus bisa memakan buah dan merusak tandan yang sedang berkembang sehingga berpotensi menekan hasil panen.

Data yang dikutip Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan serangan tikus pada kelapa sawit terjadi berulang sepanjang 2016-2021.

Dalam kondisi tertentu, populasi tikus bahkan bisa sangat tinggi. Populasi tikus di kebun sawit disebut dapat mencapai 537 ekor per hektare. Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata sekitar 130 pohon kelapa sawit dalam satu hektare.

Penelitian juga mencatat seekor tikus dapat memakan buah kelapa sawit sekitar 5,5 hingga 13,6 gram per hari.

Selama ini, pengendalian tikus secara konvensional banyak dilakukan menggunakan rodentisida atau racun tikus. Namun, penggunaan bahan tersebut memiliki risiko terhadap organisme non-target serta lingkungan apabila tidak dilakukan secara tepat.

Karena itu, pemanfaatan predator alami seperti Tyto alba menjadi salah satu pilihan dalam konsep Integrated Pest Management (IPM) atau pengendalian hama terpadu.

Konsep IPM tidak semata-mata membasmi hama, tetapi menjaga populasi hama agar tetap berada di bawah tingkat yang menimbulkan kerugian ekonomi. Caranya bisa melalui pemantauan, predator alami, perangkap, agen biologis hingga penggunaan pestisida secara lebih selektif.

Di perkebunan Asian Agri, misalnya, satu nest box ditempatkan untuk sekitar 25 hektare lahan.

Namun, memasang nest box bukan berarti petani bisa langsung meninggalkan kebunnya. Peran manusia tetap dibutuhkan, terutama pada tahap awal. Petani perlu menyediakan tempat bersarang, melakukan pemantauan dan memastikan burung hantu bisa beradaptasi dengan lingkungan perkebunan.

Setelah mampu beradaptasi, burung hantu dapat berburu secara mandiri dan membantu menjaga keseimbangan populasi tikus.

Pemanfaatan predator alami juga dinilai punya keuntungan dari sisi ekonomi. Ketika populasi tikus dapat ditekan, potensi kerusakan tanaman dan kehilangan hasil bisa dikurangi.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap input kimia untuk mengendalikan hama juga berpotensi berkurang.

Studi yang dikutip University of California Agriculture and Natural Resources (UCANR) memperkirakan pengendalian menggunakan barn owl membutuhkan biaya sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.000 untuk setiap hewan pengerat yang dikendalikan, dengan asumsi kurs US$1 sebesar Rp17.700.

Sebagai pembanding, metode perangkap atau trapping terhadap pocket gopher diperkirakan membutuhkan sekitar US$8,11 atau Rp143.500 per ekor.

Selain burung hantu, pengendalian biologis di perkebunan juga dapat dilakukan dengan metode lain, seperti menanam tanaman penghasil nektar dan memanfaatkan jamur Metarhizium anisopliae.

Bagi petani sawit, pendekatan ini menunjukkan bahwa menjaga produktivitas kebun tak selalu harus identik dengan penggunaan pestisida. Dengan menyediakan habitat bagi predator alami, kebun bisa memiliki “satpam” yang bekerja pada malam hari saat tikus justru aktif mencari makan.

Pada akhirnya, pemanfaatan Tyto alba bukan sekadar soal memburu tikus. Cara tersebut menjadi bagian dari upaya membangun perkebunan sawit yang lebih efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Jakarta, elaeis.co – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dikebut pemerintah. Hingga Agustus 2026, realisasi PSR tercatat mencapai 40.484 hektare dengan dukungan dana sekitar Rp2,42 triliun.

Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat peremajaan kebun sawit rakyat yang sudah tua sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun.

Perkembangan tersebut disampaikan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan percepatan PSR menjadi bagian dari strategi pemerintah melakukan transformasi perkebunan sawit rakyat.

Menurutnya, kerja sama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bank penyalur dan kelembagaan pekebun menjadi salah satu kunci agar program tersebut berjalan lebih efektif.

“Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran PSR berikutnya pada Agustus 2026. Lahan yang akan mendapatkan program peremajaan mencapai 9.842 hektare dengan nilai dana sekitar Rp590 miliar.

Penandatanganan PKS tersebut diwakili lima kelompok pekebun. Menariknya, tiga kelompok di antaranya merupakan Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah mendorong Koperasi Desa Merah Putih ikut menerima program PSR, termasuk sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan sawit rakyat.

Kehadiran koperasi diharapkan bisa memperkuat kelembagaan pekebun sehingga pengelolaan kebun setelah peremajaan menjadi lebih terarah.

Jika dihitung sejak program PSR berjalan pada 2017 hingga Juli 2026, total realisasi peremajaan sawit rakyat telah mencapai 427.441 hektare. Total dana yang telah digunakan dalam program tersebut mencapai sekitar Rp12,14 triliun.

Besaran bantuan PSR juga mengalami peningkatan. Sejak September 2024, pemerintah menaikkan dukungan dana menjadi Rp60 juta per hektare, dari sebelumnya Rp30 juta per hektare.

Kenaikan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pekebun menghadapi kebutuhan biaya peremajaan tanaman sawit, terutama ketika tanaman lama sudah memasuki usia tidak produktif.

Program PSR juga diperkirakan mampu memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemerintah memperkirakan pelaksanaan peremajaan kebun sawit rakyat dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar satu juta orang.

Di tengah percepatan PSR, kinerja industri sawit nasional juga masih menunjukkan pertumbuhan. Airlangga menyebut volume ekspor kelapa sawit pada semester I 2026 mencapai 18,37 juta ton, atau tumbuh 2,78 persen.

Menurutnya, angka tersebut memperlihatkan bahwa industri sawit masih memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Industri sawit juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” kata Airlangga.

Pemerintah tak hanya fokus pada peremajaan kebun. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi pengembangan industri sawit nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus memperkuat kualitas SDM melalui program beasiswa yang didukung BPDP.

Dalam penandatanganan tersebut, BPDP bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi sebagai mitra pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit.

Jumlah penerima beasiswa bahkan didorong meningkat dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa.

Dengan percepatan PSR, tambahan dukungan pembiayaan, penguatan kelembagaan pekebun dan peningkatan kualitas SDM, pemerintah berharap perkebunan sawit rakyat bisa semakin produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Jakarta, elaeis.co – Munculnya titik panas atau hotspot di kawasan konsesi perkebunan sawit kerap dikaitkan dengan dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Namun, keberadaan hotspot di dalam konsesi ternyata tak bisa langsung dijadikan bukti bahwa perusahaan menjadi penyebab kebakaran.

Guru Besar IPB University Prof. Yanto Santosa mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan data titik panas dari satelit.

Menurut Yanto, hotspot merupakan lokasi yang terdeteksi sensor satelit memiliki anomali suhu atau energi termal dibandingkan kondisi di sekitarnya. 

Artinya, data tersebut belum otomatis menunjukkan adanya kebakaran yang sudah terkonfirmasi di lapangan.

“Tidak setiap hotspot dapat langsung diterjemahkan sebagai kebakaran yang telah terkonfirmasi,” ujar Prof. Yanto.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ketika membaca data hotspot. 

Di antaranya tingkat kepercayaan data, jenis sensor yang digunakan, waktu lintasan satelit, kondisi awan atau asap, hingga kemungkinan adanya sumber panas lain yang bukan berasal dari kebakaran.

Karena itu, verifikasi lapangan menjadi penting, terutama apabila data tersebut hendak digunakan untuk menentukan luas kebakaran, asal api, maupun pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Prof. Yanto secara khusus menyoroti anggapan bahwa hotspot yang berada di dalam wilayah konsesi otomatis menunjukkan perusahaan sebagai penyebab karhutla.

Menurutnya, hubungan antara lokasi titik panas dan penyebab kebakaran harus dibuktikan melalui analisis lebih lanjut.

“Secara spasial, hotspot yang berada di dalam suatu konsesi memang menunjukkan adanya deteksi termal pada lokasi tersebut. Namun hubungan sebab-akibat tetap harus dibuktikan,” katanya.

Untuk mengetahui penyebab kebakaran, diperlukan analisis berlapis. Data yang digunakan bisa meliputi hotspot dalam beberapa periode, citra satelit beresolusi lebih tinggi, peta area terbakar, kondisi cuaca, batas konsesi yang sah, dokumentasi lapangan hingga investigasi forensik jika diperlukan.

Penentuan penyebab juga harus melihat titik awal api, arah penjalaran, kondisi bahan bakar, aktivitas di sekitar lokasi serta waktu kejadian.

Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang dikutip Prof. Yanto menunjukkan indikasi luas karhutla nasional sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare.

Dari angka tersebut, sekitar 54 persen berada di kawasan hutan. Sementara 46 persen lainnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL), yang mencakup lahan masyarakat, perkebunan dan berbagai penggunaan lahan lainnya.

Data itu, menurut Yanto, menunjukkan karhutla terjadi dalam lanskap yang cukup beragam. 

Karena itu, menentukan sektor yang paling dominan hanya berdasarkan jumlah hotspot mentah dinilai tidak cukup.

Perbandingan antarwilayah maupun penggunaan lahan perlu dilakukan dengan analisis spasial yang konsisten serta mempertimbangkan luas masing-masing wilayah.

“Data pemerintah sendiri menunjukkan pola yang jauh lebih beragam daripada narasi tunggal bahwa satu sektor paling bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain aktivitas manusia, faktor cuaca dan kondisi biofisik lahan juga berpengaruh terhadap risiko karhutla. Saat kondisi semakin kering, kelembapan vegetasi menurun sehingga api lebih mudah menyala dan menyebar. 

Risiko semakin tinggi pada lahan gambut yang mengalami drainase karena penurunan muka air membuat lapisan organik lebih rentan terbakar.

Dalam kondisi tertentu, api bahkan dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga lebih sulit dideteksi dan dipadamkan.

Prof. Yanto kembali menegaskan bahwa sensor hotspot hanya membaca radiasi termal. Data tersebut tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya, motif, ataupun penyebab awal api.

Dengan demikian, keberadaan titik panas di konsesi sawit perlu menjadi dasar untuk verifikasi dan pengawasan, bukan langsung dijadikan bukti untuk menyimpulkan perusahaan sebagai biang karhutla.

Di tengah musim kemarau 2026 dan meningkatnya risiko kebakaran, penguatan pemantauan, verifikasi lapangan serta koordinasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci agar penanganan karhutla lebih tepat sasaran.

Jakarta, elaeis.co – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat selama musim kemarau 2026. 

Kondisi ini membuat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperketat kesiapsiagaan perusahaan anggota, khususnya di wilayah perkebunan yang memiliki risiko kebakaran tinggi.

Langkah tersebut dilakukan mulai dari memperkuat patroli lapangan, menyiagakan regu pemadam, memastikan ketersediaan sarana pemadaman, hingga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan aparat.

GAPKI menegaskan pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. 

Dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu bergerak bersama agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan sinergi tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan perkebunan dan wilayah di sekitarnya dari ancaman kebakaran.

“Sinergi lintas asosiasi dan lintas sektor menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama dunia usaha dalam menjaga kawasan konsesi dan wilayah sekitarnya dari ancaman karhutla,” demikian komitmen GAPKI dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (25/8).

Untuk mengantisipasi karhutla, GAPKI sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah surat imbauan kepada ketua cabang dan pimpinan perusahaan anggota.

Salah satunya melalui Surat No. 088/GAPKI/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026. Surat tersebut mendorong perusahaan melakukan langkah pencegahan kebakaran sejak dini.

