37 Lembaga Urus Sawit, Petani Dipusingkan Regulasi yang Saling Bertabrakan

Editor : Sahril Ramadana

1,825

Wartawan : Yuliani

37 Lembaga Urus Sawit, Petani Dipusingkan Regulasi yang Saling Bertabrakan — Sekretaris DPW APKASINDO Riau, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL.

Jakarta, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau menyoroti carut-marut tata kelola industri sawit nasional yang dinilai semakin membingungkan petani.

Sedikitnya 37 kementerian dan lembaga disebut ikut mengatur sektor sawit dengan aturan masing-masing, sehingga memicu multitafsir kebijakan di lapangan.

Kondisi itu membuat petani sawit menjadi pihak yang paling terdampak akibat regulasi yang saling bertabrakan. APKASINDO pun mendesak pemerintah segera membentuk Undang-Undang (UU) khusus sawit agar ada kepastian hukum yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sekretaris DPW APKASINDO Riau, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL., mengatakan selama ini kebijakan sawit tersebar di banyak kementerian dan lembaga tanpa koordinasi yang jelas.

“Karena belum ada UU khusus sawit, akhirnya kementerian dan lembaga punya aturan sendiri-sendiri. Yang paling terdampak itu petani,” ujar Djono, dikutip Minggu (18/5).

Menurutnya, kondisi tersebut sudah tidak relevan mengingat industri sawit kini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional.

Sawit disebut berkontribusi sekitar 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menopang kehidupan sekitar 16 juta petani.

Selain menjadi sumber devisa negara, industri sawit juga berperan penting dalam program hilirisasi energi nasional melalui pengembangan biodiesel, termasuk implementasi B50 yang terus diperluas pemerintah.

Djono menilai besarnya peran strategis sawit harus diimbangi dengan regulasi tunggal yang mampu menyatukan seluruh kebijakan lintas sektor. Karena itu, APKASINDO mendorong lahirnya UU khusus sawit yang berfungsi sebagai 'sapu jagat' seluruh aturan sawit nasional.

Tak hanya itu, APKASINDO juga mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) sebagai lembaga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kalau ada UU khusus sawit dan ada Badan Otoritas Sawit Indonesia, maka seluruh kementerian bisa mengacu pada aturan yang sama. Jadi ada kepastian hukum bagi pelaku industri, terutama petani,” katanya.