Selusin SK Men-LHK; Terpaksa 'Mengaku' Salah Walau Tak Salah

Praktisi Hukum Perhutanan, Dr. Sadino mengatakan bahwa 80 persen penataan batas yang dilakukan oleh KLHK di Indonesia, masih penataan batas luar. 

"Penataan batas itu kan proses pemisahan hak-hak para pihak. Kalau norma pengukuhan mengabaikan hak konstitusional warga negara dan tidak diselesaikan, ya itu tidak mengikat kepada rakyat yang punya hak," ujarnya.

Lalu, kenapa orang berbondong-bondong mengajukan 'pengampunan' atas klaim kawasan hutan itu? "Terpaksa. Dari pada nanti kebun sawit saya digusur, ya ikut saja. Mudah-mudahan saja dendanya tidak membikin saya semakin pening," sederhana jawaban salah seorang pelaku kebun sawit yang tak mau namanya disebut ini.