Imbauan kemudian diperkuat melalui Surat No. 280/GAPKI/VII/2026 tertanggal 30 Juli 2026. Kali ini, GAPKI secara khusus menekankan pencegahan karhutla di kawasan lahan gambut.

Langkah tersebut menjadi penting karena lahan gambut termasuk kawasan yang memiliki risiko tinggi terbakar ketika kondisi kering berlangsung dalam waktu cukup panjang.

Selain mengeluarkan imbauan, GAPKI juga telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Kedua asosiasi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 16 Oktober 2025 mengenai kerja sama pembinaan masyarakat dalam pengendalian karhutla. 

Kesepakatan itu disaksikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.

Di lapangan, perusahaan anggota GAPKI diminta memastikan Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (KTD) serta Regu Pemadam Kebakaran (RPK) tetap aktif.

Apel siaga karhutla juga dilakukan secara berkala untuk memastikan personel siap bergerak apabila ditemukan titik api.

Kesiapan tersebut didukung berbagai infrastruktur, mulai dari mesin pompa air, embung, menara pemantau api, hingga sarana pemadaman lainnya.

Koordinasi juga diperkuat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, TNI, dan Polri di masing-masing wilayah.

Dengan koordinasi tersebut, informasi mengenai titik api diharapkan dapat diterima lebih cepat sehingga sumber daya pemadaman bisa segera dikerahkan.

Sejumlah langkah konkret juga dilakukan di daerah. Di Kalimantan Tengah, GAPKI mengerahkan regu pemantau untuk membantu pengawasan titik panas serta mendukung penanganan kebakaran, khususnya di sekitar Palangka Raya.

Sementara itu, perusahaan anggota GAPKI di Kalimantan Selatan telah menyiagakan tim pemadam dan bergabung dalam Satgas Darat bersama sejumlah perusahaan lainnya.

GAPKI Kalimantan Selatan juga menyalurkan 20.000 masker kepada masyarakat yang terdampak kabut asap sebagai bagian dari respons terhadap meningkatnya risiko gangguan kualitas udara.

Di Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan sawit di wilayah Ketapang memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. 

Apel siaga dan patroli dilakukan bersama TNI-Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. GAPKI menilai pencegahan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. 

Patroli dan pemantauan harus dilakukan secara konsisten, sementara personel serta peralatan pemadam harus berada dalam kondisi siap digunakan.

Pengendalian karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan. 

Informasi mengenai munculnya titik api menjadi sangat penting agar penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Dengan ancaman karhutla yang kembali meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan, industri sawit kini memperketat pengamanan kawasan. 

Api kecil yang terlambat ditangani bisa berubah menjadi kebakaran besar, sehingga kesiapsiagaan menjadi pertahanan pertama untuk mencegah karhutla meluas dan memicu kabut asap.

Jakarta, elaeis.co – Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dialokasikan untuk daerah penghasil kelapa sawit dinilai masih perlu diperjelas, terutama terkait sasaran dan mekanisme pemanfaatannya. 

Pasalnya, petani sawit swadaya disebut belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat dana tersebut.

Pemerhati Sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan pengelolaan DBH sawit seharusnya didukung data yang akurat dan disusun berdasarkan skala prioritas masing-masing daerah.

Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar dana yang dialokasikan ke kabupaten penghasil sawit benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama petani sawit swadaya di kawasan sentra perkebunan.

“Sudah selayaknya DBH sawit yang diperuntukkan bagi kabupaten penghasil sawit didukung data sesuai skala prioritas sasaran sehingga benar-benar dinikmati petani sawit swadaya secara realistis,” ujar Dermawan, Selasa (25/8). 

Dermawan mengungkapkan masih terdapat kelembagaan petani, seperti kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi hingga KUD, yang belum mengetahui secara jelas berapa nilai DBH sawit yang dialokasikan di daerah mereka maupun dalam bentuk apa manfaatnya diberikan.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

Minimnya keterlibatan kelembagaan petani dalam mengetahui pengelolaan DBH sawit juga dinilai dapat memicu munculnya opini negatif. Karena itu, pemerintah daerah diminta membuka informasi mengenai dana tersebut secara lebih transparan.

“DBH sawit merupakan bagian dari hasil perjuangan petani sawit swadaya di tingkat pedesaan. Karena itu, pemanfaatannya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang selama ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah,” katanya.

Menurut Dermawan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan DBH sawit. Masyarakat dan kelembagaan petani di daerah sentra perkebunan dinilai berhak memperoleh informasi mengenai besaran dana, peruntukan, hingga realisasi pemanfaatannya.

Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui apakah DBH sawit benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah penghasil sawit.

Dermawan menilai kebijakan publik pada akhirnya harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Ia mengutip prinsip hukum Salus Populi Suprema Lex, yang berarti keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, Dermawan mengingatkan besarnya kontribusi petani sawit swadaya terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Petani sawit swadaya dinilai turut berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

Karena itu, keberadaan DBH sawit seharusnya tidak hanya dilihat sebagai transfer dana kepada daerah penghasil. Dana tersebut juga perlu diarahkan menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan petani dan pembangunan kawasan sentra sawit.

“Marilah mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya petani sawit swadaya di seluruh Indonesia yang telah menyumbangkan devisa negara dan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Dengan demikian, sorotan terhadap DBH sawit kini bukan semata soal berapa besar dana yang mengalir ke daerah, tetapi juga soal siapa yang menerima manfaat dan bagaimana dana tersebut digunakan. 

Petani swadaya berharap keberadaan DBH sawit bisa terasa nyata di tingkat perkebunan, bukan sekadar tercatat dalam anggaran daerah.

Jakarta, elaeis.co – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026 ternyata bisa membawa dampak panjang bagi industri kelapa sawit. 

Produk sawit yang berasal dari kawasan hutan yang terbakar pada 2026 berisiko tidak bisa masuk pasar Uni Eropa apabila lahan tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Kondisi tersebut berkaitan dengan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). 

Regulasi Uni Eropa ini mensyaratkan sejumlah komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau kerusakan hutan setelah 31 Desember 2020.

Dengan aturan tersebut, riwayat penggunaan lahan menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan sawit yang ingin mempertahankan akses ke pasar Eropa.

Kepala Divisi Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Dimas Haryo Pamungkas mengatakan perusahaan perlu memastikan dengan teliti asal tandan buah segar (TBS) yang digunakan sebagai bahan baku.

“Kalau memang hutan yang saat ini terbakar nanti kemudian menjadi kebun sawit, maka itu akan ditandai sebagai areal yang terlarang untuk dijual ke Eropa,” ujar Dimas, Selasa (25/8). 

Meski begitu, Dimas mengingatkan bahwa kebakaran lahan tidak otomatis berarti kawasan tersebut sengaja dibakar untuk membuka perkebunan sawit.

Menurutnya, karhutla dapat dipicu berbagai faktor. Kondisi musim kemarau dan kekeringan akibat fenomena El Nino juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

“Tapi itu kan masih dugaan kita sekarang. Kita enggak tahu nih apakah nantinya ke depan areal yang terbakar ini akan dibangun sawit atau sawah, enggak tahu kita,” katanya.

Artinya, status kawasan yang terbakar perlu dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai seluruh lahan yang terbakar langsung dikategorikan sebagai kawasan hutan yang kemudian dibuka untuk perkebunan.

Di sisi lain, kebakaran justru dapat memberikan kerugian besar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi.

Tanaman sawit membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mencapai usia produktif. 

Jika tanaman yang sudah menghasilkan buah terbakar, perusahaan kehilangan aset sekaligus harus mengeluarkan biaya baru untuk melakukan penanaman kembali.

Biaya pemadaman juga tidak kecil, khususnya ketika kebakaran terjadi pada musim kemarau ekstrem dengan kondisi sumber air terbatas.

Karena itu, Dimas menilai penting untuk melihat persoalan karhutla secara lebih komprehensif, termasuk memastikan penyebab dan status lahan setelah kebakaran.

Dimas mendorong pemerintah memperkuat pemetaan serta verifikasi terhadap kawasan yang terbakar. Data tersebut diperlukan untuk memastikan apakah suatu area merupakan hutan, semak belukar, atau lahan terbuka.

“Ini mempengaruhi kredibilitas kalau seumpama kita enggak jelas datanya. Tentunya areal yang terbakar ini harus dipetakan secara bidang supaya datanya dikunci,” ujarnya.

Badan Informasi Geospasial (BIG) dinilai dapat berperan dalam menyediakan data geospasial yang menjadi referensi proses due diligence atau uji tuntas.

Menurut Dimas, Indonesia tidak serta-merta kehilangan pasar Eropa hanya karena adanya karhutla. 

Produk sawit tetap dapat dipasarkan selama asal-usul dan riwayat penggunaan lahannya dapat dibuktikan melalui dokumen yang dapat diverifikasi.

EUDR diperkirakan mulai diimplementasikan pada 2027. Karena itu, Indonesia masih memiliki waktu untuk memperkuat sistem ketertelusuran (traceability) komoditas sawit.

Sistem tersebut memungkinkan asal TBS ditelusuri hingga lokasi perkebunan menggunakan koordinat geografis. 

Data itu kemudian dapat dibandingkan dengan riwayat penggunaan lahan sebelum batas waktu yang ditetapkan EUDR. Pasar Eropa sendiri masih menjadi salah satu pasar penting bagi sawit Indonesia. 

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia Mansuetus Darto Alsy Hanu sebelumnya menyebut pasar tersebut menawarkan kepastian bisnis bagi eksportir melalui kontrak perdagangan dan harga yang dinilai lebih baik.

Dengan begitu, karhutla 2026 bukan cuma soal asap dan pemadaman. 

Jika kawasan hutan yang terbakar kemudian berubah menjadi kebun sawit, produk dari lahan tersebut berpotensi menghadapi hambatan serius untuk masuk pasar Eropa.

Kunci berikutnya ada pada data. Pemerintah perlu memastikan status, koordinat, riwayat penggunaan, serta penyebab kebakaran setiap kawasan secara jelas agar produk sawit Indonesia tetap memiliki bukti ketertelusuran yang kuat di tengah penerapan EUDR.

Jakarta, elaeis.co – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menjadi perhatian publik. 

Di tengah upaya pemadaman, muncul tudingan di media sosial yang mengaitkan kebakaran dengan dugaan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Tudingan tersebut mendapat respons dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono membantah anggapan bahwa perusahaan sawit sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan baru.

Menurut Eddy, perusahaan perkebunan justru menghadapi konsekuensi hukum yang berat jika terbukti menggunakan api untuk membuka lahan.

“Rasanya tidak mungkin perusahaan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau ketahuan selain izin dicabut, didenda dan dihukum,” ujar Eddy, Senin (24/8).

Eddy mengatakan, risiko tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan tidak memiliki kepentingan menggunakan metode pembakaran untuk pembukaan lahan.

Selain ancaman sanksi, Eddy menyinggung kebijakan moratorium pembukaan lahan baru bagi perusahaan sawit.

“Kalau perusahaan sudah lama dimoratorium untuk pembukaan baru,” kata Eddy.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat alasan untuk mempertanyakan tudingan bahwa perusahaan sawit membakar hutan dan lahan secara sengaja demi membuka perkebunan baru.

Meski demikian, Eddy tidak menampik bahwa praktik pembakaran lahan masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius. 

Apalagi, kondisi cuaca dan lingkungan tertentu dapat membuat api lebih mudah menyebar.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy turut menyoroti ketentuan mengenai pembakaran lahan yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Menurut Eddy, aturan tersebut masih memberikan pengecualian tertentu terkait pembakaran lahan untuk kepentingan kearifan lokal.

