Di sisi lain, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, mengatakan diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis karena tekanan terhadap komoditas tersebut belum berhenti.
Ia mencontohkan penerapan standar keberlanjutan di sejumlah negara yang dinilai masih memberikan perlakuan berbeda terhadap minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya.
Menurutnya, isu lingkungan seharusnya diterapkan secara adil kepada seluruh produk pertanian global, bukan hanya menyasar kelapa sawit.
“Kenapa hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal minyak kedelai juga memiliki persoalan yang sama,” ujarnya.
Meski demikian, Puspo menegaskan bahwa diplomasi internasional harus dibarengi dengan pembenahan industri sawit di dalam negeri.
Peningkatan tata kelola perkebunan, kualitas produksi, serta penerapan prinsip keberlanjutan menjadi faktor penting agar sawit Indonesia semakin kuat menghadapi persaingan global.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga terus memperkuat diplomasi sawit melalui berbagai program internasional. Upaya tersebut dilakukan lewat kerja sama dengan negara importir, misi dagang, advokasi terhadap kebijakan diskriminatif, kampanye positif di tingkat global, hingga forum internasional terkait industri sawit.
Dengan kondisi perdagangan dunia yang semakin ketat, Indonesia dinilai tidak cukup hanya mempertahankan posisi sebagai produsen terbesar. Strategi baru diperlukan agar Indonesia mampu mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah perdagangan sawit global.
Bukan lagi sekadar bertahan dari serangan kebijakan luar negeri, tetapi mulai membangun posisi tawar agar sawit Indonesia tetap menjadi pemain utama di pasar internasional.
Bukan Lagi Bertahan, Indonesia Diminta Ubah Cara Perang Dagang Sawit di Pasar Internasional
Diskusi pembaca untuk berita ini