pencabutan izin

Sorotan terbaru dari Tag # pencabutan izin

Dummy PO2
Hati-hati Membeli 4 Merek Pupuk ini, Izin Produsennya Dicabut Karena Pemalsuan Nusantara
Nusantara
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:10 WIB

Hati-hati Membeli 4 Merek Pupuk ini, Izin Produsennya Dicabut Karena Pemalsuan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dengan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Yakni CV Mitra Sejahtera, Semarang (merek Sangkar Madu), CV Barokah Prima Tani, Gresik (merek Godhong Prima), PT Multi Alam Raya Sejahtera, Gresik (merek MARS), dan PT Putra Raya Abadi (merek Gading Mas).

Masyarakat Pulau Mendol Minta MA Tolak Kasasi PT TUM Nusantara
Nusantara
Jumat, 29 November 2024 | 10:05 WIB

Masyarakat Pulau Mendol Minta MA Tolak Kasasi PT TUM

Masyarakat Pulau Mendol yang terdiri dari Desa Teluk, Desa Teluk Dalam, Desa Teluk Beringin, dan Desa Teluk Bakau, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, meminta Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) terhadap Kementerian ATR/BPN (22/10/2024).

Dilaporkan Plasmanya, PT HIP Terancam Denda Rp 10 Miliar atau Pencabutan Izin Usaha Nusantara
Nusantara
Jumat, 16 Februari 2024 | 09:32 WIB

Dilaporkan Plasmanya, PT HIP Terancam Denda Rp 10 Miliar atau Pencabutan Izin Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Majelis Komisi perdana untuk perkara dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah (Koptan Amanah), Kamis (15/2), di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Tak Ada Ampun, Pengecer Pupuk Nakal Dicabut Izinnya dan Dipidanakan Nusantara
Nusantara
Jumat, 09 Februari 2024 | 11:23 WIB

Tak Ada Ampun, Pengecer Pupuk Nakal Dicabut Izinnya dan Dipidanakan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Satgas Pangan Mabes Polri untuk menindak tegas distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang mempermainkan harga pupuk subsidi tidak sesuai HET. Tak hanya pencabutan izin, dia juga meminta distributor dan pengecer pupuk nakal dipidanakan.