“Yang jadi masalah UU 32 tentang lingkungan hidup untuk kearifan lokal masih diperbolehkan membakar seluas 2 ha per KK,” ujarnya.

Eddy menilai ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian lebih, terutama ketika Indonesia sedang menghadapi kondisi yang rawan karhutla.

Sebab, pembakaran lahan dalam situasi lingkungan yang kering berpotensi menimbulkan sumber api baru yang kemudian sulit dikendalikan.

Karena itu, GAPKI mendorong agar aktivitas pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran diperketat selama kondisi karhutla masih mengancam.

Menurut Eddy, langkah tersebut diperlukan untuk menekan kemungkinan munculnya titik api baru di tengah kondisi yang rentan.

“Jadi sebaiknya di saat kondisi seperti sekarang membuka lahan dengan cara membakar sebaiknya dilarang,” kata Eddy.

Pernyataan tersebut muncul ketika perbincangan mengenai penyebab karhutla Kalimantan ramai di media sosial.

Sejumlah pengguna media sosial secara terbuka mengaitkan kebakaran dengan aktivitas pembukaan perkebunan sawit.

Namun, hingga kini tudingan bahwa perusahaan sawit sengaja membakar hutan dan lahan untuk membuka kebun baru dibantah oleh GAPKI.

Di sisi lain, pencegahan karhutla tetap membutuhkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memunculkan api. 

Kondisi cuaca, lahan yang mudah terbakar, serta aktivitas pembukaan lahan menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.

Dengan situasi karhutla yang masih menjadi sorotan, pernyataan GAPKI kembali menegaskan pentingnya penanganan kebakaran secara menyeluruh. 

Bukan hanya mengawasi perusahaan perkebunan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dilakukan sesuai aturan.

Jakarta, elaeis.co – Harapan baru bagi petani dan masyarakat yang selama ini berhadapan dengan persoalan ketimpangan penguasaan lahan muncul setelah RUU Reforma Agraria akhirnya masuk Prolegnas Prioritas 2026 DPR RI.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2026, Senin (24/8), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Masuknya RUU Reforma Agraria ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 sekaligus menjadi babak baru dalam upaya menghadirkan payung hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Kabar tersebut mendapat sambutan positif dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menilai keputusan DPR menjadi kemajuan penting setelah agenda reforma agraria dinilai terlalu lama belum memiliki landasan hukum khusus yang kuat.

“Ini merupakan kemajuan penting. Kita berharap momentum ini menjadi pintu masuk untuk menghadirkan keadilan sosial berbasis tanah dan sumber-sumber agraria,” kata Dewi.

KPA sebelumnya telah mengusulkan RUU Reforma Agraria untuk masuk dalam Prolegnas 2025. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan ruang dalam agenda legislasi DPR RI.

Kini, RUU tersebut ditetapkan sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026 sekaligus menjadi RUU inisiatif DPR.

Dewi berharap proses pembahasan tidak berhenti pada masuknya RUU ke dalam daftar prioritas. 

Menurutnya, tahap berikutnya justru menjadi bagian penting untuk memastikan substansi aturan benar-benar mampu menjawab persoalan agraria yang dihadapi masyarakat.

“Reforma Agraria adalah agenda politik bangsa yang telah puluhan tahun dinanti rakyat, terutama petani,” ujar Dewi.

Menurut KPA, reforma agraria merupakan mandat konstitusi dan memiliki kaitan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, TAP MPR IX/2001, serta UUPA 1960.

Kehadiran UU Reforma Agraria dinilai penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi program pemerintah yang bergantung pada kemauan politik setiap pergantian rezim.

KPA mendorong aturan tersebut dapat menjadi instrumen negara untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber-sumber agraria.

Persoalan yang ingin dijawab mencakup redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak masyarakat, hingga penguatan ekonomi rakyat.

Kelompok yang diharapkan mendapat perhatian antara lain petani kecil, penggarap, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan petani, serta kelompok marginal di perkotaan.

“Sudah terlalu lama kebijakan negara menjadi karpet merah bagi investor. Kini saatnya Reforma Agraria menjadi karpet merah bagi rakyat,” tegas Dewi.

KPA juga meminta seluruh elemen masyarakat sipil ikut mengawal proses pembahasan RUU Reforma Agraria. Organisasi tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, buruh, akademisi, dan kelompok pemerhati keadilan agraria dinilai memiliki peran penting.

Sebab, masuknya RUU Reforma Agraria dalam Prolegnas Prioritas 2026 baru merupakan langkah awal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan isi aturan tidak melenceng dari tujuan reforma agraria dan benar-benar mampu menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan tanah.

KPA berharap RUU tersebut nantinya dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria, melindungi hak-hak rakyat, melakukan redistribusi tanah, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan agraria dan sosial.

Dengan masuknya RUU Reforma Agraria ke Prolegnas Prioritas 2026, harapan petani terhadap kepastian dan keadilan soal lahan kembali terbuka. 

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana DPR dan pemerintah membahas substansi aturan tersebut hingga tahap pengesahan.

Siak, elaeis.co - Sedikitnya empat orang pejabat eselon II di Kabupaten Siak menjadi anggota Koperasi Sentra Madani (KSM). Dimana koperasi tersebut mengelola kebun kelapa sawit seluas 298,10 hektar.

Empat pejabat yang masuk dalam pengelolaan koperasi yang berdiri di Kecamatan Koto Gasib itu yakni,  Asisten II Setdakab Siak Heriyanto, Asisten I Setdakab Siak Fauzi Asni, Kepala Inspektorat Siak Faly Wurendarasto, dan Kepala Disperindag Siak Tengku Musa. 

Pengamat Ekonomi Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon menilai hadirnya pejabat menjadi anggota koperasi tadi justru menimbulkan anggapan adanya konflik kepentingan dan persepsi publik.

"Keanggotaan ASN atau pejabat pemerintah dalam koperasi bukan sesuatu yang otomatis dilarang. Namun dalam perspektif good governance, yang perlu diperhatikan bukan legalitas keanggotaan itu sendiri, melainkan konflik kepentingan yang menyertainya," ujarnya saat berbincang dengan elaeis.co, Selasa (25/8).

Lanjutnya, konsep principal-agent theory menjelaskan bahwa pejabat publik adalah agen yang bekerja atas mandat masyarakat sebagai prinsipal. Kepentingan ekonomi pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan karena itu harus dikelola secara hati-hati. Kemudian  konflik kepentingan tidak hanya berbentuk konflik aktual, tetapi juga konflik potensial dan konflik persepsi.

"Dalam kasus pejabat eselon II yang menjadi anggota koperasi pengelola aset bernilai besar, persoalan terbesarnya mungkin bukan keuntungan langsung yang bisa dibuktikan, melainkan persepsi publik bahwa posisi jabatan dapat memberi akses atau keuntungan tertentu," sambungnya.

Menurutnya, standar etika pemerintahan modern menuntut pejabat tidak hanya menghindari penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga aktif menjaga kepercayaan publik lewat transparansi dan deklarasi kepentingan ekonomi yang berpotensi menimbulkan persepsi bias.

Dahlan mengungkapkan kasus KSM tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan sederhana boleh atau tidak pejabat menjadi anggota koperasi. Menurutnya ada dua pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab lebih dulu. Pertama apakah koperasi memiliki dasar kepemilikan yang sah atas aset yang dikelolanya?. Kemudian apakah perubahan aset, dari yang disebut dikelola untuk pendidikan, menjadi kepemilikan pribadi 23 individu, telah sesuai dengan prinsip kepatutan tata kelola?.

"Semangat pengabdian, pendidikan, dan gotong royong adalah nilai yang penting, dan tidak perlu diragukan begitu saja, tetapi niat baik tetap harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam tata kelola aset bernilai besar, yang dinilai publik bukan hanya tujuan, tetapi juga proses, dan hasil akhirnya," imbuhnya.

Sementara mengenai penunjukan pihak ketiga yang dilakukan untuk pengamanan lahan dan ditunjuk secara perorangan kata Dahlan perlu  dilihat dari prinsip delegation of authority. Mengamankan aset seluas hampir 300 hektare membutuhkan struktur pertanggungjawaban yang jelas; penunjukan individu tanpa badan hukum, kontrak profesional, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang memadai berpotensi menimbulkan risiko baru. 

"Batas antara fungsi pengamanan dan penguasaan de facto atas aset harus diperjelas sejak awal, agar tidak menjadi persoalan hukum tersendiri di kemudian hari," paparnya.

Sementara Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Lancang Kuning, M. Rawa El Amady menambahkan, masalah pejabat menjadi anggota koperasi ini baik tidaknya dapat dilihat dari prosedurnya. Apakah para pejabat ini masuk menjadi anggota koperasi dengan prosedur yang wajar sesuai ketentuan koperasi atau tidak. 

"Misalnya koperasi terbuka terhadap semua orang yang ingin menjadi anggota dengan memenuhi dan menjalankan sarat sebagaimana mestinya ya bisa jadi itu tidak jadi masalah. Termasuk juga menjadi pengurus. Namun jika jalannya tidak benar, maka penjabat tersebut menjadi contoh buruk bagi koperasi lainnya se-Indonesia," singkatnya.

Bahasa sejatinya tidak pernah suci dari intervensi sosial; ia adalah cermin paling jujur dari realitas masyarakat penuturnya, lengkap dengan segala sekat identitas dan klaim kebenarannya. 

Di Indonesia, fenomena di mana sebuah bahasa seolah "memiliki agama" bukanlah sebuah anomali yang lahir dari ruang vakum, melainkan sebuah kewajaran historis dan sosiologis. Kata-kata tidak pernah berdiri sebagai entitas yang independen dan netral. 

Dalam tradisi filsafat post-strukturalis, Michel Foucault menawarkan pisau bedah yang sangat tajam untuk melihat anatomi bahasa. Bagi Foucault, bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi yang pasif dan netral, melainkan sebuah medan pertempuran tempat kuasa dan pengetahuan (power/knowledge) saling berkelindan secara absolut. 

Ia memperkenalkan konsep diskursus atau wacana, yang menegaskan bahwa makna sebuah kata tidak pernah turun dari langit secara esensial. Makna diproduksi, diawasi, dan didisiplinkan oleh otoritas yang memiliki kekuasaan pada suatu epik atau zaman tertentu. 

Bahasa senantiasa diberi "nyawa", diklaim, dan diberi batas-batas demarkasi oleh komunitas yang menuturkannya. Melalui proses linguistik yang panjang, kosakata tertentu akhirnya menanggalkan sifat universalnya dan seolah menuntut penggunanya untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) berkolom agama tertentu sebelum diucapkan.

Dalam ilmu linguistik, pengkotak-kotakan bahasa berdasarkan identitas kelompok ini dikenal sebagai pembentukan sosiolek, atau secara lebih spesifik, laras bahasa agama. Filsuf Ludwig Wittgenstein melalui konsep Language Games (permainan bahasa) pernah menegaskan bahwa makna sebuah kata tidak bermukim pada huruf-hurufnya, melainkan pada bagaimana kata itu digunakan dalam sebuah bentuk kehidupan sosial. 

Ambil contoh kata Jama'ah dari bahasa Arab. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami percabangan nasib. Umat Islam meleburkannya menjadi "jemaah" yang hidup eksklusif dalam permainan bahasa masjid, pengajian, dan umrah. 

Di sisi lain, umat Kristen menyerapnya menjadi "jemaat" yang menggema di dalam dinding-dinding gereja. Karena sejarah dan kebiasaan komunal, kedua kata yang berakar dari rahim yang sama ini kini berdiri saling memunggungi, tidak bisa dipertukarkan tanpa memicu rasa canggung yang luar biasa.

