Dana Ada, Program Ada, Tapi PSR 3T Tetap Seret

Editor : Sahril Ramadana

2,368

Wartawan : Yuliani

Dana Ada, Program Ada, Tapi PSR 3T Tetap Seret — Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara.

Kendari, elaeis.co – Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan seluruh instrumen untuk mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dana triliunan rupiah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersedia, skema bantuan lengkap, hingga dukungan sarana prasarana juga sudah dirancang.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda: program PSR di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) masih berjalan lambat dan jauh dari target nasional.

Dalam Workshop & Pasar Benih Sawit di Kendari, BPDP kembali menegaskan bahwa dari sisi pendanaan sebenarnya tidak ada kendala berarti. Bahkan kapasitas dana yang tersedia disebut jauh lebih besar dibanding kebutuhan aktual program peremajaan sawit rakyat.

“Dana untuk sawit rakyat itu sangat cukup, bahkan dua sampai tiga kali lipat dari kebutuhan masih bisa kita biayai,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara.

Namun pernyataan itu justru kontras dengan kondisi di lapangan. Meski dana tersedia, realisasi program PSR setiap tahun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Secara nasional, kebutuhan peremajaan sawit rakyat diperkirakan mencapai sekitar 180 ribu hektare per tahun. Jika dihitung dengan rata-rata biaya sekitar Rp60 juta per hektare, maka kebutuhan pendanaan mencapai kurang lebih Rp6 triliun setiap tahun.

Namun realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Bahkan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir disebut masih belum mencapai separuh dari target tersebut.

“Trennya dari tahun ke tahun masih belum maksimal. Paling tinggi pun belum sampai target yang diharapkan,” ungkap Dwi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena program PSR merupakan salah satu strategi utama untuk menjaga produktivitas sawit rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Masalah semakin terasa di wilayah 3T seperti Sulawesi Tenggara. Di daerah ini, banyak kebun sawit rakyat yang sudah memasuki usia tua dan tidak lagi produktif secara optimal. Namun, proses peremajaan berjalan sangat lambat.