APKASINDO mencatat sekitar 93% dari total 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat dikelola petani swadaya. Kelompok inilah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga karena tidak memiliki skema kemitraan yang kuat dengan perusahaan.
Di sisi lain, terdapat sekitar 1.900 pabrik kelapa sawit di Indonesia, dengan sekitar 65% merupakan PKS komersial yang tidak memiliki kebun sendiri dan bergantung pada pasokan TBS dari petani swadaya.
Menurut Gulat, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan apabila belum ada aturan yang mengikat hubungan antara PKS dan petani.
Karena itu, APKASINDO mendorong pemerintah mewajibkan seluruh PKS komersial menjalin kemitraan dengan petani sawit swadaya.
"Jangan hanya petani yang diminta mencari mitra. PKS juga harus diwajibkan bermitra agar harga yang diterima petani lebih adil," katanya.
Ia mengungkapkan asosiasi PKS komersial telah menyatakan kesiapan memastikan sedikitnya 20% kebutuhan TBS mereka dipenuhi dari petani mitra binaan.
Produktivitas Terancam Turun
APKASINDO juga mengingatkan rendahnya harga TBS berpotensi memicu penurunan produktivitas sawit nasional. Pasalnya, banyak petani mulai kesulitan membeli pupuk yang kini harganya mendekati Rp1 juta per sak.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, petani dikhawatirkan mengurangi pemupukan dan perawatan tanaman, sehingga produksi CPO nasional bisa menurun dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, Gulat menilai kebutuhan CPO domestik akibat implementasi B50 diperkirakan tumbuh sekitar 7,8%, sementara kenaikan produksi nasional hanya sekitar 2%. Ketimpangan tersebut berpotensi mengurangi volume ekspor dan berdampak terhadap penerimaan negara dari bea keluar maupun pungutan ekspor sawit.
B50 Sudah Jalan, Kok Harga Sawit Petani Malah Ngak Naik?
Diskusi pembaca untuk berita ini