Fenomena kepemilikan bahasa ini menjadi semakin tajam ketika kita menelusuri jejak epistemologi dan etimologinya. Salah satu ironi sekaligus keindahan linguistik terbesar di Nusantara adalah bagaimana agama Abrahamik-Islam dan Kristen-yang datang belakangan, justru membangun konstruksi teologis mereka menggunakan batu bata leksikon dari era Hindu-Buddha. Agama-agama monoteis ini melakukan re-semantisasi atau pemberian makna baru secara radikal terhadap kosakata Sansekerta dan Kawi. 

Kata "sembahyang" yang dulunya berarti menyembah leluhur atau dewa (hyang), dikonversi menjadi padanan kata ibadah umum. Konsep upawasa yang berakar dari pengendalian diri Hindu, diadopsi menjadi "puasa". 

Demikian pula dengan svarga (alam para dewa), naraka (alam penyucian dosa), hingga phala (hukum sebab-akibat/karma) yang semuanya dilucuti dari makna aslinya dan dipaksa tunduk untuk melayani teologi monoteisme.

Jejak re-semantisasi ini membawa kita pada kenyataan sejarah yang lebih dalam, yakni campur tangan para misionaris dan penerjemah kolonial Eropa sebagai arsitek linguistik agama di Nusantara. 

Ketika tokoh-tokoh seperti Albert Ruyl, Melchior Leidekker, hingga H.C. Klinkert ditugaskan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu sejak abad ke-17, mereka dihadapkan pada dilema epistemologis yang rumit: bagaimana mentransfer teologi Kristen Barat ke dalam alam pikiran masyarakat Nusantara? 

Solusinya kemudian adalah sinkretisme leksikal. Alih-alih memaksakan bahasa Belanda, mereka dengan sengaja meminjam perbendaharaan kata dari tradisi Hindu-Buddha dan Islam yang sudah mapan dalam bahasa Melayu, lalu memodifikasi dan mengunci maknanya.

Nasib kata "pendeta" adalah monumen sejarah yang paling nyata dari intervensi kolonial ini, sekaligus menunjukkan bagaimana apropriasi bahasa bekerja melintasi batas-batas negara serumpun. Berakar dari bahasa Sansekerta pandita yang bermakna orang berilmu, guru, atau cendekiawan, kata ini mengalami nasib yang bertolak belakang di Indonesia dan Malaysia. 

Di semenanjung Malaysia, makna aslinya sebagai intelektual tetap terjaga hingga hari ini, terbukti dengan gelar "Pendeta" yang disematkan pada tokoh sastra sekuler seperti Pendeta Za'ba [Zainal Abidin bin Ahmad]. 

Namun di Indonesia, kata tersebut mengalami spesialisasi semantik yang ekstrem ketika para misionaris Belanda menggunakannya untuk menerjemahkan jabatan gerejawi Dominee. Melalui mesin cetak, institusi gereja, dan penyebaran Alkitab berbahasa Melayu yang dipelopori pemerintah kolonial, kata "pendeta" kehilangan status intelektual universalnya dan terkurung secara eksklusif menjadi sebutan bagi pemuka agama Kristen.

Kerumitan warisan kolonial ini mencapai puncaknya pada perdebatan sosiolinguistik dan geopolitik terkait kata "Allah". Di Timur Tengah, bahasa Arab adalah milik lintas agama. Umat Kristen Koptik, Ortodoks Suriah, hingga penganut Yahudi berbahasa Arab menggunakan kata "Allah" secara leluasa sebagai kata benda generik untuk Sang Pencipta. Namun, ketika bahasa Arab tiba di Nusantara melalui penyebaran Islam, ia dibungkus dalam epistemologi eksklusif sebagai bahasa suci. 

Paradoks muncul ketika penerjemah kolonial seperti Melchior Leidekker memutuskan untuk menggunakan kata "Allah" guna menerjemahkan kata Elohim atau Theos dalam Alkitab Melayu, semata-mata karena kata itu sudah dipahami masyarakat lokal sebagai Tuhan Yang Maha Esa. 

Keputusan linguistik masa kolonial inilah yang mewariskan ketegangan kultural yang panjang di era modern, di mana umat Islam mengasosiasikan kata tersebut mutlak milik tradisi mereka, sementara umat Kristen juga memiliki klaim historis atasnya selama berabad-abad. Bahkan kata “Tuhan” terkesan dilarang dalam lingkup Islam meskipun memiliki arti yang sama dengan kata “Allah” baik sebagai nama maupun predikatnya.

Untuk menghindari friksi komunal di ruang publik, umat Kristen di Indonesia secara bawah sadar melakukan kompromi fonologis yang strategis namun sarat makna. Sementara umat Islam melafalkan kata tersebut dengan kaidah tafkhim atau tebal bergaya Arab (Al-Loh), umat Kristen melafalkannya dengan fonotaktik datar khas Indonesia (A-lah). 

Perbedaan pelafalan ini bukanlah ketidaksengajaan, melainkan cara bertahan hidup sebuah bahasa agar tetap bisa melayani dua majikan teologis yang berbeda tanpa memicu peperangan terbuka.

Pada akhirnya, fenomena ini membuktikan bahwa bahasa tidak pernah steril dari kekuasaan sejarah dan politik identitas. Setiap kata, sadar atau tidak, telah "diislamkan", "dikristenkan", atau "disucikan" oleh kelompok yang pertama kali mengklaim otoritas atasnya atau oleh lembaga penerjemah di masa lalu. Manusia membutuhkan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi yang lebih penting, untuk menciptakan garis demarkasi yang tegas antara siapa "kita" dan siapa "mereka". ~

Bengkulu, elaeis.co – Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2026 di Bengkulu resmi ditutup. 

Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi pekebun dalam mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, produktif, dan berkelanjutan.

Salah satu peserta, Selamat L.O. Sihotang, mengatakan kegiatan tersebut sangat memberikan ruang baginya dan peserta lainnya untuk berdiskusi secara langsung dengan para narasumber mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di kebun.

“Saya sangat senang dapat mengikuti pelatihan ini. Kami banyak berdiskusi dengan para narasumber dan dapat menanyakan langsung apa yang menjadi permasalahan di kebun kami. Semoga tahun depan kita semua dapat mengikuti pelatihan lagi,” ujarnya, Senin (24/8). 

Apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan juga disampaikan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Silvia Atmareta, STP. 

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi peningkatan kapasitas pekebun di Bengkulu Tengah, terlebih pelatihan serupa dinilai sangat dibutuhkan oleh para petani di daerah.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mungkin untuk Bengkulu Tengah ini merupakan yang pertama kali, dan ternyata kegiatan seperti ini memang sangat diperlukan oleh para petani yang ada di daerah. Semoga tahun depan kita bisa mendapatkan kegiatan seperti ini lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Khairah, SP., MP, berharap pengetahuan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat diterapkan secara nyata untuk mendorong perbaikan pengelolaan kebun dan peningkatan produktivitas.

“Dengan adanya pelatihan seperti ini, kami berharap kebun petani yang ada di Bengkulu Tengah akan semakin bagus dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman,” katanya.

Senada, Direktur Utama DGL Learning Institute, M. Gema Aliza Putra juga berharap seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat terus diterapkan setelah pelatihan berakhir.

DGL Learning Institute juga akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan peserta melalui sistem pembelajaran yang telah disiapkan.

“Semoga ilmu yang didapat selama pelatihan ini dapat berguna dan diterapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian di kebun. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap hasil pelatihan yang sudah dilakukan melalui sistem LMS kami setiap tiga bulan,” ujarnya.

Penutupan pelatihan turut diisi dengan simbolis penyerahan sertifikat peserta, pemberian penghargaan kepada lima peserta terbaik per kelas, pembagian hadiah bagi pemenang games dan kegiatan outbound, doorprize, serta foto bersama.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan selama pelatihan. 

Peserta juga diharapkan mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh di kebun masing-masing sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Melalui sinergi antara BPDP, Direktorat Jenderal Perkebunan, pemerintah daerah, dan DGL Learning Institute, program pengembangan SDM perkebunan diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi para pekebun sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit di daerah.

Untuk diketahui, BPDP adalah Badan Layanan Umum (BLU) bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

BPDP dibentuk untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan guna mendukung keberlanjutan, produktivitas, dan daya saing komoditas perkebunan nasional. Program BPDP dapat dilihat secara langsung pada www.bpdp.or.id.

Sementara DGL Learning Institute (PT Daya Guna Lestari) adalah lembaga pelatihan, asesmen, dan sertifikasi yang berfokus pada sektor kelapa sawit, dan telah menjadi mitra pelatihan BPDP selama empat tahun berturut-turut.

Jambi, elaeis.co – Dukungan nyata terhadap pembinaan generasi muda terus dibuktikan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 4 Jambi-Sumbar.

PTPN IV Regional 4 resmi mengutus tim sepak bola remaja binaannya, SSB Golazo KU-11, untuk berlaga dalam ajang bergengsi Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia Remaja atau Youth World Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 22 hingga 23 Agustus 2026.

Turnamen skala internasional yang diselenggarakan oleh Asian Football Confederation (AFC) tersebut menjadi wadah strategis pencarian talenta muda sepak bola dunia. Dalam ajang ini, tim SSB Golazo KU-11 binaan PTPN IV Regional 4 berada di grup yang cukup kompetitif bersama tim-tim dari Korea Selatan, Vietnam, serta Malaysia.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, SSB Golazo KU-11 turun dengan kekuatan penuh yang berintikan pemain berpengalaman seperti Aliando, yang pernah mengikuti seleksi di Singapura, serta didukung oleh Danish, Bastian, Rasyid, Ryuga, Zaheer, Luis, Kenzie, dan Banyu.

Pihak manajemen PTPN IV Regional 4 menyampaikan optimisme tinggi terhadap kiprah anak-anak binaannya di pentas dunia. Sekretaris PTPN IV Regional 4 Jambi-Sumbar, Muhammad Ridwan, mengonfirmasi bahwa kesiapan tim sudah berada dalam kondisi puncak setelah menjalani laga uji coba.

“Head coach Golazo, Okta dan Adrianus, tadi konfirmasi ke kami bahwa mereka sparing atau uji coba dengan tim Akademi Persija KU-11 hari ini. Hasilnya sangat memuaskan. Kami yakin Golazo KU-11 akan melangkah lolos dari fase grup,” kata Muhammad Ridwan, Jumat (21/8/2026).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa ajang Youth World Cup 2026 ini diikuti oleh negara-negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, termasuk Brasil dan Prancis, serta negara-negara lain seperti Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, India, Thailand, Qatar, dan Korea Selatan.

“Meski perdana ikut kejuaraan dunia, kami yakin Golazo KU-11 akan bisa berbicara di pentas dunia,” katanya.

Keyakinan serupa disampaikan jajaran pelatih. Head Coach Golazo KU-11, Adrianus, merasa optimistis bahwa pengalaman berpartisipasi dalam berbagai kompetisi nasional dan regional sebelumnya akan menjadi modal berharga bagi para pemain untuk menargetkan posisi tertinggi di grup.

“Kami yakin lolos grup, bahkan memuncaki grup. Alasannya, hari ini uji coba dengan Akademi Persija KU-11, Golazo menang telak 6-2. Ini hasil yang memuaskan,” kata Adrianus.

Langkah SSB Golazo KU-11 di kejuaraan dunia ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi PTPN IV Regional 4 Jambi-Sumbar sekaligus bagian dari komitmen perusahaan dalam membina potensi atlet muda daerah menuju panggung internasional. 

