Di sinilah kemudian persoalan itu mulai rumit dan tidak nyambung. Sebab sesungguhnya, persoalan kawasan hutan adalah persoalan tanah, bukan persoalan apa yang ditanam oleh 'pelanggar' di atas tanah itu. Begitulah kata Prof. Budi Mulyanto, guru Besar IPB.
Sebab urusan penggunaan lahan, sudah menjadi urusan lembaga lain. Misalnya; Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) adalah urusan pemerintah daerah, dan seterusnya.
Baca juga: Pejabat KLHK: Tidak Ada Kawasan Hutan di Riau
Hanya saja, KLHK nampaknya tidak memperdulikan itu. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR pada Selasa pekan lalu, Men-LHK Siti Nurbaya justru telah menyodorkan estimasi bahwa negara akan mendapat duit dari pembayaran denda pelanggaran itu mencapai Rp50 triliun.
Angka ini tentu teramat menggiurkan meski sebenarnya masih lebih kecil ketimbang Pungutan Ekspor (PE) yang didapat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam setahun.
BPDPKS ini adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang didirikan oleh Kementerian Keuangan, lembaga negara juga.
Kawasan Hutan Versi Undang-Undang
Selusin SK Men-LHK; Terpaksa 'Mengaku' Salah Walau Tak Salah
Diskusi pembaca untuk berita ini