Regulasi Pembangunan Kebun 20 Persen Untuk Masyarakat Perlu Dibenahi

Kondisi itu sudah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana petani kembali menuntut realisasi kebun kepada perusahaan yang notabenenya adalah anggota Gapki. Padahal sebelumnya perusahaan telah merealisasikan kebun untuk masyarakat.