Palembang, elaeis.co – Masuknya Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai salah satu daerah prioritas program ekstensifikasi kelapa sawit nasional dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan secara legal, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani.

Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengidentifikasi potensi lahan seluas sekitar 66.005,65 hektare yang dapat mendukung program tersebut. Dari total luas tersebut, sekitar 45.071,38 hektare berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sedangkan 20.934,27 hektare berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

Meski demikian, lahan tersebut belum otomatis dapat dijadikan kebun sawit baru. Masih diperlukan verifikasi dan pemeriksaan teknis di lapangan untuk memastikan status lahan, legalitas, kesesuaian tata ruang, serta kelayakan pengembangannya.

Penggiat sawit Sumsel, H. Rudi Arpian, menilai program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, pengembangan sawit berpotensi meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat industri hilir, menggerakkan ekonomi pedesaan, serta menambah pendapatan daerah.

Namun ia mengingatkan bahwa perluasan kebun sawit tidak otomatis menjamin stabilitas harga tandan buah segar (TBS) maupun peningkatan kesejahteraan petani. Harga TBS tetap dipengaruhi berbagai faktor seperti harga minyak sawit mentah (CPO), kondisi pasar global, produktivitas kebun, biaya produksi, kualitas buah, dan tata niaga.

Karena itu, manfaat ekonomi dari program ekstensifikasi harus dirancang sejak awal agar tidak hanya menghasilkan penambahan luas perkebunan semata.

"Jangan sampai program ini hanya memperluas kebun perusahaan, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi pekerja. Kelembagaan petani harus diperkuat melalui koperasi, kelompok tani, dan kemitraan yang transparan," ujar Rudy kepada elaeis.co, Senin (24/8)

Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, skema fasilitasi kebun masyarakat yang mencapai 20 persen harus benar-benar diwujudkan melalui pola kemitraan yang adil dan dapat diawasi.

"Angka 20 persen tidak boleh hanya menjadi formalitas di atas kertas. Pemerintah daerah harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Rudi mengingatkan agar pengembangan sawit tidak mengulangi berbagai persoalan yang pernah terjadi di sejumlah daerah, seperti konflik lahan, masalah legalitas, ketidaksesuaian tata ruang, hingga kemitraan yang tidak berjalan sesuai janji.

Ia menegaskan bahwa lahan pangan produktif, kawasan yang tidak sesuai tata ruang, serta wilayah yang memiliki persoalan sosial dan lingkungan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar target perluasan areal tanam.

Terkait posisi Sumsel sebagai daerah penghasil sawit, Rudi juga meluruskan data yang beredar. Berdasarkan data produksi kelapa sawit tahun 2024, Sumatera Selatan berada di sekitar peringkat keempat provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan produksi sekitar 3,96 juta hingga 4,1 juta ton, setelah Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara.

Menurutnya, target pembangunan sektor sawit ke depan tidak semata-mata mengejar peringkat produksi, melainkan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kesejahteraan petani, dan penguatan industri hilir.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan berbagai komoditas pertanian di Sumsel, seperti karet, pangan, hortikultura, dan komoditas lainnya, sehingga ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas.

Rudi berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya menghitung berapa hektare lahan yang dapat dikembangkan, tetapi juga memastikan siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana status legalitas lahannya, pola kemitraan yang diterapkan, dampaknya terhadap petani sekitar, ketahanan pangan, serta lingkungan hidup.

"Keberhasilan ekstensifikasi sawit bukan diukur dari berapa hektare yang ditanam, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan masyarakat dan petani yang dapat ditingkatkan," pungkasnya.

Pontianak, elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kalimantan Barat (Kalbar) terus berjalan. Namun program yang digawangi oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) itu dinilai belum berjalan maksimal.

Berdasarkan catatan, satu dekade ini BPDP telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp824,1 miliar untuk program peremajaan itu di Kalbar. Dimana luas lahan yang telah diremajakan mencapai 25.738,5 hektare. Sedangkan petani penerima ada sebanyak 11.412 petani.

Meski belum maksimal, program ini dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. 

"Untuk program PSR, kita melihat belum terserap semua. Deri statistik Disbunnak Kalbar ada seluas 41.459 hektar kebun kelapa sawit tua," ujar Ketua Apkasindo Kalbar, Indra Rustandi saat berbincang dengan elaeis.co, Senin (24/8).

Data itu lanjutnya, tampak lantaran kebun tersebut adalah bekas plasma. Artinya, masih banyak kebun milik masyarakat yang bisa jadi belum tercatat, terutama kebun milik petani swadaya. Belum lagi kebun dengan produksi rendah lantaran kesalahan dalam pemilihan bibit sebelumnya.

"Untuk memaksimalkan program PSR ini, harus ada sosialisasi dan koordinasi yang berkesinambungan oleh pihak terkait. Mulai dari kedinasan, kelompok tani, koperasi, asosiasi hingga perusahaan kelapa sawit," terangnya.

Indra mengaku bahwa pihaknya juga siap mendukung percepatan PSR tersebut. "Sebagai organisasi sawit rakyat, kita pasti siap untuk diajak sosialisasi di manapun Krn memang ini bukan kerjaan mudah dan tidak bisa hanya satu pihak saja. Sekali lagi koordinasi dan komunikasi harus terjalin dan terjaga supaya program psr di Kalbar bisa terealisasi kedepannya," sambungnya.

Jakarta, elaeis.co – Sejumlah wilayah sentra sawit di Indonesia perlu mendapat perhatian pada September-November 2026. Pasalnya, hujan diprediksi tidak merata. 

Ada daerah yang berpotensi mengalami hujan lebih sedikit, sementara daerah lain justru berpeluang mengalami hujan tinggi.

Kondisi ini penting bagi perkebunan kelapa sawit karena tanaman membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dan menghasilkan buah dengan baik.

Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu diwaspadai. Dalam prediksi September-November 2026, Jambi diperkirakan mengalami curah hujan rendah hingga menengah. 

Pada September, sebagian besar wilayah Jambi bahkan diprediksi berada pada kategori curah hujan rendah.

Artinya, petani sawit perlu memperhatikan kondisi tanah dan ketersediaan air di kebun, terutama jika hujan lebih jarang turun. Tanah yang terlalu kering dalam waktu lama dapat membuat tanaman mengalami kekurangan air dan berpotensi mengganggu pertumbuhan serta produksi.

Wilayah lain yang perlu dipantau adalah Riau. Curah hujan di Riau diprediksi berada pada kategori rendah hingga tinggi selama September-November. 

Pada September dan Oktober, sejumlah wilayah masih diprediksi mengalami hujan rendah, sebelum kondisi menjadi lebih basah pada November.

Sementara itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga masuk radar pemantauan. Ketiga wilayah tersebut diprediksi memiliki curah hujan yang berubah-ubah dari rendah hingga tinggi selama tiga bulan tersebut.

Bukan berarti seluruh wilayah tersebut akan mengalami kekeringan. Prediksi menunjukkan kondisi hujan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, bahkan berubah dari bulan ke bulan.

Aceh justru diprediksi lebih basah. Curah hujan di wilayah ini diperkirakan berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi sepanjang September-November. Bagi kebun sawit, kondisi tersebut juga perlu diantisipasi karena hujan yang tinggi dapat menyebabkan air menggenang apabila saluran pembuangan air tidak berjalan baik.

Prediksi ketersediaan air bagi tanaman juga menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori kurang, sedangkan sebagian lainnya berada pada kategori sedang hingga cukup.

Bagi petani sawit, sederhananya, kondisi ini berarti air di kebun perlu lebih diperhatikan. Saat hujan sedikit, petani perlu memastikan tanaman tidak mengalami kekurangan air. Sebaliknya, ketika hujan tinggi, saluran drainase harus dipastikan mampu mengalirkan kelebihan air.

Kewaspadaan ini penting karena kondisi air berhubungan langsung dengan kesehatan tanaman sawit. Kekurangan air yang berlangsung lama dapat membuat tanaman mengalami stres dan pada akhirnya berpengaruh terhadap produksi.

Karena itu, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi sejumlah sentra sawit yang layak masuk radar pemantauan pada September-November 2026.

Namun, langkah di lapangan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan tanah masing-masing kebun.

Jakarta, elaeis.co – Petani kelapa sawit perlu memasang radar kewaspadaan lebih awal. Sebanyak 87,19 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan di bawah normal pada September 2026, kondisi yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air di sejumlah sentra pertanian dan perkebunan.

Prediksi tersebut berdasarkan informasi Direktorat Perubahan Iklim, Kedeputian Bidang Klimatologi, yang diperbarui 1 Agustus 2026.

Bukan hanya September. Kondisi hujan di bawah normal masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia hingga November 2026.

Pada September, wilayah yang diprediksi mengalami hujan Bawah Normal mencapai 87,19 persen. Hanya 8,89 persen wilayah yang diprakirakan berada dalam kondisi Normal dan 3,92 persen berada pada kategori Atas Normal.

Memasuki Oktober, kondisi kering masih mendominasi. Sebanyak 81,60 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan Bawah Normal, sementara 16,19 persen berada pada kategori Normal dan 2,21 persen Atas Normal.

Pada November, wilayah Bawah Normal memang turun menjadi 62,30 persen, tetapi angka tersebut masih berarti sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi menerima hujan lebih rendah dibandingkan kondisi normalnya.

Bagi petani sawit, rangkaian prediksi ini layak menjadi alarm untuk melakukan persiapan sejak sekarang.

Informasi prediksi khusus wilayah sentra sawit menunjukkan bahwa pada periode Agustus hingga Oktober 2026, wilayah sentra sawit diprediksi mengalami sifat hujan Bawah Normal hingga Normal.

Kondisi hujan kategori Bawah Normal diprediksi terjadi di sebagian Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Wilayah-wilayah tersebut merupakan kawasan penting dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit nasional.

Ketika curah hujan berada di bawah normal, persoalannya bukan semata-mata apakah hujan masih turun atau tidak. 

Yang perlu diperhatikan adalah kecukupan air bagi tanaman dan bagaimana kondisi tersebut dapat memengaruhi aktivitas kebun.

Karena itu, petani sawit tidak perlu menunggu sampai tanaman menunjukkan tanda-tanda tekanan air untuk mulai bertindak.

Salah satu langkah paling penting adalah memastikan tata kelola air di kebun siap menghadapi periode lebih kering.

Saluran air, parit, drainase dan titik-titik penampungan air perlu diperiksa. Infrastruktur air yang selama ini berfungsi mengendalikan kelebihan air saat musim hujan juga dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan air ketika kondisi berubah lebih kering.

Petani juga perlu memastikan tidak ada kerusakan pada sarana pengelolaan air yang dapat menghambat pemanfaatan air ketika dibutuhkan.

Langkah berikutnya adalah mempertahankan kelembapan tanah.

Pengelolaan pelepah dan bahan organik di sekitar tanaman dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi tanah. Penutup tanah juga perlu diperhatikan agar permukaan tanah tidak terlalu cepat kehilangan kelembapan.

Intinya, air yang tersedia harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Periode hujan Bawah Normal juga menjadi momentum bagi petani untuk meningkatkan pemantauan kebun.

Tanaman perlu diamati secara rutin, terutama apabila kondisi kering berlangsung lebih lama dari perkiraan. 

Perubahan kondisi tanah, pertumbuhan tanaman dan kondisi pelepah dapat menjadi informasi penting untuk menentukan tindakan di lapangan.

Pemantauan juga penting untuk memastikan aktivitas pemeliharaan tetap berjalan sesuai kondisi kebun.

Petani sebaiknya tidak menggunakan satu perlakuan yang sama untuk semua kebun. Kondisi tanah, umur tanaman, topografi dan ketersediaan air setiap kebun bisa berbeda.

Karena itu, keputusan teknis sebaiknya disesuaikan dengan kondisi setempat dan rekomendasi tenaga teknis atau penyuluh perkebunan.

Kelapa sawit sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembentukan hasil. Ketika ketersediaan air menjadi terbatas, tanaman berpotensi menghadapi tekanan.

Karena itu, prediksi iklim menjadi informasi penting bagi petani untuk melakukan mitigasi lebih awal.

Bukan berarti prediksi hujan Bawah Normal otomatis membuat produksi sawit turun. Dampaknya akan sangat bergantung pada durasi kondisi kering, tingkat defisit air, karakteristik lahan, umur tanaman, kondisi tanaman dan faktor budidaya lainnya.

Namun, ketika tanda-tanda kondisi kering sudah terlihat dalam prediksi, menyiapkan kebun lebih awal tentu lebih aman dibandingkan menunggu dampak muncul.

Jika melihat angka prediksi, September menjadi periode yang paling perlu diperhatikan. 87,19 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan Bawah Normal.

Angka tersebut kemudian masih berlanjut pada Oktober dengan cakupan 81,60 persen.

Artinya, petani sawit di wilayah yang masuk kawasan sentra dengan prediksi Bawah Normal memiliki alasan kuat untuk memperketat pemantauan kondisi kebun sejak sebelum periode tersebut berlangsung.

Khusus kawasan sentra sawit yang disebut dalam prediksi, yakni sebagian Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, informasi ini dapat menjadi bahan bagi petani dan pengelola perkebunan untuk mengevaluasi kesiapan pengelolaan air dan kondisi kebun.

Pesan utama dari prediksi tersebut sederhana yaitu persiapan dilakukan sebelum masalah datang.

Petani dapat mulai memeriksa kondisi infrastruktur air, menjaga kelembapan tanah, memantau kondisi tanaman dan memastikan kegiatan pemeliharaan kebun tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi cuaca.

Informasi iklim juga perlu dipantau secara berkala karena prediksi dapat diperbarui mengikuti perkembangan atmosfer. Bagi petani sawit, periode September-November 2026 bukan sekadar angka di peta.

Dengan 87,19 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan Bawah Normal pada September, kemudian 81,60 persen pada Oktober dan masih 62,30 persen pada November, ancaman kondisi lebih kering perlu direspons dengan kesiapsiagaan.

Jangan tunggu hujan berkurang, tanah mengering, lalu tanaman tertekan. Persiapkan kebun dari sekarang.

Jakarta, elaeis.co – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap prediksi curah hujan untuk periode September hingga November 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah hingga menengah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pelaku perkebunan, termasuk petani sawit. Pasalnya, ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan tanaman dan proses produksi di kebun.

Berdasarkan prediksi BMKG, pada September 2026 sebanyak 75,05 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni sekitar 1–100 milimeter per bulan. Sementara itu, 23,14 persen wilayah diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah atau 100–300 milimeter per bulan.

Adapun wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi, dengan curah hujan di atas 300 milimeter per bulan, hanya mencapai 1,81 persen.

Memasuki Oktober 2026, distribusi curah hujan diprediksi mulai mengalami perubahan. Sebanyak 44,24 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah. Sementara curah hujan kategori menengah diprediksi mendominasi sekitar 49,92 persen wilayah.

Sedangkan wilayah dengan curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi pada Oktober diperkirakan mencapai 5,83 persen.

Pada November 2026, BMKG memperkirakan 17,04 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah. Curah hujan kategori menengah diprediksi mendominasi hingga 69,42 persen wilayah, sedangkan 13,53 persen wilayah lainnya berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi.

Dalam prediksi khusus wilayah sentra sawit, periode September hingga November 2026 umumnya diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah hingga menengah.

Curah hujan kategori rendah, atau kurang dari 100 milimeter per bulan, dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sawit apabila terjadi dalam waktu yang cukup panjang. 

Karena itu, petani dan pengelola kebun perlu mencermati perkembangan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

Sejumlah wilayah sentra sawit seperti Jambi, Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur diprediksi menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian terhadap potensi curah hujan rendah.

Kondisi cuaca yang berubah-ubah juga membuat pengelolaan air di perkebunan menjadi semakin penting. 

Petani sawit perlu memastikan sistem drainase dan konservasi air di kebun tetap berjalan dengan baik agar tanaman tidak mengalami tekanan akibat kekurangan maupun kelebihan air.

Prediksi BMKG tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi petani sawit dalam menyusun langkah antisipasi di lapangan. 

Dengan begitu, perubahan pola hujan selama tiga bulan ke depan tidak datang sebagai kejutan dan pengelolaan kebun bisa disesuaikan sejak awal.

Jambi, elaeis.co – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan pada periode 21–27 Agustus 2026.

Untuk tanaman kelapa sawit umur 10–20 tahun, harga TBS ditetapkan sebesar Rp3.866,47 per kilogram, turun Rp12,91 per kilogram dibandingkan harga pada periode sebelumnya.

Penurunan harga TBS tersebut terjadi di tengah harga crude palm oil (CPO) Jambi yang berada di level Rp15.411,98 per kilogram. Sementara harga inti sawit (kernel) ditetapkan sebesar Rp12.484,26 per kilogram, dengan indeks K sebesar 93,54 persen.

Berdasarkan penetapan harga periode 21–27 Agustus 2026, harga TBS berbeda sesuai dengan kelompok umur tanaman.

Harga terendah berada pada tanaman umur tiga tahun, yakni sebesar Rp3.203,12 per kilogram. Sementara harga tertinggi berada pada tanaman umur 10–20 tahun, yaitu mencapai Rp3.866,47 per kilogram.

Setelah melewati umur produktif 20 tahun, harga TBS kembali mengalami penurunan secara bertahap. Pada tanaman umur 21 tahun, harga ditetapkan sebesar Rp3.805,57 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp3.599,13 per kilogram untuk tanaman umur 25 tahun.

Daftar Harga TBS Sawit Jambi 21–27 Agustus 2026

Berikut daftar harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi berdasarkan kelompok umur tanaman:

• Umur 3 tahun: Rp3.203,12/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.385,74/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.465,78/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.560,26/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.642,78/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.698,94/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.783,39/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.866,47/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.805,57/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.715,91/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.678,97/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.641,49/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.599,13/kg

Dengan penurunan sebesar Rp12,91 per kilogram pada tanaman umur 10–20 tahun, perkembangan harga TBS periode ini menjadi perhatian bagi petani kelapa sawit di Provinsi Jambi, terutama di tengah dinamika harga CPO dan kernel.

Jakarta, elaeis.co - Ketika berbicara tentang rayap, perhatian umumnya tertuju pada rumah tinggal. Padahal, bangunan komersial seperti gudang, ruko, dan kantor menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Bedanya, kerugian pada bangunan komersial tidak berhenti pada biaya perbaikan struktur, tetapi merembet ke barang dagangan, arsip, dan kelangsungan operasional.

Mengapa Gudang Menjadi Target Empuk

Gudang memiliki beberapa karakteristik yang secara tidak sengaja menciptakan kondisi ideal bagi koloni rayap. Pertama, sebagian besar isinya berbahan selulosa. Kardus kemasan, palet kayu, kertas pembungkus, dan dokumen adalah sumber makanan langsung.

Kedua, barang di gudang sering disimpan dalam waktu lama tanpa dipindahkan. Tumpukan yang tidak pernah digeser memberi ruang bagi koloni untuk bekerja tanpa terganggu selama berbulan-bulan.

Ketiga, banyak gudang memiliki sirkulasi udara terbatas dan lantai yang bersentuhan langsung dengan tanah. Kombinasi kelembapan dan kegelapan adalah kondisi yang paling disukai rayap tanah.

Keempat, pemeriksaan rutin jarang mencakup bagian bawah palet atau sudut belakang rak. Justru di titik-titik itulah serangan biasanya dimulai.

Bentuk Kerugian yang Sering Terlewat

Perhitungan kerugian akibat rayap pada bangunan komersial perlu mencakup beberapa komponen:

1. Kerusakan barang dagangan — produk berbahan kertas, tekstil, dan kayu bisa rusak total dan tidak dapat dijual.

2. Kehilangan arsip — dokumen legal, faktur, dan catatan yang hilang dapat menimbulkan masalah administratif berkepanjangan.

3. Kerusakan struktur — rak kayu, sekat ruangan, dan rangka atap yang keropos berisiko membahayakan keselamatan pekerja.

4. Gangguan operasional — proses penanganan memerlukan pemindahan barang dan penghentian sementara aktivitas.

5. Dampak reputasi — barang yang sampai ke pelanggan dalam kondisi rusak memengaruhi kepercayaan.

Praktik Penyimpanan yang Menurunkan Risiko

Banyak risiko dapat ditekan hanya dengan mengubah cara penyimpanan. Beberapa praktik yang terbukti efektif:

1. Gunakan rak logam sebagai pengganti palet kayu jika memungkinkan.

2. Beri jarak minimal lima belas sentimeter antara tumpukan barang dan dinding.

3. Angkat seluruh barang dari lantai menggunakan alas yang tidak menyerap kelembapan.

4. Terapkan sistem rotasi stok agar tidak ada tumpukan yang diam terlalu lama.

5. Jadwalkan pembersihan menyeluruh secara berkala, termasuk area di balik rak.

6. Simpan dokumen penting dalam wadah tertutup berbahan non-selulosa.

Inspeksi sebagai Bagian dari Prosedur Operasional

Pada bisnis dengan nilai persediaan besar, pemeriksaan hama sebaiknya dimasukkan ke dalam prosedur operasional standar, bukan dilakukan hanya ketika masalah muncul. Pemeriksaan berkala mencakup pengecekan dinding bagian bawah, sambungan lantai, area sekitar pipa, serta bagian bawah palet dan rak.

Untuk bangunan komersial, penanganan biasanya perlu dirancang agar tidak mengganggu aktivitas. Pemasangan stasiun umpan di sekeliling bangunan dapat dilakukan tanpa menghentikan operasional, sementara injeksi pada titik tertentu dijadwalkan di luar jam kerja. Penyusunan jadwal semacam ini menjadi bagian dari perencanaan bersama penyedia anti rayap surabaya yang terbiasa menangani properti komersial.

Menghitung Nilai Pencegahan

Salah satu hambatan terbesar dalam pengendalian hama di sektor bisnis adalah persepsi bahwa biayanya merupakan pengeluaran tanpa hasil terukur. Cara pandang ini berubah ketika dibandingkan dengan potensi kerugian.

Coba hitung nilai persediaan rata-rata di gudang, tambahkan nilai peralatan dan arsip, lalu bandingkan dengan biaya perawatan preventif tahunan. Pada sebagian besar kasus, biaya pencegahan hanya sebagian kecil dari nilai aset yang dilindungi. Perhitungan ini menjadi lebih tajam jika ikut memasukkan potensi kehilangan pendapatan selama masa perbaikan.

Dokumentasi dan Tanggung Jawab

Bagi bisnis yang menyimpan barang milik pihak ketiga, seperti jasa pergudangan atau logistik, dokumentasi pengendalian hama memiliki nilai tambahan. Catatan inspeksi dan penanganan dapat menjadi bukti pemenuhan kewajiban perawatan apabila terjadi sengketa terkait kerusakan barang.

Menjadikan pengendalian rayap sebagai bagian dari manajemen risiko, bukan sekadar respons darurat, adalah pendekatan yang lebih sesuai untuk properti komersial dengan nilai aset besar.

Melibatkan Tim Operasional dalam Deteksi Dini

Staf gudang dan tim operasional adalah pihak yang paling sering berada di lokasi. Melatih mereka mengenali tanda awal serangan adalah cara paling murah untuk memperluas cakupan pemantauan tanpa menambah biaya inspeksi.

Materi pelatihan tidak perlu rumit. Cukup memperkenalkan bentuk jalur lumpur, butiran kotoran rayap kayu kering, dan bunyi berongga pada kayu. Sediakan pula alur pelaporan yang sederhana agar temuan langsung sampai ke penanggung jawab bangunan.

Beberapa perusahaan menambahkan poin pemeriksaan hama ke dalam daftar periksa harian penutupan gudang. Langkah kecil ini membuat pemantauan berjalan otomatis sebagai bagian dari rutinitas kerja, bukan kegiatan tambahan yang mudah terlupakan.

Jakarta, elaeis.co - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengajak Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta dan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) untuk meningkatkan SDM pekebun. 

Sebanyak 1.010 orang akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di dua kampus tersebut. 

Penandatanganan dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakakarta (YPKPY) selaku Badan Penyelenggara Pendidikan untuk INSTIPER Yogyakarta, dan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), dengan BPDB pada Kamis, 20 Agustus 2026 di Ballroom BPDP, Jakarta. 

Kerja sama ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Dalam program Beasiswa SDM Perkebunan BPDP tahun 2026 ini, INSTIPER Yogyakarta dipercaya memberikan beasiswa untuk Strata 1 sebanyak 150 orang bagi mahasiswa Prodi Agroteknologi, Agribisnis, Teknik Pertanian, dan Teknologi Pertanian. 

Sedangkan AKPY dipercaya untuk menyelenggarakan beasiswa bagi 740 mahasiswa program D1 dan 120 orang mahasiswa program D2.

Ketua YPKPY Dr. Purwadi mengaku bersyukur INSTIPER Yogyakarta dan AKPY terus dipercaya menyelenggarakan beasiswa SDM Perkebunan oleh BPDP. 

Ia mengatakan pihaknya akan selalu berkomitmen menjadi kampus perkebunan khususnya kelapa sawit terbaik di Indonesia. 

"Amanah ini akan kami wujudkan dengan memberikan pendidikan terbaik untuk mencetak SDM unggul di bidang perkebunan, sehingga nantinya saat lulus siap memasuki dunia kerja dan siap memajukan perkebunan Indonesia," ujarnya. 

Pada kegiatan pendandatangan perjanjian kerja sama tersebut, INSTIPER Yogyakarta diwakili oleh Fariha Wilisiani, Ph.D, yang merupakan Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama didampingi oleh tim pengelola beasiswa. 

Fariha, Ph.D, menjelaskan, dari 42 kampus yang telah ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara beasiswa SDM Perkebunan 2026, INSTIPER merupakan salah satu kampus yang melaksanakan penandatanganan kerjasama di awal karena dinilai telah memenuhi dan siap untuk melaksanakan program tersebut.

"Kita dilihat mulai dari kesiapan dan kesesuaian kurikulum penyelenggaraan akademik dengan core competency kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan komitmen INSTIPER yang telah menjalankan minat studi bidang kelapa sawit sejak tahun 2005 melalui Minat Studi Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS)," katanya.

Selama berkuliah di INSTIPER nantinya, mahasiswa tidak hanya akan mengikuti perkuliahan dan praktikum yang merupakan kegiatan intrakurikuler. 

Namun, mahasiswa juga akan mengikuti kegiatan co-kurikuler dan ektrakurikuler untuk mengembangkan soft skill, minat, serta hobinya. 

"Mahasiswa beasiswa SDM Perkebunan di INSTIPER juga akan melaksanakan kegiatan magang di berbagai perusahaan mitra strategis INSTIPER Yogyakarta. Ini dilakukan untuk menyelaraskan teori kampus dengan kebutuhan riil di industri dalam mencetak SDM adaptif yang siap kerja," terangnya. 

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa juga akan mengikuti sertifikasi kompetensi yang akan menunjukkan kompetensinya di bidang perkebunan.

Melalui pendandatangan perjanjian kerjasama tersebut, INSTIPER Yogyakarta dan AKPY  memantapkan posisinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan di bidang perkebunan yang mencetak SDM unggul dan adaptif terhadap teknologi terkini.

Kolaborasi strategis bersama BPDP ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan keberlanjutan sektor perkebunan di Indonesia. 

Pekanbaru, elaeis.co - Konflik pengelolaan kebun sawit antara PT Agrinas Palma Nusantara dengan masyarakat di Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, memicu sorotan baru. 

Juru Bicara warga, Abdul Aziz, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut kemana perginya hasil kebun sawit yang dikelola perusahaan negara tersebut sejak lebih dari setahun lalu.

Tuntutan itu disampaikan Aziz di tengah memanasnya konflik. Sepekan lalu, 25 orang pekerja di lahan masyarakat yang dulu dikelola PT Torganda dan sejak lebih dari setahun lalu dikelola Agrinas, terluka parah akibat diserang sekelompok orang.

Aziz menyoroti dasar hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menyita kebun sawit tersebut. Menurutnya, penyitaan dilakukan hanya berdasar Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, bukan berdasarkan putusan pengadilan. 

"Kami menemukan fakta bahwa penyitaan kebun sawit itu dalilnya karena berada di kawasan hutan. Tapi sampai hari ini kami belum menemukan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan itu," ujar Aziz kepada elaeis.co, Sabtu (22/8).

Ia mencontohkan Sumatera Utara. Kawasan Hutan di sana baru ditunjuk lewat SK 923 Tahun 1982, lalu SK 44 Tahun 2005, dan SK 529 tahun 2014. Namun, proses penataan batas hingga pengukuhan belum pernah dilakukan.

"Kalau pengukuhan telah dilakukan, pasti ada yang namanya Berita Acara Tata Batas, ada peta tracking polygon dan peta temu gelang. Tapi sampai 2014 data itu tidak ada," katanya.

Hal senada terjadi di Riau. Penunjukan kawasan hutan pertama kali dilakukan tahun 1984. Namun sampai 2016 statusnya masih penunjukan. 

"Padahal masyarakat di Tambusai Utara sudah ada di sana sejak sebelum Indonesia merdeka. Mestinya proses pengukuhan sudah dilakukan, tapi ini tidak dilakukan sama sekali," tegas Aziz.

Ia bahkan menyebut sudah mempertanyakan hal ini kepada Komandan Satgas PKH Mayjen Dodi dan Kepala Kejati Riau Sutikno pada 20 November 2025. 

"Tapi sampai hari ini bukti-bukti proses pengukuhan itu tidak ada. Sementara, sejak PP 33 Tahun 1970 Tentang Pengukuhan Hutan, SK Dirjen Kehutan Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, SK Dirjen Kehutanan Nomor 102 Tahun 1983 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan, UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, PP 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, aturan tentang Kawasan Hutan harus dikukuhkan, telah wajib. " ucapnya.

Bisa jadi lantaran status kawasan hutan yang tak jelas itu lanjut Aziz, Mahkamah Agung (MA), melalui putusan Nomor 885 dan 2904 memenangkan gugatan Koperasi Parsub dan Bukit Harapan di Sumut. MA menolak dalil Kementerian Kehutanan yang mengatakan bahwa kawasan hutan di sana berdasarkan Governement Besluit Nomor 50 tahun 1924.

"Artinya MA mengakui kalau di sana belum ada kawasan hutan. Di Riau juga hampir sama," katanya.

Menurut Aziz, ini merupakan perampasan dengan dalil penegakan hukum. Sebab tanpa bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan, lahan-lahan kebun sawit orang diklaim kawasan hutan. 

Ia mempertanyakan mengapa Agrinas bisa mengelola kebun hasil sitaan sementara perusahaan itu tidak memiliki izin apa-apa. Sementara lahan-lahan perusahaan disita karena dianggap tidak memiliki izin di kawasan hutan. 

"Kalau memang itu kawasan hutan, mestinya dihutankan kembali. Tapi justru diserahkan kepada Agrinas, lalu perusahaan ini boleh mengurus HGU di lahan sitaan itu. Pertanyaannya, kalau Agrinas bisa mengurus HGU di kawasan hutan, kenapa perusahaan lain tidak bisa? Toh juga kalau itu HGU, statusnya tetap lahan milik Negara," ujar Aziz.

Selain legalitas, Aziz juga menyoroti keuntungan yang didapat Agrinas selama mengelola lahan sitaan itu. Ia menyebut perusahaan yang baru lahir Februari 2025 itu menerima mandat kelola 1,7 juta hectare kebun sawit. 

Dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI Juli lalu, Dirut Agrinas, Muhammad Abdul Ghoni menyebut dari 1,7 juuta hektar itu, yang bertutupan sawit hanya 730 ribu hektar. Selama periode Juni-Desember 2025, keuntungan yang didapat Rp2,7 miliar. 

Sementara menurut Aziz, bila untung 1 hektare saja Rp1 juta, maka hasil dari 730 ribu hektare dalam 6 bulan seharusnya mencapai Rp 4,2 triliun. 

"Taruhlah lahan itu di-KSO-kan oleh Agrinas dengan pola bagi hasil 55-45. Kalau Agrinas dapat 55 persen, berarti Rp550.000 dikali 1 bulan sudah Rp350 miliar. Kalau 6 bulan berarti Rp 1,8 triliun," hitung Aziz.

"Rp 1,8 triliun ini, Agrinas enggak mikirin perawatan kebun, tukang panen, dan enggak mikirin tukang pruning. Sebab semua pekerja itu milik KSO. Jadi Agrinas sudah dapat untung bersih. Nah pertanyaan saya, kemana duit ini semua? Tak sulitlah menghitung itu. Bandingkan saja hasilnya dengan sebelum dikelola Agrinas. Pemilik lama pasti punya data," tambahnya.

Agar semuanya terang benderang kata Aziz, dia berharap dan bermohon kepada KPK untuk segera menyelidiki ini. “Karena kerja-kerja Agrinas ini, sudahlah menyusahkan rakyat yang lahannya turut dirampas, juga telah merugikan Negara lantaran hasil kebun sawit itu entah ke mana," ungkap Aziz.

Minta Presiden Beri Solusi, Bukan Rampas

Aziz kemudian memberi usul kepada Presiden Prabowo. Misalnya tidak merampas lahan, tapi mewajibkan pemilik kebun mengurus izin dan menyetor ke negara Rp500 per kilogram selama beberapa tahun.

"Ini untungnya udah jauh lebih banyak. Karena ya itu tadi, toh juga lahan-lahan yang dirampas ini, pemerintah membentangkan karpet merah untuk Agrinas memperoleh HGU atas lahan-lahan rampasan itu," katanya.

Ia juga meminta para bupati dan wali kota di Riau dan Sumut membantu masyarakat yang kebunnya diklaim masuk kawasan hutan.

"Kepada para bupati maupun wali kota di Sumatera Utara dan Riau, saya sangat berharap bapak dan ibu semuanya membantu masyarakat. Sebab mayoritas masyarakat tidak mengerti apa itu kawasan hutan. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran," tutup Aziz.

Solsel, elaeis.co - Kebersihan tempat aktivitas kerja dan keasrian lingkungan yang hijau telah menjadi hal mutlak bagi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV Jambi-Sumbar.

Bupati Solok Selatan H Khairunnas juga mengakui kebersihan lingkungan kerja unit Kebun Solsel PTPN IV Regional IV dengan memberikan label penghargaan Perusahaan terbersih di lingkungan Pemkab Solok Selatan.

Penghargaan peringkat ketiga itu, diberikan Bupati Solok Selatan, Khairunnas setelah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DPKPLHP) yang dipimpin Kadis, Alvino Sendra melakukan penilaian secara langsung ke lapangan. Penghargaan diserahkan langsung kepada Manager Unit Kebun Solsel, Ari Mulyawan Bangun pada Jumat (14/8).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solok Selatan, Dahniar SH MH diminta Bupati untuk menyerahkan secara langsung dalam acara peringatan rangkaian HUT RI ke 81 di lapangan kantor Bupati Solok Selatan.

“Jaga selalu kebersihan dan tingkatkan,” kata Kajari Solok Selatan, Dahniar SH MH kepada Manager Unit Kebun Solsel, Ari Mulyawan saat memberikan hadiah penghargaan.

Kepala Dinas DPKPLHP Solok Selatan, Alvino Sendra mengaku salah satu kegiatan perayaan HUT RI ke 81, Pemkab memberikan penilaian khusus kepada perusahaan yang ada dalam hal kebersihan lingkungan kerja serta kelestarian lingkungan hidup.

”Perayaan HUT RI kali ini, kami secara khusus memantau perusahaan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selamat, unit Kebun Solsel PTPN IV Regional IV menjadi salah satu perusahaan terbersih. PTPN terbersih ketiga di Solok Selatan,” kata Alvino.

Jakarta, elaeis.co - Mengenal Jenis Rayap dan Kenapa Salah Identifikasi Membuat Penanganan Gagal

Banyak upaya pemberantasan rayap gagal bukan karena bahan yang dipakai lemah, tetapi karena jenis rayapnya salah dikenali sejak awal. Rayap tanah dan rayap kayu kering hidup dengan cara yang sangat berbeda, dan perbedaan itu menentukan metode penanganan yang akan berhasil.

Rayap Tanah: Koloni Besar yang Bersarang di Bawah Permukaan

Rayap tanah adalah jenis yang paling merusak dan paling banyak ditemukan di Indonesia. Sarangnya berada di dalam tanah, kadang beberapa meter dari bangunan yang diserang. Untuk mencapai kayu, koloni membangun jalur lumpur yang melindungi mereka dari udara kering dan predator.

Ciri paling khas dari serangan rayap tanah adalah adanya jalur lumpur berwarna cokelat di dinding, tiang, atau fondasi. Kayu yang dimakan biasanya masih menyisakan partikel tanah di dalam rongganya. Satu koloni rayap tanah bisa berisi ratusan ribu individu dan menjangkau area yang jauh lebih luas dari satu bangunan.

Rayap Kayu Kering: Tidak Butuh Kontak dengan Tanah

Berbeda dengan rayap tanah, rayap kayu kering menghabiskan seluruh hidupnya di dalam kayu yang diserang. Mereka tidak membangun jalur lumpur dan tidak memerlukan kontak dengan tanah. Karena itu serangannya sering ditemukan di furnitur, kusen lantai atas, rangka atap, hingga bingkai foto.

Tandanya adalah butiran kecil menyerupai pasir atau bubuk kopi halus yang menumpuk di bawah perabot. Butiran itu adalah kotoran yang dikeluarkan melalui lubang kecil di permukaan kayu. Koloninya jauh lebih kecil dibanding rayap tanah, tetapi bisa tersebar di banyak titik sekaligus dalam satu bangunan.

Rayap Kayu Basah

Jenis ketiga ini menyerang kayu dengan kadar air tinggi, umumnya kayu yang sudah terpapar kebocoran atau tanah lembap dalam waktu lama. Kehadirannya biasanya menandakan ada masalah kelembapan yang belum tertangani, sehingga perbaikan sumber air menjadi bagian tak terpisahkan dari penanganannya.

Kenapa Perbedaan Ini Penting

Untuk rayap tanah, penanganan harus menyasar tanah dan jalur koloni. Metode yang lazim adalah injeksi bahan aktif pada perimeter fondasi dan pemasangan sistem umpan agar bahan dibawa pulang oleh rayap pekerja ke sarang. Menyemprot kayu yang terlihat rusak tidak akan menyentuh sarang di dalam tanah, sehingga koloni akan kembali dalam hitungan minggu.

Sebaliknya, untuk rayap kayu kering, perlakuan pada tanah nyaris tidak berguna karena koloni tidak pernah turun ke sana. Yang dibutuhkan adalah perlakuan langsung pada kayu, baik melalui injeksi ke dalam lubang gerekan maupun fumigasi untuk kasus yang menyebar luas.

Salah menerapkan metode berarti biaya keluar tanpa hasil, dan yang lebih merugikan, memberi waktu tambahan bagi koloni untuk merusak lebih dalam.

Membaca Kondisi Bangunan

Beberapa pertanyaan sederhana membantu mempersempit kemungkinan. Apakah kerusakan terkonsentrasi di lantai dasar dan area yang bersentuhan dengan tanah, atau justru di lantai atas dan furnitur? Apakah ada jalur lumpur, atau justru butiran halus? Apakah ada riwayat kebocoran di area tersebut? Apakah bangunan berdiri di dekat lahan kosong, kebun, atau tunggul pohon yang belum dibersihkan?

Bangunan yang berada di lingkungan dengan banyak vegetasi dan tanah terbuka, seperti area perkebunan dan permukiman di pinggiran, umumnya menghadapi tekanan rayap tanah yang lebih tinggi dibanding bangunan di tengah kota dengan permukaan tertutup beton.

Kapan Perlu Pemeriksaan Menyeluruh

Jika ditemukan lebih dari satu titik kerusakan, atau kerusakan berada pada elemen struktural seperti rangka atap dan tiang, pemeriksaan menyeluruh sebaiknya dilakukan sebelum menentukan tindakan. Penyedia jasa basmi rayap umumnya memulai dengan inspeksi untuk memastikan jenis rayap, memetakan jalur koloni, dan mengukur luas area terdampak, karena tiga hal itulah yang menentukan metode dan dosis yang tepat.

Pencegahan Berlaku untuk Semua Jenis

Terlepas dari jenisnya, prinsip pencegahannya serupa: kurangi kelembapan, hilangkan kontak langsung antara kayu dan tanah, jauhkan tumpukan kayu dan kardus dari dinding, serta lakukan pemeriksaan berkala minimal dua kali setahun. Untuk bangunan baru, perlakuan tanah sebelum pengecoran lantai adalah investasi pencegahan yang paling ekonomis.

Jambi, elaeis.co – Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Catur Endah Prasetiani, menyampaikan apresiasi atas kiprah Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI yang selama lebih dari 35 tahun mendampingi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga hutan serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Apresiasi tersebut disampaikan Catur saat mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kegiatan WARSI Grant Management and Strategic Summit 2026 yang digelar di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Kamis (20/8).

Dalam sambutannya, Catur mengatakan perjalanan panjang KKI WARSI sejak 1991 telah melahirkan berbagai pengalaman, pembelajaran, dan praktik baik yang dinilai penting bagi pembangunan kehutanan Indonesia.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada KKI WARSI yang selama lebih dari 35 tahun telah berjalan bersama masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga hutan dan memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ujar Catur.

Menurutnya, lebih dari 500 ribu hektare kawasan hutan telah menjadi bagian dari pengalaman pendampingan WARSI bersama masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa konservasi berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui kebijakan dari atas, tetapi juga tumbuh dari tingkat tapak, kampung, rimba, serta masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan.

Catur menilai tema “Dari Tapak ke Global: Menggemakan Dampak, Meluncurkan Visi Keberlanjutan” sangat relevan dengan konteks pembangunan kehutanan saat ini.

Sebab, Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, penurunan keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim. Namun, di sisi lain, berbagai solusi juga banyak tumbuh dari tingkat tapak, desa, masyarakat adat dan masyarakat lokal yang setiap hari berinteraksi serta menjaga hutan.

Catur menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 36.095 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 36,7 persen penduduknya berada dalam kondisi miskin.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Perhutanan Sosial menjadi bagian dari Rencana Aksi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE).

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 11.292 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8.413.255 hektare untuk 1.434.082 kepala keluarga di seluruh Indonesia.

“Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan dan kapasitas masyarakat serta memastikan manfaat ekonomi nyata melalui agroforestri, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan usaha berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian hutan,” jelasnya.

Catur juga menyoroti peluang yang berkembang dalam pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026.

Menurutnya, regulasi tersebut menempatkan Kelompok Perhutanan Sosial sebagai salah satu pelaku usaha yang dapat memperoleh manfaat dari perdagangan karbon.

Namun, Catur menegaskan nilai ekonomi karbon bukanlah tujuan akhir dari Perhutanan Sosial.

“Karbon harus menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan,” katanya.

Karena itu, pengembangan karbon oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial harus dilakukan secara transparan, akuntabel, menghormati hak masyarakat, serta memastikan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Sesuai ketentuan, perdagangan karbon oleh Kelompok Perhutanan Sosial juga wajib didampingi oleh mitra atau pendamping.

Dalam hal ini, Catur menyebut KKI WARSI sebagai salah satu contoh mitra atau pendamping perdagangan karbon yang telah terdaftar di Kementerian Kehutanan untuk Proyek Karbon Bujang Raba.

Dalam kesempatan tersebut, Catur juga menyambut baik langkah KKI WARSI untuk bertransformasi menjadi Scholar NGO.

Menurutnya, transformasi tersebut penting agar pengalaman dan pembelajaran dari tingkat tapak dapat terus dikembangkan menjadi pengetahuan dan evidence yang dapat memperkaya pembangunan kehutanan berbasis bukti.

“Ke depan, kita membutuhkan pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang dapat memperkuat upaya menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai berbagai pembelajaran dari tingkat tapak perlu terus dikembangkan, dibagikan dan direplikasi untuk menjawab tantangan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati serta pembangunan yang inklusif.

Catur juga menyambut baik berbagai inovasi yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Community Carbon, Biodiversity Credit, PRM AID, Dubalang, WGM, dan Ensiklopedia Orang Rimba.

“Saya berharap inovasi tersebut dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjadi pembelajaran yang dapat direplikasikan di wilayah lain,” katanya.

Lebih lanjut, Catur menegaskan kolaborasi dan peran aktif seluruh pihak menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan kehutanan sekaligus mewujudkan tujuan Perhutanan Sosial.

Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki kemampuan serta peran masing-masing yang berbeda, namun saling melengkapi.

“Apabila disatukan dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar,” tegasnya.

Catur berharap pelaksanaan WARSI Strategic Summit 2026 tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komitmen dan aksi nyata dalam mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera dan ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan.

“Saya berharap forum ini juga dapat memperkuat pembelajaran dan pengalaman dari tingkat tapak untuk menjadi inspirasi bagi pengelolaan hutan Indonesia dan memberikan kontribusi dalam menghadapi perubahan iklim serta hilangnya keanekaragaman hayati,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengapresiasi kiprah KKI WARSI dalam mengembangkan program konservasi di Provinsi Jambi.

Menurut Sudirman, program konservasi yang dikembangkan KKI WARSI, khususnya di wilayah Jambi, telah berkembang pesat hingga memasuki tahapan perdagangan karbon (carbon trade).

Ia menilai komunitas lingkungan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Jambi.

“Selamat untuk KKI WARSI yang telah 35 tahun mengabdi, ini bagian dari kontribusi pembangunan di Jambi,” kata Sudirman.